TRIPOLI — Sesuai dengan komitmen Perjanjian Gencatan Senjata untuk mewujudkan keamanan serta perdamaian di negara Libya, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak semua pihak untuk secepatnya menarik pasukan militer dan tentara bayaran dari Libya.
“Dewan Keamanan (PBB) meminta semua pihak untuk mengimplementasikan perjanjian gencatan senjata secara penuh dan mendesak negara-negara anggota (Dewan Keamanan) untuk menghormati dan mendukung perjanjian tersebut,” demikian pernyataan Dewan Keamanan PBB, Minggu (14/3/2021).
Berdasarkan data yang dimiliki Dewan Keamanan PBB, kurang lebih 20 ribu personil pasukan militer negara lain dan tentara bayaran masih berada di dalam wilayah Libya pada akhir tahun 2020 lalu. Namun, pengurangan pasukan sejauh ini belum terlihat.
“Dewan Keamanan menyerukan kepatuhan penuh terhadap embargo senjata PBB oleh semua negara anggota, sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan yang relevan,” seru PBB yang diamini 15 anggota Dewan Keamanan seperti dilaporkan kantor berita Al Jazera.
Sejumlah pakar sebelumnya mengatakan bahwa aturan embargo senjata tersebut sudah berulang kali dilanggar. Sehingga diperlukan tindakan konkret berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat serta disetujui seluruh negara anggota Dewan Keamanan PBB.
Sebagai informasi, Libya, salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia, telah jatuh ke dalam perang saudara sejak 2015 lalu selepas tumbangnya rezim Moamar Qadhaffi, dimana negara tersebut pecah menjadi dua fraksi, yakni pihak pemerintah resmi yang diakui oleh PBB (GNA) dan pasukan militer pimpinan Khalifa Haftar (LNA).
Pada April 2019, pasukan Haftar yang mendapat dukungan dari Mesir, Uni Emirat Arab dan Rusia telah meluncurkan sejumlah tindakan agresif untuk mengambil alih ibukota, Tripoli, dari tangan pasukan pemerintah. Namun, upaya tersebut gagal usai Turki meningkatkan jumlah pasukan militernya untuk mendukung GNA.
Pada akhirnya, pakta perjanjian gencatan senjata akhirnya tercapai pada Oktober 2019, dimana seluruh pasukan asing harus segera keluar dari Libya dalam waktu tiga bulan sehingga PBB dapat mencabut aturan embargo senjata atas Libya. (AJ/CP) itu
