Selasa, 26 Oktober 2021

Pemkab Bogor Tak Alokasikan Biaya Perawatan Mobil Dinas yang Digunakan Mantan Bupati

BOGOR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah memastikan tidak ada anggaran atau mengaplikasikan biaya untuk perawatan mobil dinas (Mobdin) mewah merk Toyota Harrier yang digunakan mantan atau eks Bupati Bogor, Nurhayanti, sejak masa jabatannya berakhir pada 31 Desember 2018 silam.

“Saya sudah cek ke staf, tidak ada anggaran untuk perawatan mobdin ibu Nurhayanti sejak beliau melepas jabatannya sebagai Bupati. Soal mobdin itu masih digunakan beliau sampai sekarang, itu kewenangan bidang aset pada DPKAD, kami tidak tahu,” kata Kabag Umum Setda Endah Nurmayati saat dikonfirmasi kabarindo24jam di kantornya, Rabu (17/3/2021).

Atas hal itu, Endah yang didampingi staf sub bidang perlengkapan, Tohir, menegaskan informasi yang menyebutkan bahwa Pemkab Bogor menanggung perawatan mobdin mewah mantan Bupati Bogor Nurhayanti adalah tidak tepat. “Tidak ada anggaran biaya perawatan mobdin tersebut,” ujarnya.

Endah juga memastikan terkait mobdin para pejabat Pemkab merupakan kewenangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Jadi dia tak tahu persis apakah mobdin eks Bupati itu sudah dibeli oleh Nurhayanti atau belum. “Kami hanya menangani mobdin Bupati dan Wakil Bupati saat ini,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, keberadaan mobil dinas (Mobdin) jenis Toyota Harrier tahun 2015 yang digunakan Bupati Bogor periode 2015-2018, Nurhayanti disorot sejumlah pihak, lantaran mobil tersebut tak pernah diserahkan ke Bidang Aset oleh Nurhayanti sejak masa jabatannya sebagai Bupati selesai pada 31 Desember 2018 lalu.

Bidang Aset Daerah pada DPKAD pun menjelaskan, mobdin tersebut sudah pindah tangan alias dibeli oleh Nurhayanti. Hal ini sesuai aturan memang dibolehkan, namun pembelian ini terasa janggal lantaran pembelian baru dilakukan pada Desember 2020 atau setelah dua tahun mobdin itu digunakan mantan Bupati tersebut.

Baca Juga :  Maling di Rumah Tetangga Terekam CCTV, Ketahuan Lalu Ditangkap Polisi

Hal itu terlihat dari surat tanda setor ke Bank Jabar tertanggal 27 Desember 2020 dengan nilai Rp.146 juta. “Mobdin itu sudah dibayar oleh ibu Nurhayanti. Itu STS pembayarannya ke Bank Jabar,” kata Kasubid Perencanaan Bidang Aset DPKAD, Rahmad, ketika dikonfirmasi kabarindo24jam, baru-baru ini.

Rahmad yang mewakili Kepala Bidang Aset, Bangun Sapta Siswa, mengatakan pembelian mobdin itu sudah sesuai dengan aturan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 dan Perda Kabupaten Bogor, pembelian mobdin dapat dilakukan pejabat negara/daerah pengguna mobdin tanpa melalui lelang.

Namun demikian, Rahmad tidak menjelaskan berapa harga jual wajar mobdin bernopol F 13xx G tersebut di pasaran. Ia mengatakan sesuai aturan harga pembeliannya sebesar 40 persen dari harga pasar berdasarkan taksiran harga konsultan jasa penilai.

Disinggung mengenai biaya pemeliharaan atau perawatan mobdin tersebut, DPKAD tidak pernah menganggarkan biaya untuk itu. Dia pun meminta kabarindo24jam untuk menanyakan hal tersebut ke Bagian Umum Setda.

Ironisnya, mobdin yang dibeli dengan uang rakyat bernilai miliaran Rupiah tersebut tidak langsung dikembalikan atau ditarik Bidang Aset DPKAD bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Nurhayanti. Faktanya, mobdin itu terus digunakan Nurhayanti selama dua tahun secara cuma-cuma. (Husni)

- Advertisement -

Latest news

Baca Juga :  Korupsi Terus Terjadi, Menteri PANRB Peringatkan ASN Pusat dan Daerah Lebih Berhati-Hati

Airlangga Hartarto Luncurkan Roadmap Kemenangan di 2024

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto benar-benar sangat serius mempersiapkan dirinya untuk menjadi Presiden pengganti Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres)...

Pemerintah Kecamatan Cijeruk Dorong Perubahan UMKM Menjadi Modern

CIJERUK - Pemerintah Kecamatan (Pemcam) Cijeruk kini tengah berupaya meningkatkan pemulihan di sektor perekonomian seiring dengan melandainya pandemi Covid 19. Salah satu upaya...

Wisatawan Bebas ke Bali, Panglima TNI dan Kapolri Atensi Khusus Tempat Karantina

BADUNG – Seiring dengan turunnya level Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Wilayah Provinsi Bali dan untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah, maka sejak...

Masyarakat Dukung Kapolri Tindak Tegas Polisi yang Langgar Aturan Dalam Bertugas

JAKARTA -- Apresiasi serta dukungan publik terus mengalir terhadap langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menginstruksikan secara tegas kepada seluruh jajarannya untuk...

Pol PP Kabupaten Bogor Tegas, Belasan Tempat Hiburan Malam Rata Dengan Tanah

BOGOR – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor, Kamis (21/10/2021), membongkar 19 bangunan yang dijadikan sebagai tempat hiburan malam (THM) seperti...
- Advertisement -

Related news

Militer Sudan Tak Tahan Lagi Duduki Kekuasan Politik, Perdana Menteri Ditangkap 

KHARTOUM - Gelombang kudeta militer di wilayah Benua Arab-Afrika kembali terjadi. Kali ini, militer di negara Sudan melangsungkan aksi pengambilalihan kekuasaan politik yang...

Tuduh Pimpinan KPK Langgar Kode Etik, Novel Baswedan Menuai Kecaman Publik

JAKARTA -- Sejumlah kalangan mengecam pernyataan dan segala tuduhan yang disampaikan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kepada publik soal adanya...

Airlangga Hartarto Luncurkan Roadmap Kemenangan di 2024

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto benar-benar sangat serius mempersiapkan dirinya untuk menjadi Presiden pengganti Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres)...

Bank Jabar Banten Dinilai Setengah Hati Bantu Pelaku UMKM

TAMAN SARI - Para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) / IKM (Industri Kecil Menengah) di wilayah Kecamatan Taman Sari, beberapa waktu...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here