JAKARTA — Selain melakukan penggeledahan di ruang kerjanya di gedung DPR RI, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menggeledah Rumah Dinas Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin di Jalan Denpasar Blok C3 Nomor 3, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, dan rumah pribadinya di Pondok Pinang Jakarta. Penggeledahan itu terkait dengan kasus suap Walikota Tanjungbalai kepada penyidik KPK.
Dari pantauan, penyidik datang menumpang 7 mobil masuk kepengarangan Rumah Dinas pada pukul 20.00 WIB dan terlihat penyidik menurunkan koper dari mobil yang ditumpangi para penyidik KPK.
Sekitar pukul 21.45 WIB, tujuh mobil KPK melaju keluar pekarangan rumah. Namun sebelum keluar, tampak ada dua koper besar yang dimasukkan penyidik ke dalam mobil. Belum diketahui apa isi dua koper itu, tetapi dari informasi yang diperoleh koper itu berisikan bukti yang dicari penyidik.
Seperti diberitakan sebelumnya, Aziz Syamsuddin disebut berperan penting memfasilitasi pertemuan antara penyidik KPK dari unsur Polri Stepanus Robin Pattuju (SRP) dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial dengan tujuan untuk membantu menghentikan penanganan kasus korupsi yang dialami Syahrial.
Harta Kekayaan Aziz
Sementara itu, dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dilansir oleh KPK, Aziz sudah melaporkan harta kekayaannya pada 1 April 2020 atas kekayaannya pada periode 2019 sebagai Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.
Azis tercatat memiliki 7 bidang tanah di Jakarta dan bandar lampung yang semuanya diakui sebagai hasil sendiri (6) dan (1) bidang tanah sebagai hibah. Total aset yang dimilikinya mencapai Rp 89.492.201.000.
Dia juga memiliki enam unit mobil dan motor berbagai merek, yakni Harley davidson sepeda motor tahun 2003 dengan nilai Rp170.000.000. Mobil Toyota land cruiser jeep tahun 2008 senilai Rp700.000.000.
Lalu motor honda beat tahun 2018 senilai Rp14.000.000, mobil toyota kijang innova tahun 2016 sebesar Rp248.000.000. Selanjutnya, mobil toyota alphard tahun 2018 sebesar Rp780.000.000 dan mobil toyota land cruiser jeep tahun 2016 sebesar Rp1.590.000.000.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp274.750.000, kas dan setara kas Rp3.361.189.585. Dengan demikian harta lainnya Rp 96.630.140.585.
Namun begitu, anggota parlemen dari daerah pemilihan Provinsi Lampung ini juga diketahui memiliki hutang sebesar Rp66.477.511. Dengan demikian total harta kekayaan sebesar Rp 96.563.663.074 atau sekitar Rp 96,5 miliar. (CP/Nur)
