JAKARTA — Perubahan dan perbaikan pada sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) Kejaksaan harus dilakukan, serta diarahkan untuk mengikhtiarkan terbangunnya karakter SDM Kejaksaan yang berkualitas, kreatif dan inovatif. Dengan demikian, kedepan Kejaksaan bisa menjadi lembaga yang maju, dihargai dan dapat diandalkan dalam mengatasi berbagai persoalan hukum dalam masyarakat.
Wakil Jaksa Agung RI, Setia Untung Arimuladi, menjelaskan, sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik, mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan/perekrutan, pembinaan dan pengembangan karier hingga pemberhentiannya, akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten.
Hal tersebut akan berpengaruh pada kualitas pelaksanaan tugas-tugas dan pencapaian kinerja Kejaksaan. “Oleh karenanya, bidang pembinaan harus mampu melakukan pembenahan dalam pengelolaan SDM, sehingga diperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional,” ujar Untung.
Wakil Jaksa Agung menekankan hal itu dalam pengarahannya secara virtual pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) satuan kerja Bidang Pembinaan Kejaksaan RI di Menara Kartika Adhyaksa Kejaksaan Agung di Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (08/09/2021).
Untung mengemukakan, Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Kejaksaan RI yang baik, efektif dan efisien.
Sehingga, lanjut dia, tentunya dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur Kejaksaan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.
“Dalam pedoman itu ada enam area perubahan yakni Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,” jelas Untung dalam siaran persnya yang diterima pada Kamis (9/9/2021).
Karenanya, sebagai tindak lanjut hal tersebut, terus dilakukan upaya guna mewujudkan target seluruh wilayah dapat menjadi WBK dan WBBM. Pada 2020 sebanyak 296 satuan kerja diajukan untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM. Dari yang diusulkan tersebut telah ditetapkan sebanyak 50 satuan kerja terdiri dari 41 satuan kerja memperoleh WBK dan 9 satuan kerja memperoleh predikat WBBM.
Sedangkan pada 2021 telah dilakukan penilaian dan seleksi terhadap satuan kerja yang diajukan oleh Tim Penilai Daerah (TPD) dan Tim Penilai Internal (TPI) yaitu untuk predikat WBK sebanyak 289 satuan kerja dan predikat WBBM sebanyak 87 satuan kerja sehingga total 376 satuan kerja.
Wakil Jaksa Agung RI melalui surat kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, telah mengusulkan 365 satuan kerja untuk mengikuti Seleksi Zona Integritas WBK dan WBBM oleh tim penilai nasional. Atas hal itu, diharapkan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan sebagai unit kerja Eselon I pada 2021 ini dapat memperoleh predikat WBK.
Dengan usulan ini, kata Untung, bukan berarti inovasi berhenti ketika satuan kerja telah ditetapkan dengan predikat WBK maupun WBBM, melainkan bagaimana satuan kerja dapat mempertahankan yang sudah diraih, serta bagi satuan kerja yang belum mendapatkan predikat tersebut terus berupaya mewujudkan perubahan.
Untung juga mengingatkan beberapa kebijakan sebagaimana dalam Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 15 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kejaksaan RI Tanggal 16 Desember 2020, sebagai bentuk dan arah kebijakan Kejaksaan yang bersifat mengikat dan wajib diimplementasikan oleh seluruh bidang.
Oleh karenanya khususnya bidang pembinaan memiliki 4 poin yang menjadi fokus pembenahan, antara lain berkaitan dengan SDM Kejaksaan, Digitalisasi Kejaksaan, Penyusunan Dan Pengelolaan Anggaran serta Optimalisasi PNBP Kejaksaan.
“Dalam kesempatan Rakernis Bidang Pembinaan tahun 2021 ini diharapkan agar jajaran Bidang Pembinaan melaksanakan upaya maksimal terkait tindak lanjut rekomendasi rapat kerja Kejaksaan tahun 2020,” pungkasnya. (***/CP)
