Rabu, 26 Januari 2022

Perubahan Sistem Manajemen SDM Kejaksaan Harus Dilakukan

JAKARTA — Perubahan dan perbaikan pada sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) Kejaksaan harus dilakukan, serta diarahkan untuk mengikhtiarkan terbangunnya karakter SDM Kejaksaan yang berkualitas, kreatif dan inovatif. Dengan demikian, kedepan Kejaksaan bisa menjadi lembaga yang maju, dihargai dan dapat diandalkan dalam mengatasi berbagai persoalan hukum dalam masyarakat.

Wakil Jaksa Agung RI, Setia Untung Arimuladi, menjelaskan, sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik, mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan/perekrutan, pembinaan dan pengembangan karier hingga pemberhentiannya, akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten.

Hal tersebut akan berpengaruh pada kualitas pelaksanaan tugas-tugas dan pencapaian kinerja Kejaksaan. “Oleh karenanya, bidang pembinaan harus mampu melakukan pembenahan dalam pengelolaan SDM, sehingga diperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional,” ujar Untung.

Wakil Jaksa Agung menekankan hal itu dalam pengarahannya secara virtual pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) satuan kerja Bidang Pembinaan Kejaksaan RI di Menara Kartika Adhyaksa Kejaksaan Agung di Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (08/09/2021).

Untung mengemukakan, Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Kejaksaan RI yang baik, efektif dan efisien.

Sehingga, lanjut dia, tentunya dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur Kejaksaan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

“Dalam pedoman itu ada enam area perubahan yakni Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,” jelas Untung dalam siaran persnya yang diterima pada Kamis (9/9/2021).

Karenanya, sebagai tindak lanjut hal tersebut, terus dilakukan upaya guna mewujudkan target seluruh wilayah dapat menjadi WBK dan WBBM. Pada 2020 sebanyak 296 satuan kerja diajukan untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM. Dari yang diusulkan tersebut telah ditetapkan sebanyak 50 satuan kerja terdiri dari 41 satuan kerja memperoleh WBK dan 9 satuan kerja memperoleh predikat WBBM.

Baca Juga :  Guru Besar Terkemuka Minta Pegawai KPK yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan Tempuh Jalur Hukum

Sedangkan pada 2021 telah dilakukan penilaian dan seleksi terhadap satuan kerja yang diajukan oleh Tim Penilai Daerah (TPD) dan Tim Penilai Internal (TPI) yaitu untuk predikat WBK sebanyak 289 satuan kerja dan predikat WBBM sebanyak 87 satuan kerja sehingga total 376 satuan kerja.

Wakil Jaksa Agung RI melalui surat kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, telah mengusulkan 365 satuan kerja untuk mengikuti Seleksi Zona Integritas WBK dan WBBM oleh tim penilai nasional. Atas hal itu, diharapkan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan sebagai unit kerja Eselon I pada 2021 ini dapat memperoleh predikat WBK.

Dengan usulan ini, kata Untung, bukan berarti inovasi berhenti ketika satuan kerja telah ditetapkan dengan predikat WBK maupun WBBM, melainkan bagaimana satuan kerja dapat mempertahankan yang sudah diraih, serta bagi satuan kerja yang belum mendapatkan predikat tersebut terus berupaya mewujudkan perubahan.

Untung juga mengingatkan beberapa kebijakan sebagaimana dalam Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 15 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kejaksaan RI Tanggal 16 Desember 2020, sebagai bentuk dan arah kebijakan Kejaksaan yang bersifat mengikat dan wajib diimplementasikan oleh seluruh bidang.

Baca Juga :  Data Temuan Transaksi Keuangan Rp 120 Triliun, PPATK Tak Berikan ke Polri

Oleh karenanya khususnya bidang pembinaan memiliki 4 poin yang menjadi fokus pembenahan, antara lain berkaitan dengan SDM Kejaksaan, Digitalisasi Kejaksaan, Penyusunan Dan Pengelolaan Anggaran serta Optimalisasi PNBP Kejaksaan.

“Dalam kesempatan Rakernis Bidang Pembinaan tahun 2021 ini diharapkan agar jajaran Bidang Pembinaan melaksanakan upaya maksimal terkait tindak lanjut rekomendasi rapat kerja Kejaksaan tahun 2020,” pungkasnya. (***/CP)

Latest news

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

TNI AD Sebut Poster Haikal Hassan Ceramah di Yonif Raider Malang Adalah Hoaks

JAKARTA- Markas Besar TNI Angkatan Darat (AD) merasa gerah dan langsung mengklarifikasi poster yang beredar luas di media sosial terkait kedatangan pendakwah...

Empat Pangdam, Komandan Marinir dan Gubernur AAU, Promosi Jabatan Bintang 3

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menetapkan 10 perwira tinggi untuk mengisi jabatan strategis bintang tiga di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selain...

Hasil Survei Terbaru, Warga DKI Tak Puas akan Kinerja Anies

JAKARTA -- Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya mencapai 33,8 persen meskipun mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu...

KPK Curiga Hakim PN Surabaya yang Terciduk OTT Sering Terima Suap

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Hakim PN Surabaya Itong Isnaini Hidayat yang terciduk Operasi Tangkap Tangan (OTT) Rabu (20/1/2022) lalu, sering...
- Advertisement -

Related news

Mayjend Maruli Tegaskan Tak Pernah Minta Jadi Panglima Kostrad ke Presiden

DENPASAR -- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX / Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak akhirnya merespons sangkaan serta cibiran sejumlah pihak terkait dengan...

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

Enam Jendral Yunior Mendapat Promosi Jabatan Strategis

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menandatangani Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here