Kabarindo24jam.com | JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik 18 pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Pelantikan tersebut mencakup sejumlah menteri, wakil menteri, kepala badan, pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, hingga Kapolri dan Wakapolri.
Pelantikan menjadi bagian dari perubahan susunan Kabinet Merah Putih dan sejumlah jabatan strategis pemerintahan. Berdasarkan pencocokan keputusan presiden dan laporan pelantikan, terdapat 18 pejabat yang dilantik pada Kamis ini.
Dasar pengangkatannya mencakup Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 untuk menteri dan wakil menteri, Keppres Nomor 105/P Tahun 2026 untuk Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional, serta sejumlah keputusan lain untuk jabatan Ombudsman, pimpinan Polri dan wakil kepala badan.
Daftar 18 pejabat yang dilantik
Berikut daftar pejabat yang dilantik Presiden Prabowo:
Bahlil Lahadalia — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Sugiono — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Dudung Abdurahman — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Arrmanatha Nasir — Menteri Luar Negeri.
M. Sarmuji — Menteri Perindustrian.
Drajad Hari Wibowo — Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Nurkholisoh Ibnu Aman — Wakil Menteri Keuangan.
Luky Alfirman — Wakil Menteri Keuangan.
Muhammad Saleh Mustafa — Wakil Menteri Pertanian.
Irwan Meilano — Wakil Menteri Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan.
Listyo Sigit Prabowo — Kepala Staf Kepresidenan.
Dedi Prasetyo — Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
Ariyanto Wibowo — Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Muhammad Fadhil Imran — Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Nuzran Joher — Ketua Ombudsman Republik Indonesia.
Radian Syam — Anggota Ombudsman Republik Indonesia.
Suyudi Ario Seto — Kapolri.
Wahyu Hadiningrat — Wakapolri.
Salah satu posisi baru yang mendapat perhatian dalam pelantikan kali ini adalah Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) yang ditempati Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo.
Dedi sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri). Ia dilantik sebagai Kepala BRAN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 105/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
Dalam pelantikan tersebut, Dedi mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo, kemudian menandatangani berita acara pelantikan. BRAN dan agenda reforma agraria
Pembentukan BRAN berlangsung dalam momentum penguatan kerangka hukum reforma agraria di Indonesia.
Pada 22 September 2026, DPR RI dalam rapat paripurna menyetujui RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam pembahasan tersebut, DPR menyebut persoalan pertanahan masih berkaitan dengan ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta konflik agraria yang berlangsung di sejumlah wilayah.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid sebelumnya menyatakan UU Pengaturan Reforma Agraria menjadi landasan hukum untuk memperkuat pelaksanaan reforma agraria. Pemerintah menyebut kelompok yang menjadi bagian dari sasaran kebijakan antara lain petani gurem, petani penggarap, buruh tani, nelayan tradisional, masyarakat adat, serta kelompok masyarakat rentan dan berpenghasilan rendah.
Dengan dilantiknya Dedi Prasetyo sebagai Kepala BRAN, struktur kelembagaan reforma agraria kini memiliki pejabat yang ditetapkan untuk memimpin badan tersebut.
Namun, rincian mengenai struktur organisasi, kewenangan teknis, serta pembagian tugas BRAN dengan kementerian dan lembaga lain tetap mengikuti aturan pelaksana yang ditetapkan pemerintah.
Pergantian di jajaran Polri
Pelantikan juga membawa perubahan pada pucuk pimpinan Polri.
Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri, sementara Wahyu Hadiningrat menjadi Wakapolri. Pergantian tersebut membuat Listyo Sigit Prabowo meninggalkan posisi Kapolri dan kemudian dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Sementara itu, posisi Wakapolri yang sebelumnya ditempati Dedi Prasetyo beralih kepada Wahyu Hadiningrat.
Perubahan di jajaran kabinet
Pada tingkat kabinet, Sugiono yang sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri kini menempati posisi Menko PMK. Kursi Menteri Luar Negeri kemudian ditempati Arrmanatha Nasir. Dudung Abdurahman dilantik sebagai Menko Polkam, sedangkan Bahlil Lahadalia dipercaya sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
M. Sarmuji juga masuk dalam jajaran baru sebagai Menteri Perindustrian. Di tingkat wakil menteri, perubahan terjadi antara lain pada Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, serta sektor kehutanan, kelautan dan Perikanan.
(Ls/*)
