JAKARTA — Persatuan dan kesatuan bangsa serta keamanan negara menjadi hal yang utama bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah akan menindak tegas organisasi-organisasi keagamaan yang menggunakan tindakan kekerasan, baik verbal maupun fisik, dalam menyampaikan ajaran.
“Pemerintah akan bersikap tegas terhadap kelompok-kelompok keagamaan yang melakukan segala bentuk intoleransi yang bisa merusak sendi-sendi kebangsaan kita,” kata Presiden Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional ke-IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/4/2021).
Karena itu, Presiden berpesan kepada seluruh organisasi keagamaan di Tanah Air untuk bersikap terbuka, saling menghormati dan menghargai organisasi keagamaan lain, baik yang berasal dari agama yang sama maupun yang berbeda.
“Organisasi keagamaan harus menjunjung tinggi sikap toleransi kepada sesama, menghormati perbedaan, memberi ruang kepada orang lain untuk berkeyakinan dan menyampaikan pendapat. Semua harus saling menghargai dan bersedia bekerja sama,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Selain itu, kepala negara juga meminta semua organisasi keagamaan untuk menghargai tradisi dan budaya lokal yang sangat beragam. Kelompok keagamaan tidak boleh memaksakan kehendak dengan melarang keberadaan atau kegiatan budaya yang merupakan warisan para leluhur bangsa.
“Kita sangat bersyukur bahwa kita diwarisi Bhinneka Tunggal Ika oleh para pendiri bangsa. Walaupun berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, berbeda pandangan dalam satu agama yang sama, kita tetap harus saling menghormati, tetap bersatu, tetap rukun dan bergotong-royong,” imbuhnya.
Sikap toleran, tambah Presiden Jokowi, adalah sebuah keharusan supaya tercapai kesamaan sikap sesama warga bangsa yang saling menghormati dalam perbedaan-perbedaan. “Dengan demikian, keutuhan bangsa dan kesatuan NKRI akan terus terjaga,” pungkasnya. (***/Cok)
