Latest Post

Home / Politik

Jumat, 9 Mei 2025 - 07:07 WIB

RUU Perampasan Aset Dibahas DPR Setelah Sahkan UU KUHAP

KabarIndo24Jam.com | Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dibahas usai Rancangan KUHAP disahkan oleh legislatif. Puan mengakui bahwa pimpinan dan anggota DPR RI tak ingin terburu-buru menyelesaikan RUU KUHAP.

“Memang sesuai dengan mekanismenya kita akan membahas KUHAP dulu. Namun kita awalnya tidak akan tergesa-gesa,” kata Ketua DPP Bidang Polkam PDI Perjuangan itu kepada wartawan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

Puan mengatakan saat ini DPR masih menampung masukan-masukan mengenai RUU KUHAP dari kalangan masyarakat luas. Namun begitu, dia memastikan usai RUU KUHAP disahkan, DPR akan langsung membahas RUU Perampasan Aset yang selama ini menjadi tuntutan banyak kalangan. “Kita akan mendapat pendapat dari elemen masyarakat dulu sesuai dengan mekanismenya, bagaimana, apa pendapatnya, dari seluruh elemen masyarakat, setelah itu baru kita akan masuk ke perampasan aset,” jelas dia.

Baca Juga :  Ono Surono Sesalkan Arogansi KDM di Gedung Dewan

Ia menambahkan jika RUU KUHAP dibahas secara terburu-buru tak akan menghasilkan aturan yang sesuai. Menurutnya, perlu kehati-hatian dalam membahas RUU KUHAP. “Karena kalau tergesa-gesa nanti tidak akan sesuai dengan aturan yang ada, dan kemudian tidak akan sesuai dengan mekanisme yang ada, itu akan rawan,” tuturnya.

Terpisah, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Nasir Djamil mengatakan RUU Perampasan Aset akan mulai dibahas setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP disahkan. Nasir mengatakan pihaknya menargetkan RUU KUHAP disahkan pada akhir 2025.

Baca Juga :  Ganjar Ungguli Prabowo dan Anies di Hasil Survei Terkini

“Ya rencananya nih akan disahkan itu tanggal 31 Desember 2025. Kenapa? Karena hukum acara pidana kita yang sekarang ini berlaku itu juga disahkan pada tanggal 31 Desember. Mudah-mudahan bisa terwujud seperti itu,” kata Nasir.

Nasir meminta masyarakat bersabar terkait pembahasan RUU Perampasan Aset. Nasir mengatakan pihaknya harus menyelesaikan terlebih dulu RUU KUHAP. Ia mengatakan RUU Perampasan Aset berpeluang dibahas tahun depan. Sebab, kata dia, RUU KUHAP baru ditargetkan selesai akhir tahun
ini. (Cok/*)

Share :

Baca Juga

Politik

Inikah Politik Pengkultusan? Atau Sebuah Strategi?

Politik

Sebaiknya Jokowi Ikuti SBY, Hidup Tenang Lepaskan Politik

Headline

Momen Akrab Prabowo dan Megawati di Hari Pancasila

Headline

Try Sutrisno Restui Upaya Purnawirawan Lengserkan Gibran

Nusantara

Tegas! Puan Maharani Desak Budi Arie Klarifikasi Pernyataannya

Nusantara

Skandal Sekda DKI, Dugaan Nepotisme yang Menghancurkan Wajah Reformasi Jakarta

Headline

Kasus Pagar Laut Kohod,Raibnya Arsin dan Tanda Tanya Keadilan

Nusantara

Ono Surono Sesalkan Arogansi KDM di Gedung Dewan