JAKARTA — Sebagai penyelenggara negara yang membuat kebijakan, mengelola anggaran dan melaksanakan program-program untuk kepentingan rakyat dan negara, Pemerintah tentu membutuhkan kritik yang pedas dan keras dari pers (media massa). Sebab jika diibaratkan, kritik yang di muat media massa ini sebagai jamu sehat atau obat.
“Kita (pemerintah, Red) memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun dengan lebih terarah dan lebih benar,” kata Sekretaris Kabinet RI Pramono Anung Wibowo di kanal YouTube Sekretariat Kabinet, Selasa (9/2/2021).
Pramono yang juga politisi PDI Perjuangan ini, mengatakan pemerintah memandang kebebasan pers sebagai hal yang wajib dijaga dan dihormati. Menurutnya, kebebasan pers merupakan salah satu tiang utama demokrasi dalam penyelenggaraan negara.
Pramono yang berbicara dalam kaitan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke 75 juga meyakini pers berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pramono menyebut fungsi pengawasan oleh pers bisa mengantarkan Indonesia jadi lebih maju.
“Kita meyakini dengan adanya fungsi kontrol pers ini maka pemerintah maupun masyarakat akan semakin baik dalam kehidupannya mengisi ruang-ruang demokrasi,” ujar mantan Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan ini.
Pramono pun berpesan agar pers selalu melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Ia juga berpesan agar pers Indonesia selalu menjaga integritas maupun kredibilitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsi jurnalistiknya.
“Pers yang berintegritas (bersih dan bebas kepentingan) adalah satu syarat mutlak menjadikan bangsa ini bangsa pemenang, bangsa petarung, bangsa yang menjadi bangsa besar,” katanya.
Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate mengutarakan pandangannya, peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 dapat menjadi momentum untuk meningkatkan komitmen pers dalam membangun media massa yang aktual, faktual, dan akuntabel.
“Saya tentu berharap pada konvensi hari ini, rekan-rekan pers beserta seluruh insan media yang terkait dapat semakin memperkuat komitmen kita bersama sekaligus memperluas peran media dalam membangun media massa yang aktual, faktual dan tidak kurang juga harus akuntabel,” ujar Johnny.
Ia menegaskan, momentum HPN sangat penting, mengingat media adalah akselerator perubahan dan juga pilar demokrasi. “Di satu sisi kita berbicara kebebasan yang luar biasa, tentu itu terkait dengan konten. Tapi di sisi yang lain kita membutuhan juga regulasi-regulasi yang kuat dalam mengatasi kompetisi yang sangat luar biasa,” jelasnya.
Johnny mengajak seluruh insan pers untuk berkomitmen membangun media massa yang lebih baik dengan merujuk pada agenda-agenda yang telah disepakati pada HPN sebelumnya.
HPN digelar secara virtual lantaran dilakukan di tengah Pandemi COVID-19. Meski digelar secara virtual, semangat Hari Pers pun tak ikut luntur, kegiatan tetap dilakukan. Tak hanya itu, sejumlah pejabat negara ikut terlibat, salah satunya Presiden Indonesia Joko Widodo beserta jajarannya. (CP)
