Kamis, 2 Desember 2021

Sekretaris Kabinet Anggap Kritik Pedas dan Keras dari Pers Sebagai Jamu Sehat

JAKARTA — Sebagai penyelenggara negara yang membuat kebijakan, mengelola anggaran dan melaksanakan program-program untuk kepentingan rakyat dan negara,  Pemerintah tentu membutuhkan kritik yang pedas dan keras dari pers (media massa). Sebab jika diibaratkan, kritik yang di muat media massa ini sebagai jamu sehat atau obat.

“Kita (pemerintah, Red) memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun dengan lebih terarah dan lebih benar,” kata Sekretaris Kabinet RI Pramono Anung Wibowo di kanal YouTube Sekretariat Kabinet, Selasa (9/2/2021).

Pramono yang juga politisi PDI Perjuangan ini, mengatakan pemerintah memandang kebebasan pers sebagai hal yang wajib dijaga dan dihormati. Menurutnya, kebebasan pers merupakan salah satu tiang utama demokrasi dalam penyelenggaraan negara.

Pramono yang berbicara dalam kaitan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke 75 juga meyakini pers berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pramono menyebut fungsi pengawasan oleh pers bisa mengantarkan Indonesia jadi lebih maju.

“Kita meyakini dengan adanya fungsi kontrol pers ini maka pemerintah maupun masyarakat akan semakin baik dalam kehidupannya mengisi ruang-ruang demokrasi,” ujar mantan Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan ini.

Pramono pun berpesan agar pers selalu melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Ia juga berpesan agar pers Indonesia selalu menjaga integritas maupun kredibilitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsi jurnalistiknya.

“Pers yang berintegritas (bersih dan bebas kepentingan) adalah satu syarat mutlak menjadikan bangsa ini bangsa pemenang, bangsa petarung, bangsa yang menjadi bangsa besar,” katanya.

Baca Juga :  Prabowo, Sandi, Dasco dan Muzani Pimpin Gerindra, Fadli Zon Terpinggirkan

Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate mengutarakan pandangannya, peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 dapat menjadi momentum untuk meningkatkan komitmen pers dalam membangun media massa yang aktual, faktual, dan akuntabel.

“Saya tentu berharap pada konvensi hari ini, rekan-rekan pers beserta seluruh insan media yang terkait dapat semakin memperkuat komitmen kita bersama sekaligus memperluas peran media dalam membangun media massa yang aktual, faktual dan tidak kurang juga harus akuntabel,” ujar Johnny.

Ia menegaskan, momentum HPN sangat penting, mengingat media adalah akselerator perubahan dan juga pilar demokrasi. “Di satu sisi kita berbicara kebebasan yang luar biasa, tentu itu terkait dengan konten. Tapi di sisi yang lain kita membutuhan juga regulasi-regulasi yang kuat dalam mengatasi kompetisi yang sangat luar biasa,” jelasnya.

Johnny mengajak seluruh insan pers untuk berkomitmen membangun media massa yang lebih baik dengan merujuk pada agenda-agenda yang telah disepakati pada HPN sebelumnya.

HPN digelar secara virtual lantaran dilakukan di tengah Pandemi COVID-19. Meski digelar secara virtual, semangat Hari Pers pun tak ikut luntur, kegiatan tetap dilakukan. Tak hanya itu, sejumlah pejabat negara ikut terlibat, salah satunya Presiden Indonesia Joko Widodo beserta jajarannya. (CP)

Latest news

Baca Juga :  Pastikan Dana Desa Tepat Sasaran, Kemendes PDTT Segera Terapkan Model Pengawasan Dana Desa

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Bentrok Anggota Kopassus dengan Personil Brimob Bikin Geram Panglima TNI

JAKARTA -- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jendral Andika Perkasa seketika merasa gusar dan kecewa mendengar kabar Satgas Nanggala Kopassus TNI AD terlibat bentrokan dengan...

Percepatan Muktamar NU Terus Disuarakan, PBNU Harus Patuhi Rais Am

SURABAYA -- Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur secara resmi mendukung percepatan penyelenggaraan Muktamar NU ke-34 di Lampung pada 17 Desember 2021 yang sesuai...

Apdesi Diminta untuk Fokus pada Politik Negara, Jauhi Politik Praktis

JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) diminta untuk tidak tergoda politik praktis sehingga kedepan Apdesi tidak menjadi tunggangan atau kendaraan politik oknum pengurus...

Gerindra Pertanyakan Soal Formula E, Apa Memang Dibutuhkan Masyarakat?

JAKARTA -- Gerindra selaku partai pengusung pasti terus membela kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga masa jabatannya berakhir. Namun terkait hal penyelenggaraan balap mobil...
- Advertisement -

Related news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

DPR Setujui Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut diambil...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here