Kabarindo24jam.com | Jakarta – Menyikapi situasi dan kondisi Indonesia saat ini yang sempat diwarnai aksi demonstrasi di hampir seluruh daerah selama berhari-hari, Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla menyatakan perlu dilakukan perubahan dan perbaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah.
“Ya seperti pandangan di demo itu, bahwa memang perlu ada perubahan-perubahan. Perlu meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlu keadilan, perlu kesejahteraan, Intinya kan di situ ya,” kata tokoh bangsa yang populer dengan jargon ‘Lebih Cepat Lebih Baik’ kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan – Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga pemilik kelompok usaha Kalla Grup ini menambahkan, masyarakat memberikan kritik supaya pemerintah dan DPR bekerja lebih baik. Karenanya, dia pun berharap ada kebijakan yang adil bagi publik di Indonesia.
“Kemarin kita rasakan sama-sama, anda juga merasakan itu dengan memberikan dorongan ke masyarakat akan bekerja dengan baik, bekerja dengan efektif para pengusaha bekerja, pemerintah juga melaksanakan dengan adil. Itu saja sebenarnya berputar-putar di situ,” ujar Jusuf Kalla.
Sebelumnya diketahui, bahwa Presiden Prabowo Subianto juga telah merespons 17+8 Tuntutan Rakyat yang ramai disuarakan oleh masyarakat dalam demonstrasi belakangan ini. Prabowo mengatakan sebagian tuntutan masuk akal dan bisa dibicarakan.
“Ya saya kira kita pelajari sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat. Ya saya katakan tuntutan saya kira banyak yang masuk akal, banyak yang menurut saya normatif. Dan bisa kita bicarakan dengan baik,” kata Prabowo di kediaman pribadinya di Hambalang – Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akhir pekan lalu.
Prabowo juga menanggapi secara khusus mengenai dorongan pembentukan Tim Investigasi Independen di kasus Affan Kurniawan. Menurut Prabowo, hal itu juga sangat masuk akal. “Saya kira kalau tim investigasi independen saya kira ini masuk akal. Saya kira itu masuk akal, saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya kaya gimana,” ujar dia.
Dalam kesempatan di DPR RI itu, Jusuf Kalla memberikan masukan terhadap revisi Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Aceh. Ia menilai masalah utama di Tanah Rencong bukan terkait masalah syariah, melainkan ketidakadilan ekonomi.
“Di Aceh apa masalahnya, Aceh sangat kaya SDA (sumber daya alam). Gas minyak pada waktu itu. Tetapi apa yang diperoleh masyarakat Aceh tidak besar dibandingkan kekayaan alamnya. Maka terjadilah suatu pikiran yang berakhir dengan konflik negara,” kata Jusuf Kalla.
Mantan Menko Kesra di era Presiden Megawati Soekarno Putri yang populer dengan panggilan JK ini menilai ketimpangan ekonomi yang dirasakan masyarakat Aceh. JK menyebut kesejahteraan masyarakat Aceh harus menjadi landasan dalam revisi UU tersebut. “Jadi masalah di Aceh itu karena ketidakadilan ekonomi. Intinya, banyak orang katakan masalah syariah, tidak,” kata dia.
JK menyoroti sumber daya alam yang melimpah di Aceh tak dirasakan masyarakat. Mantan Ketum Partai Golkar itu berharap ada keadilan bagi masyarakat Aceh dari kekayaan alam. “Karena itu bukan masalahnya dibanding dengan kondisi yang ada. Masalahnya karena ketimpangan ekonomi yang dirasakan masyarakat Aceh,” imbuh JK. (Cky/*)
