Kabarindo24jam.com | Kepulauan Seribu – Pulau Pari perlahan tenggelam. Bukan hanya karena krisis iklim tapi ada tangan-tangan manusia yang turut mempercepat karamnya pulau kecil di gugusan Kepulauan Seribu ini.
Setiap tahun, permukaan air laut semakin tinggi, ombak semakin ganas, dan banjir rob tak lagi bisa diprediksi. Pada tahun 2024, banjir rob melanda lebih dari empat kali dan menenggelamkan hampir separuh Pulau Pari. Air laut masuk ke rumah-rumah warga, fasilitas wisata rusak, dan ekonomi lumpuh.
Abrasi pun tak kalah kejam. Ombak yang dulu tenang kini menggulung daratan. Pantai di sisi barat dan timur perlahan lenyap. Setiap meter tanah yang hilang, berarti satu langkah lebih dekat menuju tenggelam.
Krisis iklim di Pulau Pari bukan sekadar cerita. Ini kisah nyata yang menelan ruang hidup manusia. Ekosistem laut kehilangan keseimbangannya. Suhu air naik, kualitas air laut memburuk, dan karang yang dulu berwarna-warni kini memutih. Kondisi ini berpengaruh pada hasil tangkapan nelayan yang menurun, petani rumput laut kesulitan panen, dan sektor pariwisata pun lumpuh perlahan.
Namun, di tengah semua itu, warga Pulau Pari tidak menyerah. Mereka terus melawan dengan berbagai cara, menanam mangrove, mengajukan gugatan dan terus bersuara demi melindungi pulau dari kehancuran. Mereka berjuang dengan cara mereka sendiri, ketika dunia mengabaikan pulau kecil yang berdiri di garis terdepan perjuangan melawan krisis iklim ini.
Ironisnya pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan malah menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), memberikan izin bagi pihak swasta untuk membangun di gugusan Pulau Pari.
Alih-alih memperkuat daya tahan pesisir di tengah krisis iklim, pembangunan ini justru mempercepat kerusakan. Keseimbangan ekosistem laut terganggu, tak hanya biota laut yang kehilangan rumahnya, tapi juga warga yang hidupnya bergantung pada kekayaan alam laut pun ikut terancam. Semua demi keuntungan jangka pendek, sementara warga yang hidup di sana harus menanggung akibat jangka panjangnya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak bisa terus menutup mata. Sudah saatnya mereka berpihak pada rakyat dan lingkungan, bukan pada kepentingan bisnis.
Warga Pulau Pari telah berbuat banyak untuk menjaga laut yang kini sedang berjuang untuk bertahan.kiranya dukungan semua masyarakat pemerhati lingkungan turut mengawal Forum Peduli Pulau Pari (FP3) untuk mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mencabut Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di gugusan Pulau Pari. (GP*)
