Kabarindo24jam.com | JAKARTA – Aksi Women’s March Jakarta 2026 digelar di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026). Mengusung tema perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat, demonstrasi tersebut membawa sembilan tuntutan yang mencakup keadilan ekonomi, perlindungan perempuan, hak asasi manusia (HAM), kebebasan sipil, hingga persoalan lingkungan.
Aksi yang melibatkan berbagai kelompok perempuan dan masyarakat sipil itu dimulai sejak pagi. Peserta berkumpul di kawasan Simpang Sarinah, Jalan MH Thamrin, kemudian bergerak menuju Patung Kuda dan kawasan Medan Merdeka Selatan.
Perjalanan massa sempat terhambat setelah aparat kepolisian menghadang peserta yang hendak melanjutkan aksi ke arah Monumen Nasional (Monas). kegiatan Women’s March Jakarta dimulai sekitar pukul 06.30 WIB dengan titik kumpul di kawasan Sarinah.
Sekitar pukul 07.55–07.58 WIB, situasi sempat menegang ketika peserta yang bergerak dari arah Sarinah menuju Monas berhadapan dengan barikade kepolisian di Jalan MH Thamrin.
Terlihat peserta berusaha melewati barikade aparat agar dapat melanjutkan perjalanan.
Dari atas mobil komando, salah seorang orator meminta tim advokasi dan pengacara maju untuk melakukan komunikasi dengan kepolisian. Sebagian peserta kemudian dilaporkan berhasil melewati barisan petugas dan melanjutkan pergerakan massa.
Pada perkembangan berikutnya, peserta terlihat menyampaikan aspirasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di depan gedung BSI Tower, Jakarta Pusat. Sepanjang ruas jalan di depan gedung tersebut ditutup untuk kegiatan aksi. Massa membawa poster dan spanduk serta menyampaikan orasi melalui pengeras suara.
Dalam aksi tahun ini, Women’s March Jakarta menyampaikan sembilan kelompok tuntutan kepada pemerintah.
1.Keadilan ekonomi dan perlindungan sosial universal
Peserta meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok, memprioritaskan anggaran negara untuk pelayanan publik, serta memberikan pengakuan dan perlindungan kepada pekerja perawatan, buruh, dan pekerja migran.
2.Penghapusan kekerasan dan diskriminasi
Massa menuntut penghapusan kekerasan, diskriminasi, serta kriminalisasi berbasis gender, seksualitas, disabilitas, agama, pekerjaan, identitas, dan status sosial.
Tuntutan ini juga mencakup perlindungan terhadap kelompok minoritas, masyarakat adat, pekerja seks, ODHIV, dan pembela HAM.
3.Perlindungan hak atas tubuh dan kesehatan
Peserta meminta jaminan kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pencegahan femisida, serta pemulihan bagi korban kekerasan seksual.
4.Penghentian kekerasan berbasis gender di ruang digital
Massa mendesak penghentian kekerasan berbasis gender online (KBGO), sekaligus meminta perlindungan data pribadi, kebebasan pers, dan kebebasan berekspresi.
5.Legislasi berbasis hak asasi manusia
Peserta meminta penyusunan peraturan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna, terutama kelompok marginal yang terdampak kebijakan.
Mereka juga menolak regulasi yang dinilai memperluas diskriminasi, kriminalisasi, dan pembatasan kebebasan.
6.Penghentian militerisasi ruang sipil
Tuntutan berikutnya adalah penghentian kriminalisasi terhadap pembela HAM, penarikan TNI dan Polri dari posisi sipil, serta pembentukan mekanisme perlindungan bagi pembela HAM.
7.Persoalan masyarakat Papua
Peserta mendesak penghentian pendekatan kekerasan dan militeristik di Papua serta mendorong perlindungan hak masyarakat setempat.
8.Keadilan ekologis
Massa meminta penghentian pembangunan yang dinilai merampas ruang hidup masyarakat. Mereka juga menuntut agar kebijakan iklim dan pembangunan industri digital memperhitungkan dampak sosial serta lingkungan.
9.Evaluasi kebijakan publik, termasuk program MBG
Peserta mendesak evaluasi terhadap kebijakan publik yang dinilai membahayakan masyarakat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mereka meminta program tersebut dihentikan apabila keselamatan penerima manfaat tidak dapat dijamin, serta menuntut pemulihan dan restitusi bagi korban.
Selain sembilan tuntutan utama, sejumlah isu khusus turut disuarakan peserta dalam orasi.
Salah satunya adalah penolakan terhadap rencana pengenaan pajak pembalut. nPeserta menilai produk menstruasi merupakan kebutuhan biologis perempuan dan bukan barang yang semestinya diperlakukan sebagai kebutuhan gaya hidup.
Peserta juga menyuarakan kritik terhadap program MBG. Salah seorang peserta bernama Alya menyampaikan keberatan terkait persoalan keamanan pangan dan penggunaan anggaran program tersebut. Dalam orasi ia menyebut angka 50.000 korban keracunan.
Massa juga meminta agar anggaran negara lebih memprioritaskan pendidikan dan kebutuhan pelayanan publik.
Aparat kepolisian melakukan penjagaan dan membentuk barikade di kawasan Jalan MH Thamrin ketika massa bergerak menuju Patung Kuda.
Penghadangan tersebut sempat memicu aksi saling dorong. Dengan demikian, situasi aksi tidak sepenuhnya berlangsung tanpa ketegangan.
Situasi perkembangan pada siang hari menunjukkan massa telah menyampaikan aspirasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, depan BSI Tower. Ruas jalan di lokasi tersebut dilaporkan ditutup selama kegiatan berlangsung.
Women’s March Jakarta 2026 memperlihatkan bahwa aspirasi peserta, tidak hanya berkaitan dengan kesetaraan perempuan, tetapi juga menyentuh persoalan ekonomi, perlindungan sosial, kebebasan sipil, kebijakan keamanan, lingkungan hidup, dan pelayanan publik.
Sembilan tuntutan tersebut merupakan aspirasi penyelenggara dan peserta aksi.
(Los/*)
