JAKARTA — Wakil Ketua MPR merangkap anggota DPR RI Arsul Sani menyarankan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bekerjasama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) guna membuat program terkait dengan pegawai KPK lainnya yang tak lulus tes wawasan Kebangsaan (TWK).
Politisi senior PPP ini mengatakan bahwa bagi para pegawai KPK yang tak lolos TWK dapat diikutkan dalam program pendidikan kebangsaan dengan Lemhanas sebagai lembaga yang melakukan pembinaan.
“Yang harus dilakukan pimpinan KPK saat ini ialah mencreate sebuah program bekerjasama dengan Lemhannas. Karena kalau kita bicara wawasan kebangsaan itu ya Lemhannas jadi leading sector,” kata Arsul di gedung DPR RI, Selasa (18/5/2021).
Arsul berharap Ketua KPK Firli Bahuri segera berkomunikasi dengan Lemhannas. Termasuk apakah mereka yang tidak lolos TWK akan dikarantina di Lemhannas agar memiliki wawasan kebangsaan yang diinginkan.
“Apakah programnya itu sekian hari, kemudian mereka meninggalkan tugas dulu, atau misalnya di akhir pekan, itu dibicarakan,” katanya seraya menegaskan bahwa karantina di Lemhannas untuk pendidikan wawasan kebangsaan adalah hal yang wajar.
Bahkan, dia mengaku juga melewati masa karantina pendidikan di Lemhannas saat pertama kali menjadi anggota DPR. “Kan dulu saya pertama kali jadi anggota DPR juga di Lemhannas,” ungkap Arsul Sani.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang berpendapat bahwa sebaiknya seluruh pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan cukup menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan demikian, tak ada satu pihak pun yang dirugikan.
“Kalau tidak lulus asessment TWK, pegawai tersebut masuk dalam kategori PPPK. Karena itu, tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi. KPK menegakkan aturan, ya harus ikut aturan,” kata politisi PDIP tersebut.
Sesuai perintah UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas UU KPK kemudian Surat Keputusan Ketua KPK No. 652/2021 pada 7 Mei 2021, TWK diberlakukan sebagai syarat utama untuk dapat dialihkan sebagai ASN atau aparatur sipil negara.
Junivert pun meminta kepada 75 pegawai untuk menaati aturan yang berlaku. “Semua orang kerja taat pada aturan, bukan mempersoalkan aturan. Ini yg disebut pekerja yang punya integritas,” pungkasnya. (***/CP)
