Kabarindo24jam.com | Bandung – Sembilan kota di Jawa Barat, termasuk Kota Bogor, berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya akselerasi Program Satu Juta Rumah Perkotaan. Kolaborasi strategis ini digelar dalam Rapat Koordinasi (Rakor) sinergi yang berlangsung di Kantor Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, Bandung, pada Kamis (2/10/2025).
Rakor yang dihadiri oleh perwakilan pengembang, perbankan, instansi, asosiasi, hingga BPS dan dinas terkait dari sembilan kota ini berfokus pada orkestrasi percepatan dan strategi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi masalah, membahas langkah konkret, dan memperkuat komitmen bersama untuk merealisasikan target hunian layak.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, yang turut hadir, mengungkapkan inti dari pembahasan tersebut. “Jadi yang dibahas itu kesiapan masing-masing daerah dalam program satu juta rumah di Jawa Barat, kendala apa saja yang dihadapi, kemudian bagaimana langkah yang akan diambil termasuk mengkoordinasikan dengan instansi terkait,” ujar Dedie Rachim.
Hampir seluruh kota di Jawa Barat menghadapi tantangan klasik yaitu terbatasnya ketersediaan lahan. Kondisi ini menjadi hambatan utama dalam mengakses Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yaitu skema subsidi KPR bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Untuk mengatasi isu krusial ini, Kota Bogor mengajukan beberapa alternatif solusi. “Itu yang kemudian dicarikan pemecahan masalahnya, apakah memungkinkan aset daerah diikutsertakan atau ada alternatif lain seperti kepemilikan lahan yang dikuasai oleh Satgas BLBI DJKN Kementerian Keuangan, atau bisa juga HGU yang sudah tidak lagi dilakukan langkah pembangunan. Jadi alternatif itu yang kami usulkan dari Kota Bogor,” jelas Dedie.
Tak hanya itu, kota-kota di Jawa Barat juga mengusulkan adanya inovasi pengembangan hunian, salah satunya adalah pemanfaatan aset milik pemerintah daerah untuk mengkombinasikan pasar dengan rumah susun. “Jadi banyak hal yang dicari alternatif jalan atas ketersediaan lahan agar pemenuhan perumahan permukiman ini bisa cepat terealisasi seperti yang diharapkan oleh semua,” tambahnya.
Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan, Noviza Temenggung, yang hadir mewakili Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, mengapresiasi usulan daerah. Ia membenarkan bahwa Kementerian PKP memiliki berbagai strategi untuk mewujudkan capaian program 1 juta rumah, seperti optimalisasi dana APBN, skema segmentasi program pembiayaan, dan optimalisasi lahan.
Noviza menambahkan, Kementerian PKP saat ini telah melakukan pendataan lahan milik negara, seperti aset BUMN, tanah sitaan, hingga eks BLBI. Terkait usulan Wali Kota Bogor untuk memanfaatkan lahan milik DJKN Kemenkeu/BLBI, ia memastikan bahwa kolaborasi sudah berjalan.
“Itu sudah pernah kami sampaikan dengan pembahasan khusus antara direktur lahan berkoordinasi dengan ATR/BPN. Karena memang kolaborasi sudah dilakukan, sedang dicari win-win-nya agar tidak berbenturan dengan aturan di masing-masing instansi terkait pemanfaatan lahan,” ungkap Noviza.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Kepala Disperkim Jawa Barat, Indra Maha, mewakili Gubernur, Noviza menekankan pentingnya data yang akurat. Ia meminta agar BPS di regional maupun daerah melakukan pendataan secara tepat sasaran terkait data kepemilikan rumah.
Hasil rakor sinergi ini akan segera dilaporkan dan dibahas lebih lanjut di tingkat pusat. Noviza berharap dengan adanya masukan dari sembilan kota ini, prioritas peruntukan dan jumlah pasti kebutuhan perumahan akan semakin jelas, sehingga program yang ada bisa berjalan. (Man*/)
