Bandung, Kabarindo24jam – Kinerja cermat dan akuntabel Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) bersama seluruh SKPD atau Satuan Perangkat Kerja Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor membuahkan hasil diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Dari informasi yang dihimpun media ini, predikat WTP dari BPK ini sebelumnya sudah diperkirakan oleh sejumlah pejabat di BPKAD dan Bappenda dikarenakan seluruh SKPD berkomitmen sekaligus melakukan hal-hal terbaik dalam mengelola keuangan internal dan menyusun laporan keuangannya secara baik dan terarah sehingga satu misi mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel.
“Usai terpilih sebagai Bupati Bogor di Pilkada 2024 lalu, Pak Rudy Susmanto sudah menyampaikan pesannya agar jajaran Pemkab Bogor dapat melaksanakan pengelolaan keuangan yang transparan, cermat dan akuntabel. Itu karena Pak Rudy menginginkan opini WTP dari BPK sebagai langkah awal untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bersih,” ungkap seorang pejabat BPKAD yang enggan disebutkan identitasnya kepada Kabarindo24jam, Senin (26/5/2025).
Pejabat BPKAD ini juga mengungkapkan bahwa sejak masih menjabat Ketua DPRD Kabupaten Bogor sampai resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilkada 2024, Rudy Susmanto acapkali mengutarakan harapannya agar seluruh SKPD Pemkab Bogor dapat menjalankan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Pesan dan harapan Pak Rudy sejak lama itu tentu saja menjadi salah satu pemacu semangat dan motivasi para pimpinan dan staf SKPD Pemkab Bogor untuk berbuat dan bekerja lebih baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan, Sehingga, predikat WTP ini sebenarnya sudah diperkirakan akan dapat diraih karena semua SKPD satu visi dan misi mewujudkan harapan Pak Bupati dan Wakil Bupati,” imbuhnya.
Diketahui, penghargaan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tersebut Ini menjadi kebanggaan, lantaran setelah dalam kurun waktu tiga tahun sebelumnya Pemkab Bogor hanya mampu meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Capaian ini, tentu saja dinilai menjadi tonggak penting dalam penguatan tata kelola keuangan daerah.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan kepada Bupati Bogor Rudy Susmanto yang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, dalam acara berlangsung di Auditorium Kantor BPK Jabar, Kota Bandung, Senin (26/5/2025).
Bupati Rudy Susmanto menyebut keberhasilan ini sebagai hasil semangat kolektif seluruh elemen pemerintahan. “Setelah terakhir tahun 2020 kita memperoleh opini WTP, kemudian sempat mendapatkan WDP secara berturut-turut, alhamdulillah hari ini kita kembali meraih WTP. Ini membuktikan semangat dan keseriusan kita dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme,” ujar Rudy.
Ia menambahkan, penghargaan ini bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan menjadi pengingat akan pentingnya bekerja dengan nilai-nilai integritas. “Hari ini kita mulai bekerja dengan hati. Laksanakan setiap program dan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita yakin Kabupaten Bogor ke depan akan menjadi daerah yang lebih istimewa dan membanggakan,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah catatan dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti dalam kurun waktu 60 hari. “Langkah ke depan adalah menyelesaikan persoalan yang ada, memperkuat kerja sama lintas sektor, dan terus memperbaiki sistem,” ucap Rudy dalam keterangan resminya yang dikutip pada Selasa (27/5/2025).
“Dan sejatinya kita tidak bisa berdiri sendiri. Di balik pencapaian ini ada banyak sosok tak terlihat dari tukang kopi, petugas kebersihan, satpam, dan semua yang telah melayani dengan penuh dedikasi. Maka layanilah masyarakat Kabupaten Bogor ke depan dengan lebih baik lagi,” sambung Rudy.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, juga turut memberikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menilai keberhasilan Pemkab Bogor dalam meraih WTP mencerminkan komitmen bersama dalam membangun transparansi dan akuntabilitas.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi,” ujar Sastra.
“Semoga pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pembangunan yang merata serta berkeadilan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor,” tambah dia.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, menyampaikan bahwa opini WTP diberikan setelah dilakukan pemeriksaan profesional terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
“Pemeriksaan keuangan ini tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan penyimpangan, kecurangan, maupun pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, meskipun jika ditemukan, akan dicantumkan dalam laporan, terutama yang berdampak pada potensi kerugian negara,” jelas Eydu. (Cok)
