Kabarindo24jam.com | JAKARTA – DPP PDI Perjuangan (PDIP) mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur anggaran negara demi memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat daerah. Di tengah anomali iklim yang memicu bencana di berbagai wilayah, PDIP mendorong penguatan Transfer ke Daerah (TKD) agar pemerintah daerah tidak lagi gagap akibat keterbatasan dana.
Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menyoroti fakta bahwa respon pemerintah pusat maupun daerah seringkali terlambat dalam menangani bencana tahun lalu karena kendala anggaran. Menurutnya, negara yang berada di wilayah rawan bencana wajib memiliki dana cadangan yang selalu siap pakai.
“Kami mendorong agar ada alokasi anggaran khusus bagi daerah untuk persiapan tanggap bencana. Tahun lalu kita lihat respon pemerintah sering terlambat karena keterbatasan anggaran. Ini sangat nyata,” tegas Deddy usai pelepasan bantuan penanganan bencana ke Jawa Barat, di Kantor Megawati Institute, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).
Secara spesifik, Deddy memberikan usulan berani terkait efisiensi anggaran negara. Ia menyarankan agar program-program besar pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), diefisienkan demi memastikan pemerintah daerah memiliki daya dukung finansial untuk melindungi rakyat dari dampak perubahan iklim.
“Program seperti MBG saya kira bisa diefisienkan untuk mengembalikan anggaran yang membuat pemerintah daerah lebih berdaya. Tidak saja untuk menghadapi bencana yang sedang terjadi, tetapi juga untuk perlindungan di masa depan serta edukasi kebencanaan,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mempertegas landasan ideologis dari usulan tersebut. Hasto menginstruksikan seluruh “Tiga Pilar” partai—struktur, legislatif, dan eksekutif—untuk konsisten menjalankan politik ekologi yang berpihak pada keadilan lingkungan.
“PDI Perjuangan menyoroti pentingnya politik ekologi. Kita harus melakukan perombakan menyeluruh terhadap kebijakan-kebijakan yang selama ini tidak membawa keadilan ekologis. Seluruh jajaran partai wajib menjalankan garis kebijakan ekologi dari hulu hingga hilir,” ujar Hasto.
Langkah ini diambil PDIP sebagai respon atas cuaca ekstrem yang melanda hampir seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Bagi PDIP, kesiapan fiskal di daerah adalah kunci utama untuk meminimalkan korban jiwa dan kerugian material akibat bencana alam di masa depan.
(LS/*)
