Kabarindo24jam.com | Cibinong -Kabupaten Bogor ditetapkan sebagai salah satu dari 40 daerah piloting digitalisasi bantuan sosial (Bansos) untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan menekan kemiskinan pada tahun. Penetapan itu dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Sosial (Kemensos).
Penetapan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dalam sosialisasi digitalisasi bantuan sosial dan peran pemerintah daerah di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026). Khusus Kabupaten Bogor, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bambang Widodo Tawekal, hadir mewakili Bupati Rudy Susmanto.
Penetapan Kabupaten Bogor sebagai daerah percontohan, tegas Ribka, membuka peluang perbaikan penyaluran bantuan sosial agar lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data digital publik atau Digital Public Infrastructure.
Ribka Haluk menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat menentukan untuk meminimalkan potensi salah sasaran penerima bantuan. “Kami harapkan dukungan kepala daerah untuk mengurangi salah sasaran dalam penyaluran bansos,” ujar Ribka dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis (5/2/2026).
Sementara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan digitalisasi bansos menjadi bagian transformasi GovTech agar bantuan diterima warga yang benar-benar membutuhkan. “Kalau datanya benar, kita bisa menyusun strategi yang tepat tanpa menebak-nebak,” jelas Luhut.
Sistem digital tersebut memungkinkan pemantauan kondisi kemiskinan, efektivitas subsidi, dan dampak bantuan secara real time berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ia menambahkan, digitalisasi bansos akan menjadi game changer dalam tata kelola pemerintahan karena seluruh proses berbasis data dan kecerdasan buatan (AI).
“Dengan sistem ini, berbagai indikator penting seperti kondisi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, hingga efektivitas subsidi dapat dipantau secara lebih akurat dan real time,” kata Luhut Binsar yang pernah menjabat Menko Maritim di era Presiden Joko Widodo.
Dalam kaitan itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan transformasi kebijakan sosial harus diawali dengan pembenahan data yang terbuka dan terverifikasi. “Tidak boleh lagi ada data versi masing-masing. Semua harus satu data,” tegas Saifullah.
Ia menjelaskan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi rujukan nasional sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan bansos tepat sasaran. Sehingga digitalisasi ini diharapkan memberi dampak langsung bagi warga Kabupaten Bogor melalui penyaluran bantuan yang lebih cepat, akurat, dan adil.
“Kunci dari seluruh proses ini adalah keterbukaan dan kolaborasi lintas sektor, serta meninggalkan ego sektoral, terutama dalam pengelolaan data. Kalau kita mau transformasi bangsa, kita harus berani memulai dari transformasi data,” pungkas Mensos Saifullah Yusuf.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteri PANRB, Kepala BPS RI, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (Cok/*)
