Kabarindo24jam.com | Cibinong – Wakil Ketua (Waka) I DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi, prihatin melihat kondisi sarana dan prasarana (Sarpras) pendidikan di wilayah perbatasan, terutama di Desa Malasari, Kecamatan Pamijahan. Dia pun menggugah pihak pengembang untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.
Hal tersebut selaras dengan penegasan Bupati Bogor Rudy Susmanto, bahwa kondisi infrastruktur pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat harus diperhatikan. ”Sesuai dengan yang disampaikan Pak Bupati saat Hari Jadi Bogor (HJB), pengelola di sana harus memperhatikan kebutuhan masyarakat akan pendidikan,” ujar politisi yang akrab disapa Wanhai itu, Selasa (9/6/2026).
Wanhay mengungkap, saat dirinya memimpin Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, ia menegaskan bahwa setiap pihak swasta yang berinvestasi di Bumi Tegar Beriman wajib memiliki kepedulian sosial. Kepedulian tersebut harus mencakup bidang pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur jalan.
”Saat rapat paripurna, saya sebagai Wakil Ketua DPRD mengingatkan siapa pun yang berinvestasi harus peduli terhadap apa yang dibutuhkan oleh warga masyarakat setempat,” jelas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan III Selatan yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor tersebut.
Wanhai juga menyebut dirinya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mendorong pembangunan SMA/SMK Negeri di Malasari, mengingat wilayah tersebut berada di perbatasan Bogor-Sukabumi.
”Karena SMA merupakan ranah Pemprov, kami akan berkoordinasi ke tingkat provinsi bahwa kecamatan tersebut membutuhkan sarana dan prasarana penunjang. Pihak provinsi tinggal membangun saja karena lahannya sudah disiapkan,” tambah Wanhai.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor telah menargetkan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Desa Malasari melalui APBD Tahun Anggaran 2026. Hal itu disampaikan oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, saat merayakan HJB ke-544 bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan masyarakat setempat.
Menurut Rudy, wilayah Malasari memerlukan perhatian khusus karena posisinya yang berada di wilayah perbatasan. ”Selain infrastruktur jalan, infrastruktur pendidikan juga harus dikejar. Sebab, masih ada SMP dan SMA di desa ini (Malasari) yang melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) hanya dua kali dalam seminggu,” imbuhnya. (Cok/*)
