Kabarindo24jam.com | Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah pusat segera turun tangan membantu menyelesaikan berbagai persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah. Menurutnya, keterbatasan kemampuan anggaran daerah tidak boleh menjadi alasan hingga tenaga pendidik kehilangan kepastian status kerja.
Pernyataan tersebut disampaikan Cucun usai Pertemuan Pimpinan DPR RI dengan Forum Aliansi Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026). Cucun mengungkapkan, DPR RI telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
Karenanya, Cucun berharap pemerintah pusat dapat memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut sehingga tidak ada lagi daerah yang mengambil kebijakan merumahkan PPPK akibat keterbatasan anggaran.
“Tidak ada lagi istilahnya misalkan karena kemampuan anggaran di daerahnya kurang. Ini harus tolong difasilitasi oleh pemerintah pusat sehingga nanti sampaikan butuh berapa waktu sampai ada kepastian mereka juga,” ujar Cucun.
Politisi Fraksi PKB itu menambahkan, pemerintah pusat juga perlu memastikan adanya skema pendanaan yang jelas agar pemerintah daerah tidak terbebani dalam memenuhi hak-hak PPPK, termasuk pembayaran tunjangan kinerja yang menjadi kewajiban daerah.
“Nanti kalau misalkan PPPK-nya ini paruh waktu atau tadi PPPK-nya yang sudah penuh waktu ada tunjangan kinerjanya yang harus dibebankan nanti di daerah. Sampaikan oleh Kemendagri nanti di pusat itu supaya ini tidak menjadi beban daerah juga,” katanya.
Cucun meminta Kemendagri mengambil langkah konkret untuk meredam gejolak yang terjadi sekaligus memberikan kepastian bagi para guru PPPK. “Semoga Kemendagri bisa turun tangan membantu menangani terkait gejolak yang ada terkait PPPK ini,” imbuhnya.
Menyikapi hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pihaknya masih mendata daerah yang mengalami kesulitan fiskal sehingga tidak bisa membayar gaji PPPK. Tito meminta agar PPPK jangan sampai dirumahkan karena karena masalah keuangan daerah.
Tito mulanya meminta semua pemda benar-benar memeriksa anggaran masing-masing. Ia mendorong untuk tetap melakukan efisiensi. “Jadi, pertama, kita mendata daerah-daerah mana yang kira-kira kapasitas fiskalnya memang agak sulit, ya. Yang kita minta daerah-daerah melakukan efisiensi dulu,” kata Tito kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Tito menyebutkan terkadang ada kepala daerah yang tidak tahu secara detail anggaran daerah. Menurut Tito, biasanya kepala daerah baru yang mengalami hal tersebut. “Nah, kadang-kadang dibuat oleh bawahan, Bappeda atau Sekda, itu dibuat reguler seperti biasa, seperti tidak ada berkurangnya TKD (transfer ke daerah),” ucap Tito.
Tito juga mengatakan pihaknya akan menurunkan tim ke daerah untuk melakukan pengecekan efisiensi anggaran. Ia tetap mendorong pemda untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu sekaligus meminta jangan sampai ada PPPK yang dirumahkan sehingga tidak menambah jumlah pengangguran. (Cok/*)
