Kabarindo24jam.com | Kota Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Pendidikan (Disdik) kian gencar melakukan aksi atau upaya untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Untuk itu, Disdik Kota Bogor menggelar Rapat Koordinasi Penanganan ATS tahun 2026 di Hotel Onih, Kamis (6/8/2026).
Kegiatan yang melibatkan pengawas pendidikan, pengelola SKB, serta mitra Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) ini bertujuan menyatukan langkah untuk mengembalikan anak putus sekolah ke bangku pendidikan.
Dalam amanatnya di forum rapat ATS tersebut, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menegaskan penanganan ATS tidak bisa hanya mengandalkan surat undangan, melainkan harus turun langsung ke lapangan. “Kita harus jemput bola ke setiap rumah. Petugas di kecamatan dan kelurahan wajib mendata serta memadankan data administrasi dengan kondisi riil di lapangan,” kata Jenal.
Jenal kemudian membeberkan tiga pemicu utama anak putus sekolah, yakni masalah biaya, jarak ke sekolah yang jauh, serta kendala penahanan ijazah akibat tunggakan. Menanggapi hal tersebut, Pemkot Bogor menyiapkan serangkaian solusi konkret.
“Sekolah jauh, carikan yang terdekat. Tidak mampu biaya, gratiskan. Tidak punya alat sekolah, kita belikan. Untuk ijazah yang ditahan karena tunggakan, pemerintah tanggung tebusannya maksimal Rp3 juta. Jika ada sisa lebihnya, baru dicicil orang tua,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Drs. Herry Karnadi, M.Si., mengungkapkan data ATS yang semula mencapai 9.900 anak kini mengalami penurunan signifikan. Pada Juni 2026, angka tersebut susut hampir 1.700, hingga kini tersisa sekitar 800-an anak yang masih terus dipantau.
Herry menargetkan sebelum penutupan Dapodik akhir Agustus 2026, anak-anak tersebut sudah kembali bersekolah. “Kami menggerakkan lintas sektoral, mulai dari kecamatan, kelurahan, Karang Taruna, PIK-R, PKBM, hingga sekolah swasta,” jelas Herry.
Untuk mengakselerasi penanganan, terang dia, Pemkot Bogor menyiapkan 3 Jaring Pengaman Strategis yang meliputi Beasiswa Sekolah Mitra untuk Lulusan SD yang terkendala biaya dibantu masuk ke SMP mitra secara gratis selama 3 tahun.
Kemudian Pengalihan ke PKBM Terdekat, dimana Anak yang sulit mengakses sekolah formal diarahkan belajar di PKBM minimal 3 kali seminggu, dan Pembentukan Kelompok Belajar (Pokjar) yang dimaksudkan Membuka Pokjar di posyandu, aula kelurahan, atau kantor RW agar lokasi belajar makin dekat dengan pemukiman warga.
“Melalui strategi ini, Pemkot Bogor menargetkan penutupan angka ATS sebanyak 2.000 hingga 3.000 anak. Kendati demikian, kami mengakui tantangan terbesar jangka panjang terletak pada edukasi orang tua yang masih menganggap pendidikan tidak terlalu penting,” pungkas Herry. (Man/*)
