Kabarindo24jam.com | Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemerintah telah bersepakat dan memfinalisasi status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan ASN. Dalam hasil finalisasi tersebut, PPPK paruh waktu diberikan kesempatan menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027.
Rapat koordinasi DPR dan pemerintah untuk finalisasi itu digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026), yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Selain status PPPK paruh waktu, rapat juga membahas kesempatan PPPK guru untuk menjadi PNS.
“Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI sudah beberapa kali mengadakan rapat koordinasi dikarenakan beberapa masukan yang masuk ke DPR RI mengenai masalah PPPK paruh waktu, PPPK, dan keinginan dari PPPK menjadi PNS, guru-guru di lingkungan Kemendikdasmen,” kata Dasco dalam keterangannya yang dikutip dari laman resmi DPR RI, Rabu (19/8/2026).
“Pada hari ini kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru PPPK paruh waktu, PPPK yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK,” sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan saat ini terdapat 955.245 PPPK yang berprofesi sebagai guru. Sedangkan jumlah PPPK paruh waktu yang berprofesi sebagai guru mencapai 231.246 orang.
“Pada saat ini, PPPK itu jumlah untuk khusus untuk guru adalah sebanyak 955.245 orang, dan PPPK paruh waktu yang profesinya sebagai guru sebanyak 231.246 orang,” katanya seraya menyebut pada saat ini ada proyeksi kebutuhan untuk pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi.
Rini mengatakan formasi itu terdiri untuk guru-guru di bawah Kementerian Agama, Kemendikdasmen, hingga Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. “Bahwa untuk PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027,” tuturnya. (Cok/*)
