Kabarindo24iam.com | PARIS – Gelombang aksi pelajar sekolah menengah di Prancis meluas ke berbagai wilayah dan pada Kamis, 1 Oktober 2026, diwarnai pemblokiran sekolah, kerusakan fasilitas, kebakaran serta bentrokan di sejumlah lokasi.
Pemerintah Prancis merespons eskalasi tersebut dengan meningkatkan pengamanan dan menggelar rapat krisis lintas kementerian. Perdana Menteri Sébastien Lecornu meminta jajaran pemerintah memusatkan perhatian pada penanganan situasi, sementara Kementerian Pendidikan menyiapkan pembelajaran jarak jauh bagi sekolah yang tidak dapat menyelenggarakan kegiatan belajar secara aman.
Lebih dari 400 sekolah ditutup
Menteri Pendidikan Nasional Édouard Geffray mengatakan sedikitnya 400 lebih lembaga pendidikan dijadwalkan ditutup pada Jumat, 2 Oktober. Penutupan dilakukan terutama ketika kondisi bangunan atau sistem perlindungan sekolah rusak maupun ketika keselamatan siswa dan tenaga pendidikan tidak dapat dijamin.
Kegiatan belajar bagi sekolah yang terdampak dialihkan ke sistem pembelajaran jarak jauh.
Pada Kamis, Kementerian Dalam Negeri mencatat aksi atau mobilisasi terjadi di 1.027 lembaga pendidikan, dengan 222 di antaranya mengalami pemblokiran.
Jumlah tersebut menunjukkan perluasan signifikan dibandingkan hari sebelumnya, ketika pemerintah mencatat 356 sekolah terdampak mobilisasi. 1.949 orang diinterpelasi pada Kamis Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan 1.949 orang diinterpelasi pada Kamis, 1 Oktober, dalam rangkaian penanganan aksi tersebut.
Angka ini berbeda dengan data Kementerian Kehakiman yang mencatat 1.793 orang ditempatkan dalam status garde à vue sejak Senin.
Perbedaan istilah tersebut penting. Interpellation merujuk pada tindakan aparat membawa atau mengamankan seseorang dalam proses penanganan, sedangkan garde à vue merupakan status penahanan untuk kepentingan pemeriksaan dalam prosedur hukum Prancis.
Karena itu, angka 1.793 tidak tepat ditulis sebagai “1.793 orang dipenjara” atau semata-mata sebagai total penangkapan nasional. Kekerasan terjadi di sejumlah kota
Aksi yang pada awalnya berfokus pada persoalan pendidikan berubah menjadi lebih tegang di sejumlah daerah.
Laporan yang dihimpun pada Kamis menyebut adanya kebakaran dan kerusakan di sejumlah sekolah, termasuk insiden di Nantes, serta bentrokan antara kelompok pelajar dan aparat keamanan di beberapa kota. Kementerian Dalam Negeri juga melaporkan 305 anggota polisi dan gendarmerie terluka pada Kamis.
Kementerian Pendidikan menyebut sejak awal mobilisasi terdapat 170 pelajar dan 65 tenaga pendidikan yang terluka.
Di sisi lain, otoritas Prancis juga menyatakan sedang memeriksa sejumlah laporan mengenai penggunaan kekuatan oleh aparat dalam menangani aksi tersebut.
Aksi pelajar tidak hanya berkaitan dengan anggaran pemerintah.
Sejumlah tuntutan yang muncul berkaitan dengan kekurangan guru, kelas yang terlalu padat, kondisi fisik sejumlah sekolah, beban jadwal belajar dan persoalan sistem pendidikan.
Kondisi ruang kelas yang terlalu panas juga menjadi salah satu persoalan yang muncul setelah gelombang panas sebelumnya, tetapi tidak tepat menyebutnya sebagai satu-satunya penyebab aksi.
Gelombang protes bermula di kawasan Île-de-France dan kemudian menyebar ke berbagai wilayah Prancis. Berlangsung bersamaan dengan aksi pekerja sektor publik
Perkembangan tersebut terjadi setelah aksi mogok dan demonstrasi pekerja sektor publik pada 29 September.
Guru, petugas pemadam kebakaran dan sejumlah pekerja sektor publik ikut memprotes rancangan anggaran 2027 pemerintah, termasuk rencana penghematan dan pembekuan gaji dasar pegawai negeri.
Pemerintah Lecornu merencanakan program penghematan sekitar 54 miliar euro dalam rancangan anggaran 2027. Namun aksi pelajar dan aksi pekerja sektor publik tetap merupakan mobilisasi dengan kelompok peserta dan tuntutan yang tidak sepenuhnya sama.
Pemerintah gelar rapat krisis
Perdana Menteri Sébastien Lecornu menggelar rapat krisis antarkementerian pada Kamis, 1 Oktober, untuk membahas meluasnya mobilisasi dan kekerasan. Pemerintah kemudian meminta jajaran menteri membatasi perjalanan resmi agar dapat berkonsentrasi pada penanganan situasi.
Menteri Pendidikan Édouard Geffray juga dijadwalkan bertemu dengan organisasi pelajar, orang tua siswa dan perwakilan tenaga pendidikan pada Jumat. Macron: Kekhawatiran pelajar perlu didengar, kekerasan tidak dibenarkan Presiden Emmanuel Macron pada Rabu, 30 September, mengatakan memahami kecemasan dan kemarahan yang dirasakan sebagian anak muda Prancis.
Macron pada kesempatan yang sama menegaskan bahwa persoalan dan kekhawatiran tersebut tidak membenarkan tindakan kekerasan.
Pernyataan itu disampaikan Macron saat berada di Madrid, Spanyol. Tuduhan keterlibatan politik masih menjadi perdebatan
Perkembangan aksi kemudian memasuki wilayah politik.
(Ls/*)
