Kabarindo24jam.com | Jakarta – Partai pemenang pemilu legislatif 2024, PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pergantian pucuk pimpinan Polri harus ditempatkan sebagai momentum penyegaran institusi sekaligus memperkuat supremasi hukum di Indonesia. “PDI Perjuangan memberikan dukungan terhadap keputusan Presiden Prabowo yang telah menetapkan Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri,” kata Hasto dalam keterangannya yang dikutip pada Jumat (2/10/2026).
Dia mengatakan PDIP menilai pergantian Kapolri bukan sekadar pergantian figur di pucuk pimpinan Korps Bhayangkara. Momentum tersebut harus menjadi bagian dari pembenahan institusi Polri agar semakin profesional, berintegritas, netral serta berdiri tegak sebagai alat negara. “Polri harus menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan. Netralitas, profesionalitas, dan integritas Polri harus diperkuat kembali,” ujarnya.
Ia juga mencermati sejumlah hal yang disampaikan Komjen Suyudi dalam proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR, khususnya terkait kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum, transparansi penanganan perkara, serta kritik terhadap fenomena no viral, no justice.
“Apa yang disampaikan Komjen Suyudi tentang kesetaraan di hadapan hukum, transparansi perkara, dan no viral, no justice perlu diterjemahkan secara konkret. Bahkan, prinsip-prinsip tersebut harus menjadi kultur Polri dalam memberikan pelayanan dan keadilan kepada masyarakat,” kata Hasto.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sangat ditentukan oleh bagaimana hukum ditegakkan secara adil tanpa membedakan latar belakang, status sosial, ekonomi maupun kedekatan politik seseorang. Karena itu, PDIP menegaskan pentingnya agenda reformasi Polri dilanjutkan dan diperkuat di bawah kepemimpinan Kapolri yang baru.
Agenda tersebut, kata Hasto, di antaranya harus tercermin melalui independensi penyidikan dan penegakan hukum; transparansi penanganan perkara; pemberantasan pungutan liar dan praktik transaksional; perlindungan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi; serta peningkatan akuntabilitas Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dan pengawasan eksternal.
“Yang juga sangat penting adalah menjawab harapan publik agar Polri tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis. Institusi kepolisian harus berdiri untuk seluruh rakyat Indonesia dan bekerja berdasarkan hukum serta konstitusi,” ucapnya.
Ia mengatakan keberhasilan kepemimpinan Polri ke depan tidak cukup diukur dari banyaknya program ataupun capaian administratif. Parameter utamanya harus terlihat dari meningkatnya kepercayaan masyarakat serta hadirnya kepastian dan keadilan hukum yang benar-benar dirasakan rakyat. (Lois/*)
