Kabarindo24jam.com | Jakarta -Keberadaan Badan Intelijen Negara (BIN) di pusat hingga daerah (Badan Intelijen Daerah/BINDA) dinilai sangat penting untuk menjadi leading sector persoalan intelijen nasional. Hal ini guna memperkuat koordinasi antarlembaga dalam mendeteksi dan mencegah potensi ancaman keamanan nasional.
Menurut anggota Komisi I DPR RI Rudianto Tjen, informasi yang telah terdeteksi sejak dini oleh aparat BIN perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi yang intensif agar potensi gangguan dapat dicegah sebelum benar-benar terjadi dan meluas.
“Deteksi dini dari teman-teman BIN ini sudah bekerja maksimal. Namun, koordinasi dengan instansi lain seperti kepolisian, TNI, dan sebagainya perlu dievaluasi dan dilakukan dengan pendekatan yang jauh lebih intensif,” kata Rudianto dalam keterangannya yang dikutip dari laman resmi DPR RI, Selasa (13/10/2026).
Ia menilai, keberadaan sejumlah unit intelijen di berbagai instansi menuntut adanya mekanisme koordinasi yang jelas agar informasi dan hasil deteksi dini dapat ditindaklanjuti secara terpadu. Dengan demikian, potensi ancaman yang telah diketahui tidak berhenti pada tahap pemantauan, tetapi dapat dicegah melalui langkah konkret di lapangan.
Menurutnya, kejelasan peran dan pembagian kewenangan diperlukan untuk menghindari tumpang tindih tugas maupun saling menyalahkan ketika terjadi gangguan keamanan. “BIN ini menjadi koordinator, menjadi leading sector. Jadi, harus bagaimana caranya menggerakkan unit-unit intelijen lain agar bisa bersama-sama dan saling mendukung dalam menjalankan program ini,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Diketahui, selain BIN, beberapa institusi yang memiliki fungsi intelijen juga ada di TNI berbentuk Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Unsur pelaksana di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ini fokus pada intelijen pertahanan dan militer, bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
Selain itu, juga ada Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri. Unsur pelaksana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini menangani intelijen keamanan, pemantauan situasi sosial-politik, dan ketertiban masyarakat, bertanggung jawab kepada Kapolri.
Selain koordinasi antarlembaga, Komisi I DPR RI juga menyoroti perlunya dukungan regulasi yang memberikan perlindungan hukum bagi personel intelijen dalam menjalankan tugasnya. Ia menilai, kerangka hukum yang jelas dapat mendukung pelaksanaan tugas di lapangan secara lebih tegas, terarah, dan terkoordinasi.
Di tengah perkembangan teknologi dan meningkatnya potensi ancaman di ruang digital, Rudianto turut mendorong penguatan kerja sama antara BIN, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). “Upaya mendeteksi dan menangani kejahatan siber serta penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan membutuhkan dukungan berbagai instansi,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menilai BINDA telah menjalankan fungsi deteksi dini dan pencegahan dini melalui koordinasi dengan aparat keamanan serta pembangunan jejaring dengan kelompok masyarakat. Upaya tersebut dinilai penting untuk meminimalkan potensi konflik horizontal maupun konflik sosial di wilayah.
Nurul menjelaskan, dinamika politik dan keamanan yang berkembang di tingkat nasional juga dapat berimbas ke daerah, sehingga membutuhkan langkah antisipasi yang terukur. “Yang dijalankan BINDA adalah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan lainnya dan membangun jaringan dengan kelompok-kelompok masyarakat sehingga meminimalkan kejadian yang berpotensi memicu konflik,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Ia menambahkan, perkembangan ruang digital turut menghadirkan tantangan bagi pelaksanaan fungsi intelijen, terutama terkait hoaks dan disinformasi yang berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat. Karena itu, kesiapan sumber daya manusia dan dukungan peralatan untuk mendeteksi perkembangan di ruang digital menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan dini. (Cok/*)
