Kabarindo24jam.com | JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghadapi perubahan di lingkungan kader dan kepengurusannya setelah dua pejabat pemerintahan, Giring Ganesha dan Raja Juli Antoni, menyampaikan pengunduran diri dari partai tersebut pada Senin, 9 November 2026.
Giring yang menjabat Wakil Menteri Kebudayaan menyatakan mundur dari keanggotaan PSI. Sementara Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan yang sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal PSI, dikabarkan mengambil keputusan untuk meninggalkan aktivitas kepartaian.
Kedua keputusan tersebut menjadi perhatian karena keduanya memiliki posisi penting dalam perjalanan PSI. Alasan yang disampaikan masing-masing tokoh tidak sama.
Giring: Merasa Tidak Lagi Sejalan dan mengumumkan pengunduran dirinya melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada Senin (9/11/2026).
Dalam pernyataannya, Giring menjelaskan keputusan tersebut telah diambil sejak pekan sebelumnya setelah melalui pertimbangan pribadi.
Ia menyebut terdapat sejumlah hal dalam perjalanan politiknya yang tidak lagi sejalan dengan perjuangan yang diyakininya sejak awal bergabung dengan PSI.
“Dalam perjalanan berpartai saya merasa ada hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan apa yang saya perjuangkan sejak awal,” kata Giring.
Ia kemudian menegaskan bahwa keputusan mundur telah dipertimbangkan secara matang.
“Setelah melalui pertimbangan pribadi yang matang, minggu lalu saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia.”
Giring juga menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar PSI atas kepercayaan, kebersamaan, dan pengalaman yang diperolehnya selama berada di partai tersebut.
“Saya izin pamit dari PSI, namun pengabdian dan perjuangan kepada bangsa dan negara akan terus berlanjut. Terima kasih,” demikian pernyataannya.
Giring bergabung dengan PSI pada 2017 dan pernah menjadi Ketua Umum partai tersebut sebelum kepemimpinan beralih kepada Kaesang Pangarep.
Dalam pernyataan yang sama, Giring turut menyinggung pengalamannya selama sekitar dua tahun menjalankan tugas sebagai Wakil Menteri Kebudayaan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan yang sebelumnya dipercaya menduduki posisi Sekretaris Jenderal PSI periode kepengurusan 2025–2030.
Pengunduran diri Raja Juli memiliki konsekuensi organisasi yang berbeda dibandingkan Giring karena ia bukan hanya kader, tetapi juga salah satu pejabat utama dalam struktur Dewan Pimpinan Pusat PSI.
Status pengunduran dirinya dari jabatan Sekretaris Jenderal, keanggotaan partai, dan seluruh aktivitas kepartaian perlu dibedakan berdasarkan surat serta pernyataan resmi yang bersangkutan. Alasan pengunduran diri Raja Juli juga perlu disampaikan berdasarkan pernyataan langsungnya, bukan disamakan dengan alasan Giring.
Respons PSI dan Kaesang Pangarep
Pengunduran diri dua tokoh tersebut menempatkan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dalam posisi penting untuk menentukan tindak lanjut organisasi. PSI perlu memastikan kelanjutan fungsi kesekretariatan partai apabila pengunduran diri Raja Juli dari posisi Sekjen telah berlaku secara resmi.
Di sisi lain, pengunduran diri Giring dari keanggotaan tidak dengan sendirinya mengubah susunan kepengurusan DPP, kecuali terdapat jabatan struktural yang juga ditinggalkannya.
Raja Juli sebelumnya diumumkan kembali menjabat Sekretaris Jenderal DPP PSI untuk periode 2025–2030 oleh Kaesang pada 28 Juli 2025. Karena itu, apabila pengunduran dirinya dari posisi tersebut telah resmi, PSI perlu menyiapkan mekanisme pengisian jabatan sesuai ketentuan internal partai.
Pengunduran diri Giring dari keanggotaan lebih berkaitan dengan status politik pribadinya dan tidak otomatis mengubah struktur kepengurusan pusat.
Sedangkan untuk pengumuman resmi mengenai pengganti Raja Juli, nama pejabat yang akan mengisi posisi Sekretaris Jenderal belum dapat dipastikan. Pengunduran diri dari partai politik tidak serta-merta berarti seorang pejabat harus mengundurkan diri dari jabatan pemerintahan.
Dengan demikian, status Giring sebagai Wakil Menteri Kebudayaan dan Raja Juli sebagai Menteri Kehutanan harus dilihat berdasarkan keputusan Presiden serta ketentuan pemerintahan yang berlaku. Keduanya perlu dibedakan antara keputusan politik di internal PSI dan status pengangkatan dalam Kabinet Merah Putih.
(Los/*)
