Kabarindo24jam.com |Jakarta – Poltracking Indonesia menyelenggarakan survei nasional pada awal Oktober 2026, dengan
menggunakan metode stratified multistage random sampling. Pengambilan data lapangan
dilakukan pada tanggal 30 September – 7 Oktober 2026. Sampel pada survei ini adalah 1220
responden dengan margin of error +/-2.9% pada tingkat kepercayaan 95%. Klaster survei
menjangkau 38 provinsi di seluruh Indonesia secara proporsional berdasarkan data jumlah
Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2024, sedangkan stratifikasi survei ini adalah proporsi jenis kelamin
pemilih. Pengumpulan data dilakukan oleh pewawancara terlatih melalui wawancara tatap
muka terhadap responden yang telah terpilih secara acak serta dibantu teknologi aplikasi. Setiap
pewawancara mewawancarai 10 responden untuk setiap satu desa/kelurahan terpilih.
Maksud dan tujuan dari survei ini secara umum untuk mengukur tiga dimensi yakni tingkat
kepuasan, kepercayaan dan ekspektasi publik pada dua tahun Pemerintah dan Program Prioritas
Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
Temuan pokok dan analisis hasil survei ini dapat dijelaskan sebagaimana berikut:
Pertama. Tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto
– Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak (55.3%) publik mengatakan puas (gabungan sangat puas
dan cukup puas) terhadap kinerja pemerintah, sedangkan (40.9%) mengatakan tidak puas
(gabungan kurang puas dan sangat tidak puas). Tingkat kepuasan publik ini relatif stagnan dari
Agustus sampai dengan Oktober 2026. Di antara publik puas terhadap Pemerintahan Prabowo
Subianto – Gibran Rakabuming Raka, dua alasan puas paling dominan karena Bantuan
pemerintah tepat sasaran (16.5%) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (15.0%).
Sedangkan di antara yang mengatakan tidak puas terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto –
Gibran Rakabuming Raka, alasan paling dominan karena Ekonomi yang belum stabil (18.9%),
diikuti harga kebutuhan pokok mahal (15.4%), dan Bantuan tidak tepat sasaran (14.3%).
Sementara itu, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai
(64.8%) (gabungan cukup percaya dan sangat percaya), sedangkan (32.1%) publik
mengatakan tidak percaya (gabungan kurang percaya dan sangat tidak percaya). Angka ini
relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kepuasan publik. Artinya, keyakinan masyarakat
terhadap pemerintah masih lebih tinggi daripada evaluasi terhadap hasil kinerjanya. Tantangan
pemerintah adalah bagaimana kepercayaan tersebut dapat diikuti oleh peningkatan kepuasan
melalui hasil kebijakan yang semakin dirasakan masyarakat.
Kedua. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Prabowo Subianto – Gibran
Rakabuming Raka di berbagai bidang; Bidang Pendidikan (66.3%), Pertahanan dan Keamanan
serta Sosial Budaya (63.7%), Kesehatan (62.1%), Politik dan Stabilitas Nasional (53.6%),
Hukum dan Pemberantasan Korupsi (43.1%), serta Bidang Ekonomi adalah yang paling rendah
tingkat kepuasannya (36.8%). Data ini memberikan gambaran bahwa pemerintahan Prabowo
Subianto – Gibran Rakabuming Raka memiliki catatan kritis kinerja pada tiga bidang yakni,
ekonomi, hukum dan pemberantasan korupsi, serta politik dan stabilitas nasional. Dengan
apresiasi cukup tinggi pada kinerja bidang pendidikan, ketahanan dan keamanan, sosial budaya,
serta kesehatan.
Ketiga. Terkait persoalan atau masalah pokok yang dihadapi masyarakat. Permasalahan yang
dinilai berhasil ditangani oleh Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka
yakni menjaga kerukunan antar umat beragama (73.8%), menjaga persatuan & kesatuan
bangsa (67.0%), dan menjaga keamanan (66.9%). Sedangkan yang dinilai paling rendah
berhasil ditangani oleh Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka yakni
menciptakan lapangan pekerjaan (33.3%), menurunkan angka pengangguran (33.2%), dan
mengendalikan harga kebutuhan pokok (31.3%).
Terkait ekspektasi publik, harga-harga kebutuhan pokok mahal (45.9%) merupakan masalah
paling pokok yang tengah dihadapi dan harus segera diselesaikan, diikuti susah mencari
lapangan kerja (9.3%), dan pemberantasan korupsi (8.9%). Sementara itu, di antara (47.9%)
publik yang menjawab ada anggota keluarga yang mengelola lahan pertanian/perkebunan yang
membutuhkan pupuk, sebanyak (50.2%) publik mengatakan mudah mendapatkan pupuk saat
dibutuhkan dalam sebulan terakhir. Di sisi lain (52.2%) publik mengatakan harga pupuk dalam
sebulan terakhir mahal.
Sebanyak (52.9%) publik mengatakan baik terhadap kondisi ekonomi keuangan keluarga
setahun terakhir dan (53.5%) publik mengatakan baik terhadap kondisi penghasilan rumah
tangga setahun terakhir. Sedangkan untuk pengeluaran publik dalam satu tahun terakhir,
(65.3%) publik mengatakan lebih banyak, dan (58.6%) publik mengatakan tidak terjangkau
harga kebutuhan pokok dalam satu bulan terakhir.
Keempat. Program Prioritas Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka yang
paling dirasakan manfaatnya, Makan Bergizi Gratis (MBG) (29.6%), Bantuan Subsidi Upah
(BSU) (11.4%) dan Kartu Indonesia Sehat (9.6%). Sebanyak (92.4%) publik mengetahui
program Makan Bergizi Gratis [MBG] merupakan program unggulan dari pemerintahan
Prabowo – Gibran. Di antara yang mengetahui program Makan Bergizi Gratis [MBG], sebanyak
(49.5%) publik mengatakan tidak puas terhadap program Makan Bergizi Gratis [MBG],
sedangkan (47.4%) publik mengatakan puas.
Sebanyak (75.5%) publik mengetahui program Koperasi Desa Merah Putih [KDMP], sedangkan
(18.8%) mengatakan tidak tahu. Di antara yang mengetahui program KDMP, sebanyak (46.1%)
publik mengatakan tidak puas terhadap program KDMP, sedangkan (27.8%) publik
mengatakan puas. Terkait program Sekolah Rakyat, sebanyak (45.6%) publik mengetahui
program Sekolah Rakyat merupakan program unggulan dari pemerintahan Prabowo – Gibran,
sedangkan (45.9%) mengatakan tidak tahu. Di antara yang mengetahui program Sekolah
Rakyat, (65.5%) publik mengatakan puas terhadap program Sekolah Rakyat, sedangkan
(15.3%) publik mengatakan tidak puas
Data di atas memberikan gambaran bahwa apresiasi publik terhadap program prioritas cukup tinggi pada Sekolah Raykyat. Sementara, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) angka kepuasan publik rendah. Sehingga, ini menjadi PR pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas implementasi dari program prioritasnya.Kelima. Catatan publik terkait komunikasi pemerintah saat ini masih mendapat apresiasi positif, sebanyak (60.1%) publik mengatakan baik dengan gaya komunikasi Kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menyampaikan informasi kepada publik, sedangkan (31.1%) publik mengatakan tidak baik. Terkait komunikasi pemerintah, dua harapan publik yakni segera memberikan penjelasan resmi (39.6%) menjadi yang paling diharapkan publik untuk dilakukan oleh pemerintah ketika muncul isu atau berita yang ramai dibicarakan masyarakat dan meluruskan informasi yang dianggap keliru (36.3%).Keenam. Terkait implementasi demokrasi dalam kehidupan bernegara kita. Sebanyak (53.6%)publik mengatakan aman untuk menyuarakan kritik atau pendapat terhadap pemerintah di ruang publik maupun media sosial, sedangkan (28.3%) publik mengatakan tidak aman. Selanjutnya, (57.6%) publik mengatakan masyarakat saat ini memiliki kebebasan untuk mendirikan organisasi, komunitas, atau melakukan unjuk rasa secara damai, sedangkan (20.6%) publik mengatakan tidak bebas. Sementara, (52.9%) publik mengatakan media massa di Indonesia saat ini bebas dari tekanan atau intervensi pemerintah dalam pemberitaannya, sedangkan (25.7%) publik mengatakan tidak bebas.Evaluasi terhadap kinerja legislatif, sebanyak (51.8%) publik mengatakan tidak puas terhadap kinerja legislatif (DPR/DPRD) dalam menyerap aspirasi rakyat dan membuat undang-undang yang pro-rakyat, sedangkan (35.1%) publik mengatakan puas. Sementara itu, sebanyak (49.0%) publik mengatakan partai politik saat ini tidak baik dalam menjalankan perannya sebagai penyalur aspirasi warga, sedangkan (35.3%) publik mengatakan baik.
Kepuasan publik terhadap implementasi demokrasi secara umum berada di angka 50% lebih. Sementara terhadap kinerja partai politik dan legislatif di bawah 50%. Sebagai institusi utama demokrasi, partai politik dan lembaga legislatif perlu lebih serius lagi menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wadah aspirasi dan representasi suara rakyat.Kepuasan menunjukkan bagaimana penilaian publik terhadap kinerja pemerintah pada saat ini. Sementara itu, kepercayaan mencerminkan keyakinan publik terhadap pemerintahan yang sedang menjabat. Maka evaluasi implementasi demokrasi menjadi ruang penilaian publik terhadap penyelenggaraan kekuasaan yang sedang dijalankan. Dan akhirnya, ekspektasi menunjukkan arah perbaikan yang diharapkan masyarakat menjadi perhatian serius pemerintah.Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak cukup hanya pada tingginya kepuasansebagai ukuran kuantitatif. Tetapi yang riil, dan penting juga diperhatikan oleh pemerintah adalah modal kepercayaan, kualitas demokrasi, dan ekspektasi publik yang dapat terpenuhi.Kinerja menghasilkan penilaian kepuasan, kepercayaan menopang legitimasi, demokrasi menguji kualitas kekuasaan, dan ekspektasi menentukan agenda pemerintahan ke depan.Dua tahun pertama proses konsolidasi kekuasaan sudah selesai. Namun, ukuran keberhasilan tiga tahun berikutnya bukan semata seberapa kuat kekuasaan terkonsolidasi, sebagaimana hari ini kita saksikan sangat kuat. Lebih dari itu, pemerintah perlu memperhatikan seberapa jauh kekuasaan itu menghasilkan kinerja yang memuaskan, menjaga kepercayaan publik, memperkuat demokrasi, dan menjawab ekspektasi publik.Temuan dan analisa ini merupakan potret terbaru dari survei yang dilakukan pada awal Oktober2026. Berbagai kemungkinan tentang persepsi publik masih berpotensi terjadi, bergantung pada isu dan agenda perbaikan yang akan diambil oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kembali kepuasan publik.Jakarta, 19 Oktober 2026Hanta Yuda ARDirektur Eksekutif Poltracking IndonesiaContact Person:Masduri Amrawi (085234977108)Yoki Alvetro (085263220094)
