Kabarindo24jam.com | KOSTA RIKA, 23 Oktober 2026 – Presiden Kosta Rika Laura Fernández Delgado memperkuat agenda pemberantasan kejahatan terorganisasi melalui peresmian Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), fasilitas penjara berkeamanan maksimum yang diresmikan pada 14 Oktober 2026 di kompleks pemasyarakatan La Reforma, San Rafael de Alajuela.
Fasilitas tersebut memiliki kapasitas hingga 5.100 orang dan dirancang untuk menampung narapidana berisiko tinggi, termasuk pemimpin kelompok kriminal yang dinilai masih berpotensi mengendalikan aktivitas ilegal dari dalam penjara.
Pemerintah Kosta Rika menyebut pembangunan CACCO sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan lembaga pemasyarakatan dan menekan pengaruh kejahatan terorganisasi.
Kementerian Kehakiman dan Perdamaian Kosta Rika mengonfirmasi peresmian tersebut.
Profil Laura Fernández Delgado
Laura Fernández Delgado merupakan politikus Kosta Rika yang terpilih sebagai presiden untuk periode 2026–2030. Otoritas pemilihan umum Kosta Rika, Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), secara resmi menetapkannya sebagai presiden terpilih pada 3 Maret 2026. Ia mulai menjabat pada 8 Mei 2026, menggantikan Rodrigo Chaves Robles.
Fernández merupakan tokoh yang tumbuh dalam lingkaran pemerintahan Chaves.
Sebelum menjadi presiden, ia pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Nasional dan Kebijakan Ekonomi, kemudian Menteri Kepresidenan.
Pengalaman tersebut membentuk rekam jejaknya dalam administrasi pemerintahan, perencanaan strategis, dan penyusunan kebijakan publik.
Dalam pemilihan presiden 2026, Fernández maju melalui Partai Pueblo Soberano atau Partai Rakyat Berdaulat.
Kemenangannya memperpanjang arah politik pemerintahan sebelumnya, terutama dalam pendekatan keamanan yang lebih tegas serta kritik terhadap sejumlah praktik dan institusi politik yang dinilainya menghambat perubahan.
Fernández berkomitmen melanjutkan agenda keamanan pendahulunya. Namun, kedekatan politik tidak berarti seluruh kebijakan pemerintah sebelumnya otomatis berhasil atau seluruh hasil pemerintahan baru dapat dinilai hanya dari latar belakang tersebut.
CACCO: Penjara berkapasitas 5.100 orang
CACCO menjadi salah satu proyek utama pemerintahan dalam merespons peningkatan kejahatan kekerasan dan aktivitas kelompok kriminal terorganisasi.
Berdasarkan keterangan Kementerian Kehakiman dan Perdamaian Kosta Rika, kompleks tersebut memiliki luas bangunan sekitar 31.048 meter persegi di atas lahan sekitar 91.000 meter persegi. Fasilitasnya terdiri atas lima modul hunian, masing-masing dirancang menampung 1.020 orang.
Pemerintah melaporkan investasi pembangunan sebesar US$33.155.897,12 atau sekitar 16.774 juta colón Kosta Rika.
Rencana penempatan narapidana mencakup pemimpin organisasi kriminal, anggota kelompok berisiko tinggi, serta orang-orang yang berdasarkan penilaian individual dinilai dapat mengancam keamanan atau meneruskan kegiatan kriminal dari dalam penjara.
Pemerintah juga menyatakan bahwa pengisian penuh CACCO diharapkan menurunkan tingkat kelebihan kapasitas penjara nasional. Namun, angka penurunan yang diproyeksikan pemerintah belum dapat diperlakukan sebagai hasil yang sudah tercapai, sebab dampaknya bergantung pada pengisian fasilitas, distribusi narapidana, dan perkembangan jumlah penghuni sistem pemasyarakatan secara keseluruhan.
Terinspirasi model El Salvador
CACCO mengadopsi sejumlah gagasan dari model penjara berkeamanan tinggi di El Salvador, termasuk Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), fasilitas yang menjadi bagian dari kebijakan Presiden Nayib Bukele dalam menindak kelompok kriminal.
Kerja sama dengan pemerintah El Salvador mencakup penggunaan rancangan yang menjadi referensi pembangunan. Namun, CACCO bukan salinan dengan kapasitas yang sama: fasilitas Kosta Rika dirancang menampung 5.100 orang, jauh di bawah kapasitas yang diumumkan untuk CECOT.
Model Bukele memperoleh perhatian internasional karena pemerintah El Salvador mengaitkan operasi keamanan berskala besar dengan penurunan kekerasan geng. Pada saat yang sama, organisasi hak asasi manusia mengkritik penahanan sewenang-wenang, persoalan proses hukum, dan risiko melemahnya pengawasan demokratis.
Perbedaan tersebut menjadi konteks penting dalam menilai kebijakan Kosta Rika. Keberhasilan suatu fasilitas penjara tidak cukup diukur dari kapasitas atau ketatnya pengamanan, tetapi juga dari kepatuhan pada hukum, kondisi penahanan, serta dampaknya terhadap kejahatan di luar penjara.
Lonjakan pembunuhan menjadi latar belakang kebijakan
Tekanan keamanan menjadi salah satu persoalan besar yang dihadapi pemerintahan Fernández.
Menurut data peradilan Kosta Rika mencatat 905 kasus pembunuhan pada 2023, angka tertinggi yang tercatat saat itu. Jumlahnya turun menjadi 876 pada 2024 dan 873 pada 2025, tetapi tetap berada pada tingkat tinggi dibandingkan periode sebelumnya.
Pihak berwenang mengaitkan sebagian besar pembunuhan tersebut dengan perselisihan antarkelompok kriminal yang memperebutkan jalur perdagangan narkoba dan pasar lokal.
CACCO dirancang untuk mengurangi kemampuan pemimpin kelompok kriminal mengendalikan operasi dari balik jeruji.
Meski demikian, penjara baru bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pemberantasan kejahatan. Penegakan hukum, penyidikan, pengadilan, pengawasan peredaran senjata dan narkoba, serta pencegahan perekrutan anggota baru juga berpengaruh terhadap hasil akhirnya.
Ketegangan dengan lembaga peradilan
Agenda keamanan Fernández berjalan di tengah ketegangan antara pemerintah dan lembaga peradilan. adanya perselisihan mengenai kebijakan penanganan kejahatan dan pemotongan anggaran. Pemerintah menyatakan keberhasilan strategi keamanan juga membutuhkan dukungan sistem peradilan untuk memproses perkara dan menghasilkan putusan berdasarkan hukum.
Pada saat yang sama, hakim dan jaksa memperingatkan risiko tekanan terhadap mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan negara.
Perbedaan tersebut perlu dipahami sebagai perselisihan kebijakan dan tata kelola kelembagaan.
Kritik pemerintah terhadap putusan atau kinerja hakim tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seorang hakim telah bertindak melanggar hukum. Tuduhan terhadap individu harus diuji melalui proses dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Demikian pula, kekhawatiran organisasi masyarakat sipil mengenai hak asasi manusia perlu ditempatkan dalam konteks pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, bukan diperlakukan sebagai bukti otomatis bahwa pelanggaran telah terjadi di CACCO.
Rekam jejak dan kinerja pemerintahan
Hingga 23 Oktober 2026, masa pemerintahan Fernández baru berjalan sekitar lima setengah bulan. Karena itu, penilaian menyeluruh atas kinerjanya masih terlalu dini.
Sejumlah langkah yang telah terlihat meliputi:
Penguatan keamanan penjara: Peresmian CACCO menyediakan kapasitas tambahan bagi penempatan narapidana berisiko tinggi.
Kelanjutan agenda keamanan pendahulu: Fernández mempertahankan pendekatan tegas terhadap kejahatan terorganisasi yang menjadi bagian penting dari platform politiknya.
Penekanan pada koordinasi kelembagaan: Pemerintah mengakui bahwa hasil kebijakan keamanan turut bergantung pada proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.
Tantangan pelaksanaan: Efektivitas fasilitas baru masih harus dinilai melalui data pemindahan narapidana, keamanan di dalam penjara, perkembangan pembunuhan, dan kemampuan kelompok kriminal menjalankan operasi dari balik tahanan.
Pengawasan hukum dan hak asasi manusia: Pelaksanaan kebijakan perlu tetap tunduk pada proses hukum, hak narapidana, serta mekanisme pengawasan terhadap kewenangan pemerintah.
Dengan demikian, peresmian CACCO merupakan capaian pembangunan infrastruktur keamanan yang dapat diverifikasi. Akan tetapi, keberhasilan yang lebih luas dalam menurunkan kriminalitas belum dapat disimpulkan hanya dari peresmian tersebut.
Pada 14 Oktober, pemindahan narapidana pertama ke CACCO dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober 2026.
(Los/*)
