Kabarindo24jam.com | Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Mayor Jenderal TNI Purn TB Hasanuddin melontarkan pernyataan yang mengejutkan. Ia mengaku bahwa akses diskusi komisinya dengan pemerintah terasa tertutup, karena minimnya kehadiran Menteri Pertahanan (Menhan) dan Menteri Luar Negeri (Menlu) dalam rapat-rapat bersama DPR selama ini.
“Jujur saja, kami di Komisi I merasa tertutup untuk diskusi. Menhan hampir tidak pernah datang, Menlu juga tidak. Bahkan, kalaupun Menhan datang, biasanya diwakilkan oleh pejabat di bawahnya,” kata Hasanuddin dalam keterangannya yang dikutip, Minggu (19/4/2026).
Politisi PDI Perjuangan tersebut menilai kondisi tersebut membuat pembahasan isu-isu strategis, khususnya di bidang pertahanan dan politik luar negeri, menjadi kurang optimal. Hasanuddin mengaku ingin berdiskusi langsung dengan para menteri terkait untuk menguji pengalaman dan implementasi kebijakan di lapangan.
“Menurut saya itu kurang mantap. Saya ingin berbicara langsung, head-to-head dengan mereka untuk menguji pengalaman dan aplikasi di lapangan demi kebaikan negara. Tapi kalau kesempatannya tidak ada, ya sudah, wassalam,” jelas Hasanuddin.
Dia juga menyinggung sikap pemerintah dalam menentukan arah politik luar negeri di tengah dinamika global. Dia menilai pemerintah harus lebih cermat memanfaatkan situasi konflik antarnegara tanpa terlihat memihak salah satu pihak.
“Kita jangan berkesan pro ke salah satu negara, tetapi justru memanfaatkan situasi perselisihan mereka, baik memanfaatkan Iran maupun Amerika,” kata Hasanudin yang semasa aktif di militer pernah menjabat ajudan Presiden (Alm) BJ Habibie dan Sekretaris Militer Presiden Megawati Soekarno Putri
Ia pun menyebut kesalahan dalam membaca situasi geopolitik dapat berdampak panjang terhadap kebijakan negara. Karenanya, Hasanuddin mengingatkan pentingnya akurasi dalam pengolahan intelijen dan pengambilan keputusan strategis. “Sekali kita salah langkah, salah prediksi, atau salah dalam pengolahan intelijen oleh TNI, maka langkah selanjutnya akan terus salah,” ucapnya.
Hasanuddin juga mengkritisi upaya penegakan keamanan global melalui keanggotaan Board of Peace (BOP) yang dinilainya tidak melibatkan semua pihak terkait. “Kalau katanya ingin menegakkan keamanan tapi Palestina tidak dilibatkan dan hanya sepihak ke Israel, bagaimana bisa adil? Ini melanggar prinsip dasar Dewan Keamanan PBB,” katanya.
Selain itu, Hasanuddin juga menyoroti kurangnya transparansi pemerintah kepada DPR dalam sejumlah kebijakan strategis. Misalnya terkait kabar militer Amerika Serikat yang meminta agar diberikan izin bebas akses terhadap ruang udara Indonesia. Hasanuddin menegaskan bahwa isu kedaulatan, seperti pemberian akses terhadap wilayah udara, harus melalui persetujuan DPR.
“Masalahnya, sampai sekarang pemerintah belum menjelaskan secara transparan kepada DPR, kami hanya dapat informasi dari seminar atau media sosial yang bahkan bisa jadi itu hoaks,” ujarnya seraya menegaskan bahwa DPR memiliki kewenangan dalam menyetujui perjanjian internasional yang menyangkut kedaulatan negara, termasuk yang berkaitan dengan wilayah udara dan pertahanan. (Cok/*)
