JAKARTA – Porsi anggaran di banyak daerah kecenderungannya lebih besar untuk belanja pegawai dibandingkan belanja modal seperti yang terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini, tentu saja berdampak pada tidak maksimalnya pembangunan berbagai bidang di daerah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan, dampak ketidakseimbangan anggaran itu, adalah banyak sarana infrastruktur rusak dan sampah bertebaran. Itu terjadi karena belanja modalnya kecil. Mendagri meneliti ada yang belanja modalnya hanya 12 persen. Itu artinya belanja operasionalnya lebih kurang 88 persen.
“Nanti yang 12 itu pun digunakan untuk pegawai rapat-rapat lagi itu mungkin 3, 4 atau 5 persen. Jadi yang sampai ke masyarakat sekitar 7 atau 8 persen. Ini memperihatinkan,” papar Mendagri dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, Selasa (4/5).
Mantan Kepala Polri pensiunan Jendral Polisi itu mengaku telah melakukan pengecekan ke daerah terkait hal ini. Ternyata, menurutnya lagi, banyak kepala daerah yang tidak tahu-menahu soal ini. “Saya sudah cek juga kepada teman-teman kepala daerah. Teman-teman kepala daerah tidak tahu, main tanda tangan saja,” imbuhnya.
“Kenapa itu terjadi? Karena diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), kemudian diajukan oleh Sekretaris Daerah. Kemudian yang penting apa yang dititipkan oleh kepala daerah itu terakomodir yaitu tanda tangan,” tambahnya.
Pada kesempatan itu, dirinya berpesan agar kepala daerah tidak lagi dibodoh-bodohi bawahannya dalam penyusunan anggaran di daerah. “Tolong rekan-rekan kepala daerah. Terutama kepala daerah baru jangan mau juga dibodoh-bodohin. Buat tim khusus, tim teknis untuk penyusunan RKP, APBD dan lain-lain,” tuturnya.
Tito pun menjelaskan bahwa penyusunan anggaran pada saat ini mengikuti prinsip money follow program. Dimana programnya dibuat melalui musrenbangnas lalu uangnya mengikuti. “Berapa uang yang ada yang itu yang diikuti. Itu yang dikerjakan,” ujarnya.
Ke depan, Kembali lagi dia meminta agar porsi belanja modal ditambah setidaknya 30 hingga 40%. “Bapak presiden menyampaikan pengalaman beliau waktu Walikota Solo, beliau pernah berhasil mencapai 45% untuk belanja modal. Itu sudah lumayan,” ucapnya.
“Dengan porsi lebih, tentu ini jadi stimulan untuk membangunkan pihak swasta juga. Dalam situasi pandemi ini belanja pemerintah menjadi belanja pokok, tulang punggung belanja,” pungkas mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini. (***/Nur)
