Kamis, 2 Desember 2021

Belanja Pegawai Lebih Besar Sebabkan Pembangunan di Banyak Daerah Tidak Maksimal

JAKARTA – Porsi anggaran di banyak daerah kecenderungannya lebih besar untuk belanja pegawai dibandingkan belanja modal seperti yang terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini, tentu saja berdampak pada tidak maksimalnya pembangunan berbagai bidang di daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan, dampak ketidakseimbangan anggaran itu, adalah banyak sarana infrastruktur rusak dan sampah bertebaran. Itu terjadi karena belanja modalnya kecil. Mendagri meneliti ada yang belanja modalnya hanya 12 persen. Itu artinya belanja operasionalnya lebih kurang 88 persen.

“Nanti yang 12 itu pun digunakan untuk pegawai rapat-rapat lagi itu mungkin 3, 4 atau 5 persen. Jadi yang sampai ke masyarakat sekitar 7 atau 8 persen. Ini memperihatinkan,” papar Mendagri dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, Selasa (4/5).

Mantan Kepala Polri pensiunan Jendral Polisi itu mengaku telah melakukan pengecekan ke daerah terkait hal ini. Ternyata, menurutnya lagi, banyak kepala daerah yang tidak tahu-menahu soal ini. “Saya sudah cek juga kepada teman-teman kepala daerah. Teman-teman kepala daerah tidak tahu, main tanda tangan saja,” imbuhnya.

“Kenapa itu terjadi? Karena diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), kemudian diajukan oleh Sekretaris Daerah. Kemudian yang penting apa yang dititipkan oleh kepala daerah itu terakomodir yaitu tanda tangan,” tambahnya.

Baca Juga :  Kepengurusan Disahkan Menkumham, PPP Siap Menangkan Agenda Politik

Pada kesempatan itu, dirinya berpesan agar kepala daerah tidak lagi dibodoh-bodohi bawahannya dalam penyusunan anggaran di daerah. “Tolong rekan-rekan kepala daerah. Terutama kepala daerah baru jangan mau juga dibodoh-bodohin. Buat tim khusus, tim teknis untuk penyusunan RKP, APBD dan lain-lain,” tuturnya.

Tito pun menjelaskan bahwa penyusunan anggaran pada saat ini mengikuti prinsip money follow program. Dimana programnya dibuat melalui musrenbangnas lalu uangnya mengikuti. “Berapa uang yang ada yang itu yang diikuti. Itu yang dikerjakan,” ujarnya.

Ke depan, Kembali lagi dia meminta agar porsi belanja modal ditambah setidaknya 30 hingga 40%. “Bapak presiden menyampaikan pengalaman beliau waktu Walikota Solo, beliau pernah berhasil mencapai 45% untuk belanja modal. Itu sudah lumayan,” ucapnya.

“Dengan porsi lebih, tentu ini jadi stimulan untuk membangunkan pihak swasta juga. Dalam situasi pandemi ini belanja pemerintah menjadi belanja pokok, tulang punggung belanja,” pungkas mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini. (***/Nur)

Latest news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...
Baca Juga :  Jangan Ambil Keuntungan Politik di Tengah Penderitaan Rakyat Akibat Pandemi Covid

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

Bentrok Anggota Kopassus dengan Personil Brimob Bikin Geram Panglima TNI

JAKARTA -- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jendral Andika Perkasa seketika merasa gusar dan kecewa mendengar kabar Satgas Nanggala Kopassus TNI AD terlibat bentrokan dengan...

Percepatan Muktamar NU Terus Disuarakan, PBNU Harus Patuhi Rais Am

SURABAYA -- Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur secara resmi mendukung percepatan penyelenggaraan Muktamar NU ke-34 di Lampung pada 17 Desember 2021 yang sesuai...

KPK Minta Pengusaha dan Pejabat Jangan Lagi Lakukan Praktik Suap Menyuap

JAKARTA -- Kalangan atau para pengusaha di seluruh tanah air, khususnya yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah, diminta agar jangan lagi memberi suap kepada penyelenggara negara. Praktik...
- Advertisement -

Related news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

DPR Setujui Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut diambil...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here