JAKARTA — Para kepala daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendapat warning dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, agar segera menerapkan upaya-uoaya pencegahan korupsi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan di daerah kekuasaannya masing-masing.
Firli juga meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk menegur Bupati atau Wali Kota di Jabar yang nilai Monitoring Centre for Prevention masih rendah demi mendorong upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintah daerah.
“Saya mengajak seluruh bupati dan wali kota merapatkan barisan untuk memberantas korupsi karena korupsi adalah kejahatan serius. Korupsi menyebabkan negara gagal dalam mewujudkan tujuan bernegara, yakni keadilan sosial,” tegas Firli usai rapat koordinasi dengan para kepala daerah se-Jabar di Bandung, Selasa (16/3/2021).
Menurut Firli lagi, korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara tetapi merupakan bagian dari kejahatan merampas hak rakyat, yaitu terhentinya pembangunan akibat uang negara dikorupsi.
Sesuai data KPK per 2020, skor total pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Pemprov Jawa Barat yang tercakup dalam sistem aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) adalah 91,80 persen. Total skor tersebut terdiri atas optimalisasi penerimaan daerah sebesar 67,79 persen, manajemen aset daerah 93,70 persen.
Kemudian perencanaan dan penganggaran APBD 96,40 persen, pengadaan barang dan jasa 91,68 persen, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 100 persen, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) 94,96 persen, dan penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) 96,72 persen.
Dalam pertemuan dengan KPK tersebut, seluruh 27 kepala daerah di Jabar yang hadir juga diminta menandatangani komitmen bersama dalam rangka mendukung program pemberantasan korupsi terintegrasi.
Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengingatkan bupati dan wali kota di wilayah Jabar, khususnya yang baru saja menjabat untuk waspada atau berhati-hati dalam mengelola pemerintahan di daerahnya.
“Pertemuan kali ini penting karena banyak kepala daerah baru sehingga butuh penyesuaian atas sistem birokrasi-nya. Di samping itu, kepala daerah baru jangan terlena oleh posisi baru,” imbuh Gubernur.
Sesuai arahan KPK, juga harus fokus pada pencegahan korupsi. Harga termahal kepala daerah adalah political will. Pastikan rotasi atau mutasi pegawai obyektif. Jauhi praktik transaksional,” ucap dia.
Kemudian terkait program sertifikasi aset daerah, berdasarkan data Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jabar, hingga akhir tahun 2020 total sertifikasi yang sudah diterbitkan untuk seluruh pemda di Jabar adalah 1.912 bidang tanah.
Jumlah tersebut terdiri atas pemerintah provinsi sebanyak 355 bidang, pemerintah kabupaten dan kota 1.480 bidang, dan pemerintah desa 77 bidang. Sedangkan sertifikasi yang telah terbit untuk BUMN di wilayah Jabar sebanyak 590 bidang serta untuk BUMD sebanyak 49 bidang. (***/CP)
