JAKARTA – Setelah mendengar masukan dari para ulama sepuh dan suara dari pengurus cabang di seluruh tanah air, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akhirnya berketetapan menyelenggarakan Muktamar NU ke-34 atau tahun 2020 pada tanggal 23-25 Desember 2021 mendatang di Lampung.
Namun begitu, ada catatan khusus ataa penyelenggaraan muktamar yang tertunda sebelumnya itu, yaitu dihelat atas persetujuan Satgas COVID-19 dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.
“Dengan catatan bahwa penyelenggaraan seluruh kegiatan muktamar akan mematuhi protokol kesehatan dan mendapatkan persetujuan Satgas COVID-19 baik di tingkat nasional maupun daerah,” ujar Ketum PBNU KH.Said Aqil Siradj di Jakarta, Minggu (26/9/2021).
Keputusan tersebut diambil hasil musyawarah Ketua Umum PBNU bersama Rais ‘Aam PBNU Miftachul Akhyar, Katib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekretaris Jenderal PBNU Ahmad Helmi Faishal Zaini.
Menurut Said Aqil yang juga dewan pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu, keputusan tersebut diambil demi menjaga martabat NU dan keberlangsungan munas serta konbes secara tenang, damai dan teduh.
Sementara itu, Kiai Miftach mengajak seluruh peserta untuk meniatkan keikutsertaan dalam Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2021 ini sebagai bentuk khidmat dalam menjalankan amanah dengan baik. “Mari dengan tuma’ninah nawaitu berkhidmat dan dengan memohon ridha Allah SWT. Amanah ini kita jalankan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Masa bakti kepengurusan PBNU Said Aqil Siradj, seharusnya sudah berakhir pada 2020. Sehingga PBNU mestinya melaksanakan Muktamar pada 2020 di Lampung untuk menentukan kepengurusan yang baru. Tapi, gelaran itu harus ditunda karena pandemi Covid-19 yang menerpa Indonesia sejak 2020.
Ada yang menarik dalam Muktamar nanti, dimana pemilihan calon Ketua Umum PBNU baru nantinya dengan melalui metode one man one vote atau pemilihan suara. “Untuk ketum nanti dipilih oleh para pemilih berdasarkan one man one vote,” ucap Ahmad Ishomuddin.
Sedangkan pemilihan Rais Aam PBNU nantinya lewat metode ahlul halli wal aqdi (ahwa). Metode ahwa merupakan mekanisme perwakilan yang diisi oleh ulama-ulama senior yang dipilih oleh pengurus NU seluruh Indonesia. Cara ini dipilih karena menjunjung tinggi cara musyawarah mufakat.
Sistem ahwa ini pernah digunakan untuk memilih Rais Aam PBNU saat Muktamar tahun 2015 lalu di Jombang. “Bahwa metode ahwa hanya ditetapkan di muktamar mendatang hanya memilih Rais Aam, bukan memilih Ketum,” ungkap Ahmad. (CP)
