JAKARTA — Aksi pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mundur dari jabatannya dan menolak ikut mendaftar lelang jabatan strategis membuat heboh publik Ibukota Negara itu. Terakhir Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Pujiono yang mundur dari posisinya.
Ketika dihubungi awak media, Rabu (19/5/202!), pejabat tertinggi di instansi pengumpul pajak dan restribusi daerah itu membenarkan dirinya telah mengundurkan diri dari jabatan yang sudah diembannya sejak 25 Februari 2019.
Pujiono mengaku sudah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Namun demikian, Pujiono menolak mengungkapkan alasan pengunduran dirinya. “Penyegaran saja,” kata Pujiono singkat.
Sebagai informasi, Kepala BP BUMD Faisal Syafruddin dan Kepala Dinas Sosial Irmansyah lebih dulu mundur. Selain itu, adapula Mohammad Tsani Annafari yang mundur dari jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta pada 2 Maret 2021.
Terkait dengan penolakan pada pejabat di lingkungan Pemprov DKI, Gubernur Anies Baswedan, mengaku kecewa. Dia pun menegur 239 Aparatur Sipil Negara (ASN) agar para ASN patuh terhadap segala aturan di lingkup Pemprov DKI. “Mereka diharuskan daftar,” ujar Anies usai kegiatan di Kelurahan Sunter, Jakarta Utara.
Disinggung mengenai alasan ASN tidak mau mendaftar akibat peran TGUPP yang dinilai sering kali melampaui wewenangnya, Anies tidak menyampaikan tanggapan apapun. Dia bahkan terkesan menghindari pertanyaan soal TGUPP.
Secara terpisah, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) meminta Anies beserta jajarannya untuk melakukan evaluasi atas kejadian tersebut. Sebab aneh jika ASN menolak kenaikan jabatan, terutama di Jakarta.
Plt Direktur KPPOD, Arman Suparman mengatakan, sanga5 aneh ketika ada ASN menolak untuk naik jabatan. Mengingat kenaikan jabatan sangat dibutuhkan ASN untuk jenjang karier dan juga peningkatan pendapatan.
“Jadi menurut saya, meskipun Pak Anies marah, saya kira menjadi refleksi buat Pemprov DKI dan pak gubernur. Karena masalah seperti ini muncul ini kan aneh,” katanya.
Dia menduga, ASN di Pemprov DKI melihat jika kenaikan jabatan eselon II hanya akan menimbulkan masalah. Hal tersebut akhirnya menyebabkan 239 dari 498 ASN lolos seleksi administrasi memutuskan untuk tak melanjutkan tanpa ada pemberitahuan. (***/Husni)
