Kabarindo24jam.com | Jakarta – Isu tunjangan fantastis anggota DPR kembali menuai sorotan publik. Pekan lalu (4/9), sejumlah warga bersama aktivis Greenpeace turun menyuarakan keresahan masyarakat, menilai kebijakan tersebut tak sejalan dengan realitas ekonomi rakyat yang kian sulit.
Menurut para demonstran, langkah DPR dinilai tidak mencerminkan prinsip keadilan. “Mereka sudah banyak mendapatkan fasilitas, tapi justru mengesampingkan kesejahteraan dan keadilan untuk rakyat,” ungkap salah seorang peserta aksi.
Kritik semakin tajam lantaran di saat lapangan kerja minim dan nasib buruh hingga guru honorer terabaikan, DPR justru sibuk mengurus tunjangan. Para peserta aksi menegaskan, seharusnya negara memprioritaskan pendidikan serta mengembangkan ekonomi hijau yang mampu membuka lapangan kerja baru.
Mereka juga menolak bila tambahan anggaran ditarik dari kantong masyarakat kecil. Solusinya, menurut mereka, adalah dengan menerapkan pajak progresif kepada kelompok super kaya, terutama yang memperoleh keuntungan dari praktik merusak alam, merampas ruang hidup masyarakat adat, dan merugikan lingkungan.
Aksi ini juga mengajak publik untuk bergabung memperjuangkan hak masyarakat. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui laman berikut: https://act.gp/teruskan-perjuangan-warga. (Ls*/)
