Kabarindo24jam.com | Bogor – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan niat untuk mengambil alih pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor yang akhir-akhir ini tengah mengalami krisis keuangan. Namun rencana itu, tegas-tegas ditolah oleh Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Mayoritas wakil rakyat beralasan bahwa saat ini lebih urgen dilakukan perbaikan manajemen internal RSUD Kota Bogor. Hal itu bagi para legislator lebih mendesak dilakukan ketimbang alih kelola RSUD ke Pemprov Jawa Barat, apalagi di tengah beban utang yang masih ditanggung rumah sakit tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan, menyatakan pihaknya keberatan jika RSUD dikelola Pemprov Jabar. Menurutnya, hal itu berpotensi mengurangi akses komunikasi cepat antara DPRD dan pihak rumah sakit dalam menangani kebutuhan warga.
“Selama ini, ketika RSUD dikelola Pemkot Bogor, kami mudah meminta bantuan atau pertolongan. Kalau sudah diambil alih provinsi, masih bisa tidak kami komunikasi? Itu yang jadi pertanyaan,” ujar Ence kepada wartawan di Gedung DPRD, Rabu (10/9/2025).
Ence mengatakan, jika anggota DPRD saja kesulitan berkoordinasi dengan pihak RSUD, maka masyarakat tanpa akses politik akan lebih sulit mendapatkan layanan. Dengan demikian, kata Politisi PDI Perjuangan ini, harus dilakukan kajian mendalam jika memang wacana pengalihan pengelolaan direalisasi.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti, menambahkan bahwa RSUD sudah menjadi aset penting Kota Bogor yang dibangun bertahun-tahun dengan perjuangan berat. “Saya berharap RSUD tetap menjadi aset Pemkot Bogor. Kalau Pemprov Jabar mau mendukung, sebaiknya dalam bentuk bantuan, misalnya obat, alat kesehatan, atau kebutuhan lain, bukan mengambil alih pengelolaan,” jelas Endah.
Endah juga menyoroti persoalan keterbatasan obat dan barang habis pakai (BHP) di RSUD. Menurutnya, Komisi IV sudah beberapa kali melakukan rapat bersama manajemen rumah sakit, bahkan menyetujui adanya peningkatan anggaran untuk bantuan obat pada 2026. “Harapannya bantuan itu bukan untuk menutup utang, tapi lebih pada peningkatan fungsi pelayanan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Endah menyebut RSUD Kota Bogor saat ini tengah berupaya menuju status rumah sakit regional, sehingga juga melayani pasien dari Kabupaten Bogor, Sukabumi, hingga Cianjur. Namun, mayoritas pasien tetap berasal dari Bogor Raya. Ia menilai manajemen RSUD masih perlu pembenahan, termasuk soal efisiensi sumber daya manusia (SDM).
Ia pun mengaku telah mengirimkan kajian perbaikan manajemen kepada Direktur RSUD. “Yang kami sarankan adalah efisiensi, tapi bukan berarti pemutusan hubungan kerja. Bisa dengan pengaturan jam kerja atau sistem shift. Kalau efisiensi ini berjalan, distribusi obat yang sekarang terkunci bisa dibuka lagi oleh supplier,” pungkasnya.
Secara terpisah, Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata, menilai rencana ambil alih RSUD Kota Bogor itu tidak mudah dilakukan dan meminta Pemprov Jabar fokus merealisasikan janji-janji yang sudah disampaikan sebelumnya.
“Masih banyak janji Pemprov yang belum terealisasi. Masalah Batutulis, misalnya, dijanjikan selesai Juli lalu tapi sampai sekarang belum ada kejelasan anggarannya,” kata Dadang soal wacana ambil alih RSUD Kota Bogor Rabu 10 September 2025. (Man/*)
