BOGOR – Rangkaian acara Pekan Hak Asasi Manusia (HAM) masih bergulir. Kali ini, Jumat (9/12/2022), giliran Kecamatan Bogor Utara sebagai tuan rumah.

Berlokasi di Harkat Farmhouse, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, tema utama yang dibahas dalam diskusi Obsesi (Obrolan Santai Berisi) ‘Pemenuhan Hak Atas Pangan’ menghadirkan berbagai narasumber.

Mulai dari Ketua Dewan Ekonomi Solidaritas ASIA (ASEC), Erni Trinurini, Kepala Pusat Studi Bencana LPPM IPB University, Doni Yusri dan Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan dan Distribusi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor, Soni Gumilar.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bogor, Marse Hendra Saputra menuturkan, Pekan HAM di Kota Bogor menjadi satu-satunya pelaksanaan peringatan HAM yang dilaksanakan di Indonesia selama satu pekan.

“HAM selama ini selalu dianggap eksklusif hanya milik pemerintah, di Kota Bogor kami mengubah konsep peringatan HAM dengan mengajak semua stakeholder dan masyarakat untuk membahas semua indikator di HAM itu sendiri,” katanya.

Rangkaian kegiatan ini kata Marse, membahas berbagai isu, mulai dari disabilitas, ODHA, kebudayaan lokal, urbanisasi hingga hak-hak masyarakat yang harus dipenuhi.

“Dan hari ini kita membicarakan tentang ketahanan pangan yang menjadi bagian hak masyarakat,” kata Marse.

Berbicara ketahanan pangan menurut Camat Bogor Utara, Riki Robiansyah secara teori terpenuhinya masalah pangan baik negara maupun perseorangan harus bisa terfasilitasi dalam kondisi cukup, baik jumlah maupun kualitasnya.

Melalui Pekan HAM ini diharapkan bisa mengembangkan potensi yang ada disamping mengantisipasi krisis pangan. Selain itu harapan lain masyarakat bisa mendapatkan informasi secara lengkap dan bisa diterapkan di 8 kelurahan lain di Kecamatan Bogor Utara.

Ketua Dewan Ekonomi Solidaritas ASIA (ASEC), Erni Trinurini menilai, ketahanan pangan di Indonesia itu kritis dikarenakan beberapa hal, diantaranya menyusutnya lahan pertanian atau sawah di Indonesia yang berubah menjadi kebun sawit.

“Sawit adalah pohon yang sangat rakus menyerap air dan menyebabkan sawah di sekitarnya menjadi mati. Selanjutnya usia petani rata-rata di atas 50 tahun dan ketiga latar belakang pendidikan petani, 70 persen adalah lulusan Sekolah Dasar,” kata Erni Trinurini.

Selain itu, salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) adalah pangan dan gizi. Jika gizi tidak masuk ke dalam tubuh, maka hak manusia belum terpenuhi.

Terkait dengan gizi kata dia, hal ini dipengaruhi oleh gaya makan yang tidak diversifikasi. Untuk itu penting pengetahuan tentang gizi dan harus di maksimalkan.

“Saat ini, salah satu penyakit dengan tingkat kematian tertinggi adalah diabetes, penyakit yang disebabkan oleh jumlah karbohidrat yang berlebihan dalam tubuh,” sebutnya.

Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan dan Distribusi pada DKPP Kota Bogor, Soni Gumilar menyinggung tentang krisis atau potensi krisis. Menurutnya itu sebenarnya bukan besok, lusa atau 2023. Salah satu tanda krisis di Indonesia yang sudah terjadi ialah krisis minyak.

“Kami pernah menyediakan minyak 1.188 liter di pasar. Ini menyebabkan antrean yang luar biasa. Padahal Indonesia adalah negara penghasil minyak sawit tertinggi di dunia. Ironisnya, kita terpuruk dalam masalah ini. Maka dari itu, upaya pemerintah secara nasional melakukan beberapa kebijakan dalam penanganan tersebut. Di Kota Bogor salah satu krisis yang dihadapi adalah luas lahan persawahan yang berkurang,” ungkapnya.

Soni merinci, pada tahun 2009 luas lahan sawah 1.100 hektar, tahun 2014 menyusut menjadi 787 hektar dan tahun 2017 kembali menyusut menjadi sekitar 300 hektar.

Untuk kebutuhan beras di Kota Bogor sangat banyak, sekitar 110.000 ton dari sekitar 1.060.000 jiwa. Sementara Kota Bogor hanya mampu menghasilkan 4.500 ton selebihnya berasal dari Cianjur, Indramayu dan daerah lainnya.

Maka dari semua pihak memiliki peran dalam menjaga ketahanan pangan, minimal dengan menjaga ketahanan pangan keluarga.

“Dalam waktu dekat rencananya akan dilaksanakan ‘Gerak Tanam Serempak’ sebagai bagian upaya dalam menghadapi dan mengatasi krisis,” kata Soni.

Kepala Pusat Studi Bencana LPPM IPB University, Doni Yusri mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar Pekan HAM dengan mengangkat isu pangan dan potensi lokal.

Sebab kata dia, setiap orang harus memiliki akses untuk mendapatkan pangannya itu sendiri. Jika berbicara kedaulatan, tidak boleh ada orang yang kekurangan pangan dan gizi.

“Pentingnya untuk mengembangkan potensi lokal agar kemandiriannya hadir. Jika lahan terus berkurang bagaimana intervensi negara hadir dengan regulasinya. Beras yang sudah menjadi makanan pokok orang indonesia, jika ketahanan pangan tidak tercukupi, maka akan terjadi kelangkaan, HAM tidak terpenuhi, sehingga menghasilkan bencana,” jelasnya.

Sebelum acara Obsesi dimulai, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bogor, Marse Hendra Saputra bersama Camat Bogor Utara, Lurah Cimahpar dan Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Dimas Tiko secara simbolis memberikan bantuan kursi roda kepada 25 warga Kecamatan Bogor Utara. Secara keseluruhan kursi roda yang sudah didistribusikan sebanyak 264 kursi roda.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor menyerahkan bidang tanah yang telah selesai tersertifikasi melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada warga di wilayah Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.

Penyerahan sertifikat program PTSL kepada warga Sukadamai ini diberikan langsung Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim bersama Kepala Kantor BPN Kota Bogor, Rahmat di Kantor Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jumat (9/12/2022).

Selain memberikan secara serentak di kantor kelurahan, penyerahan sertifikat program PTSL juga diantarkan langsung ke rumah warga yang berusia lanjut.

Warga yang menerima sertifikat PTSL di kediamannya, Abdullah (100), menyampaikan terima kasih kepada BPN dan Pemkot Bogor.

Menurutnya sudah lama tanah yang ditempatinya sebagai tempat tinggal tersebut tidak memiliki sertifikat.

“Alhamdulillah terima kasih, sekarang bapak dan anak-anak sudah punya sertifikat. Semoga jadi amal ibadah semua dan semua selalu sehat,” katanya didampingi oleh anak laki-lakinya.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, sertifikat ini modal untuk masyarakat membangun pondasi ekonomi yang lebih pasti.

“Alhamdulillah kita bisa silaturahmi. Ini adalah langkah strategis yang didorong oleh BPN Kota Bogor agar masyarakat memiliki kepastian hukum, kepastian akan kepemilikan asetnya. Ini langkah sebagai modal membangun landasan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Setelah masyarakat mendapat haknya, lanjut Dedie ada kewajiban yang harus juga dipenuhi masyarakat dalam membayar PBB-P2 dan BPHTB.

Namun, dalam kewajiban membayar pajak tersebut masyarakat yang masuk ke dalam data DTKS mendapat keringanan pembayaran.

“Jadi haknya dilindungi secara hukum dan ke depan sesuai objek pajak ada kewajiban untuk membayar. Memang pemerintah memberikan kelonggaran dan insentif apabila ada masyarakat yang menerima PTSL kemudian masuk dalam DTKS mendapat keringanan 75 persen,” ujarnya.

Di lokasi yang sama, Kepala BPN Kota Bogor, Rahmat mengatakan, penyerahan sertifikat di Kelurahan Sukadamai sebanyak 70 sertifikat.

“Disamping di kelurahan, kita juga bagikan langsung kepada masyarakat. Tujuannya untuk memudahkan dan memastikan sertifikat itu sampai ke masyarakat dan yang mengajukan permohonan adalah yang menerimanya dan juga kita ini ingin terus tersosialisasikan ke masyarakat bahwa PTSL ini masih ada,” katanya.

Saat ini kata Rahmat, untuk di Kota Bogor masih tersedia kuota untuk 200 pemohon yang akan diselesaikan tahun ini.

Untuk itu pihaknya terus turun ke masyarakat dalam memberikan sosialisasi.

“Sehingga orang melihat langsung pentingnya program ini yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat. Kita sudah menyosialiasikan agar tahun ini agar ini bisa terselesaikan. Itu tujuannya kami terus turun langsung ke masyarakat agar masyarakat mengetahui program ini,” katanya.

BOGOR – Pekan Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Bogor memasuki acara puncak, Sabtu (10/12/2022). Kegiatan yang dipusatkan di Halaman Gedung Bakorwil dan Bogor Creative Center (BCC) ini akan dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga aktivis nasional.

Puncak Pekan HAM Kota Bogor akan menyuguhkan diskusi utama dan tematik. Ada juga Gebyar Ekonomi Kreatif menghadirkan pameran produk-produk anak muda, festival film pendek dan sejumlah penampilan kesenian.

Diskusi utama bertajuk ‘Kontekstualisasi Kearifan Lokal dalam Pemajuan HAM dan Kota Inklusif’. Tema ini akan diisi narasumber
Usman Hamid (Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia), Yuyun Wahyuningrum (The Representative of Indonesia at ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights), Hazairin Sitepu (CEO Radar Bogor Group).

Kemudian diskusi tematik bertajuk ‘Hak Jaminan Keberagaman’ akan dipandu oleh moderator Hasbullah (Ketua FKUB Kota Bogor), dengan narasumber Arif Zuwana (utusan GKI Pengadilan), Lif Fikriyati Ihsani (peneliti Setara Institute), Nia Sjarifudin (Ketua Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika), Husni Mubarrok (PUSAD Paramadina) dan perwakilan Universitas Parahyangan.

Diskusi tematik selanjutnya bertajuk ‘Pemajuan HAM Untuk Perempuan, Anak dan Disabilitas’ dengan narasumber Mia Siscawati (Dosen Prodi Kajian Gender Universitas Indonesia), Bahrul Fuad (Komisioner Komnas Perempuan), Yane Ardian (Yayasan Cinta Keluarga Indonesia), Hasan Basri (Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Bogor) dan Rita Pranawati (Komisioner KPAI).

Diskusi lainnya bertema ‘Hak Terhadap Layanan Publik’ dengan moderator Ira Nihrawati (Radar Bogor) dan narasumber Syamsuddin Alimsyah (ASA Indonesia), Robert Na Endi Jaweng (Ombudsman RI), Rino Indira (Dirut Perumda Tirta Pakuan) serta Sri Nowo Retno (Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor).

Selanjutnya ada diskusi mengenai ‘Green Development’ yang dipandu oleh Ernan Rustiadi (Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB) dengan narasumber Een Irawan (Komunitas Peduli Ciliwung), Novita Natalia (Bicara Udara), Arya Primanda Wibisana (Kaktus Indonesia) dan Georgian Marcello (REKA Bogor).

Rangkaian akan ditutup dengan Simposium ‘Anti Korupsi dan HAM’ dengan moderator Mihradi (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan) dengan narasumber Adnan Topan Husodo (Indonesia Corruption Watch), Dedie Rachim (Wakil Wali Kota Bogor) dan Anis Hidayah (Komnas HAM).

Wali Kota Bogor Bima Arya yang juga penggagas Pekan HAM Kota Bogor menjelaskan, bertujuan untuk menunjukkan dan memperkuat komitmen bersama para pemangku kepentingan untuk pemajuan HAM dan inklusi sosial.

“Diskusi-diskusi ini sebagai bahan refleksi bersama semua pemangku kepentingan terkait progres dan pemajuan HAM, membangun ruang dialog, ajang ekspresi serta aksi kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” ungkap Bima Arya.

Sebelum puncak Pekan HAM, sudah digelar rangkaian kegiatan di kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Bogor.

Rangkaian dimulai pada Peringatan Hari Disabilitas Internasional, Padjajaran Suite Resort dan Convention Hotel, BNR, Sabtu (3/12/2022). Pada momen ini juga Dinas Sosial Kota Bogor turut memberikan 264 kursi roda bagi yang membutuhkan.

Kemudian rangkaian dilanjutkan pada Senin (5/12/2022) diskusi seputar Disabilitas dan ODHA di Sarah by Cafe, Katulampa, Bogor Timur.

Lalu, Talk Show Ekonomi Kreatif di Situ Gede, Bogor Barat, Selasa (6/12/2022). Diskusi bertajuk Genggam Erat Tanganku Berkebudayaan dan Berkeprimanusiaan di Tanah Sareal, Rabu (7/12/2022).

Ada juga diskusi Merawat Kebudayaan Lokal di Kampung AEWO Mulyaharja, Bogor Selatan, Kamis (8/12/2022). Diskusi Pemenuhan Hak atas Pangan di Harkat Farm Cimahpar, Bogor Utara, Jumat (9/12/2022).

Untuk acara puncak di Gedung Bakorwil dan Bogor Creative Center terbuka untuk umum dan gratis. Saksikan juga penampilan hiburan dan pameran ekonomi kreatif di lokasi acara. (*)

BENGKULU – Aksi teror bom bunuh diri yang terjadi beberapa hari lalu di Polsek Astana Anyar Bandung mendapat kecaman dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bengkulu Utara. Hal tersebut diutarakan oleh Ketua MUI Bengkulu Utara, Kiyai Ali Basya, dalam khotbah Jumat di mesjid Baiturahman Polres Bengkulu Utara, Jumat (09/12/2022).

Kiyai Ali Basya menegaskan bahwa tindakan aksi teror bom bunuh diri yang terjadi salah satu Polsek di bandung Jawa Barat adalah tindakan tidak dibenarkan menurut syariat islam dan hukum.

“Aksi tindakan teror bom bunuh diri dalam negara NKRI yang penuh dengan keamanan dan terlebih lagi di pimpin oleh seorang pemimpin yang muslim dan dicintai oleh ulama adalah tindakan yang melanggar norma hukum syariat islam maupun hukum negara dan kemanusiaan,” terangnya.

Dalam hukum syariat islam, lanjutnya, jangankan aksi teror, membuat orang terkejut saja sangat dilarang. Ia mengajak untuk berpegang teguh kepada ajaran yang benar-benar membawa kedamaian dan ketentraman jangan semata mengatasnamakan agama dan golongan.

Diketahui aksi teror bom bunuh diri yang menelan korban jiwa dan korban luka-luka, menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga para korban.

Dilain pihak LSM Kabarindo Bengkulu, Wendi HS, mengapresiasi Ketua MUI Bengkulu Utara yang mengecam aksi teror bom bunuh diri tersebut.

Dalam ibadah sholat Jumat hari ini terlihat hadir Wakapolda Bengkulu didampingi Kapolres Bengkulu Utara. Wakapolda menyempatkan singgah di Polres Bengkulu Utara sebelum melanjutkan perjalanan ke Polres Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. (WHS)

BOGOR – Proyek pembangunan Hotel Sayaga di Jalan Raya Pemda Tegar Beriman, Cibinong, yang tak kunjung selesai dikerjakan meski sudah lima tahun berjalan terus menuai kritik dari berbagai kalangan. Terkini, muncul desakan dari berbagai pihak agar Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan melakukan penyelidikan dugaan adanya kerugian negara dalam proyek hotel tersebut.

Aktivis sosial kemasyarakatan dan pembangunan yang juga Sekretaris Umum DPP Kerukunan Keluarga Besar Kasepuhan (KKBK) Jawa Barat – Banten, Rizana Miko, mangkraknya pembangunan Hotel Sayaga hingga lima tahun lebih menunjukan adanya ketidaktepatan dalam perencanaan dan juga menimbulkan dugaan adanya ketidakberesan dalam penunjukan pelaksana atau kontraktor proyek.

“Karena itu, sangat penting sekali APH, baik itu Kejaksaan maupun Kepolisian, melakukan klarifikasi dan juga meminta keterangan pihak-pihak terkait pengerjaan Hotel Sayaga yang tidak selesai dikerjakan bertahun-tahun. Saya kira APH harus lebih peka soal ini,” ungkap Miko kepada kabarindo24jam, Kamis (8/12/2022).

Ia menyebut publik, termasuk dirinya selaku warga Kabupaten Bogor, terus bertanya-tanya kenapa proyek hotel Sayaga tidak bisa selesai meski sudah menelan anggaran lebih dari Rp 65 miliar dan waktu pengerjaannya juga lebih lima tahun. Dan Miko juga melihat manajemen atau direksi PT. Sayaga Wisata terkesan menganggap sepele masalah tersebut.

“Direksi PT. Sayaga Wisata itu harusnya mikir, malu diri dan secara moral mempertanggungjawabkan kegagalan pembangunan hotel ini dengan mengundurkan diri. Sebab Direksi diberikan amanah membangun hotel sejak 2017 lalu, tapi sampai tahun 2022 tak selesai. Itu kerjanya bagaimana, mestinya para direktur Sayaga Wisata punya rasa malu,” ujarnya.

Selain waktu yang terbuang, tambah Miko, puluhan miliar uang rakyat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor seolah-olah jadi sia-sia alias terbuang percuma. Karenanya, ia berharap APH segera merespon polemik dan kontroversi Hotel Sayaga ini.

Ia juga mendesak kepada Plt Bupati Bogor, pejabat Pemkab yang bertugas membina BUMD beserta jajaran DPRD bersikap tegas dan bertindak keras agar masalah pembangunan Hotel Sayaga bisa selesai, minimal di pertengahan 2023 sudah ada kepastian penyelesaian dan hotel dapat dioperasionalkan.

“Akan tetapi, ada baiknya saat ini juga dilakukan evaluasi kinerja direksi dan manajemen PT. Sayaga Wisata. Bahkan kalau perlu, lakukan perombakan direksi Sayaga Wisata sebagai pertanggungjawaban moral sekaligus bukti adanya profesionalitas eksekutif BUMD,” imbuh Miko.

Sebelumnya diberitakan, anggota Komisi II DPRD, Lukmanudin Arrasyid, menyoroti proyek Hotel Sayaga yang belum juga selesai dikerjakan. Bahkan, Lukmanudin menduga ada banyak masalah di internal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang domain bisnisnya meliputi beragam usaha pariwisata tersebut.

Untuk itu, ia pun meminta Direksi PT. Sayaga Wisata mengambil langkah tegas guna menuntaskan proyek pembangunan gedung Sayaga Hotel.

“Dalam waktu dekat akan kita panggil direksinya. Kita ingin agar Hotel Sayaga bisa secepatnya beroperasi dan memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah,” ucapnya.

Ia mengungkapkan ada beberapa persoalan yang harus segera diselesaikan menyangkut pekerjaan konstruksi oleh PT. Mirtada Sejahtera yang menjadi pelaksana pekerjaan proyek tersebut.

“Hasil audit BPKP, denda keterlambatan pekerjaan nilainya cukup besar. Masalah ini harus diselesaikan, apakah diputus kontraknya atau seperti apa?” ungkapnya.

Sebagai informasi, proyek pembangunan Hotel Sayaga telah menelan APBD cukup besar, yakni Rp76 miliar. Pada APBD 2017, Pemkab Bogor mengucurkan anggaran sebesar Rp36,3 Miliar. Proyek tersebut dimenangkan oleh PT Amarta Karya.

Kemudian di APBD 2021, Pemkab Bogor kembali menggelontorkan anggaran untuk melanjutkan proyek konstruksi sebesar Rp39 miliar dan dikerjakan oleh PT Mirtada Sejahtera. Selain pekerjaan konstruksi, Pemkab Bogor juga telah menghabiskan Rp8,5 miliar untuk pengadaan interior hotel tersebut, dan Rp1,7 miliar untuk biaya konsultan pengawas.

Sebelumnya beberapa waktu lalu, Direktur Utama PT Sayaga Wisata, Supriadi Jufri sempat mewacanakan Hotel Sayaga beroperasi pada Mei 2022 dengan menggandeng manajemen hotel ternama di Indonesia.

Bahkan, Supriadi sesumbar operasional Hotel Sayaga di tahun pertama tidak akan menggunakan APBD. Dengan ‘menjual’ konsep Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition (MICE), Sayaga menjadikan Dinas, Kementerian, lembaga, dan instansi swasta di Jabodetabek sebagai target pemasaran.

Sayangnya, terkait hal ini, Supriadi Jufri belum bisa diminta tanggapannya. Upaya konfirmasi yang disampaikan melalui pesan whatsapp ke nomor telepon selulernya pada Rabu (7/12/22), tidak direspon atau dijawab olehnya. (CP)

BOGOR – Wali Kota Bogor, Bima Arya kembali menyalurkan bantuan untuk korban bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur.

Sebelumnya, Bima Arya bersama Skadron Udara 6 Lanud Atang Sendjaja, beberapa kali menyalurkan bantuan melalui jalur udara ke lokasi yang sulit diakses dengan menggunakan jalur darat.

Pada Minggu (4/12/2022), sejak siang hingga sore, Bima Arya berada di Kabupaten Cianjur untuk menyalurkan sejumlah bantuan dan mengecek posko dapur umum Kota Bogor.

Titik awal yang didatangi Bima Arya dalam misi kemanusiaan ini adalah Kampung Salaawi, Desa Sukamanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur.

Dari data yang ada, jumlah warga yang terdampak di Desa Sukamanah ada 475 kepala keluarga, 894 jiwa, 56 balita, dan 72 lanjut usia.

Selain itu di sana juga kedatangan pengungsi dari luar desa sebanyak 87 kepala keluarga atau 296 jiwa.

Dari Desa Sukamanah, perjalanan misi kemanusiaan dilanjutkan ke Pendopo Bupati Cianjur, di sana Bima Arya menyerahkan bantuan dari Pemerintah Kota Bogor, ke Pemerintah Kabupaten Cianjur yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Cecep Alamsyah.

“Jadi kita sampaikan dari biaya tak terduga dari APBD kita (Kota Bogor) Rp 500 juta,” kata Bima Arya.

Ke depan kata Bima Arya, akan ada juga bantuan dari Dinas Pendidikan Kota Bogor sebesar Rp 300 Juta.

Gempa bumi yang mengguncang Cianjur berdampak pada berbagai sendi kehidupan di Cianjur. Untuk itu penanganannya pun diperlukan sinergitas dan kolaborasi bersama dalam misi kemanusiaan.

Bima Arya mengatakan, ada beberapa keperluan yang sangat dibutuhkan, yakni bahan makanan, pakaian layak pakai, terpal dan sebagainya.

Setelah menyerahkan bantuan kepada Pemkab Cianjur, Bima Arya yang juga didampingi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor Teofilo Patrocinio Freitas, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Bogor Fahrudin, Kasat Pol PP Agustian Syah melanjutkan perjalanan misi kemanusiaan ke Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur.

Dengan menyusuri jalan menanjak diantara perbukitan, Bima Arya membawa bantuan dari Pemkot Bogor berupa bahan makanan, tenda dan sebagainya.

Di sana Bima Arya juga melihat kondisi pengungsi dan rumah rumah yang terdampak.

Saat melihat kondisi pengungsi, Bima Arya sempat berbincang dengan beberapa orangtua yang sedang menjaga anaknya.
Saat itu Bima Arya terdiam mendengarkan cerita orangtua tersebut.

Melihat ada yang perlu dibantu dari sisi kesehatan, Bima Arya pun menawarkan kepada pihak keluarga untuk mengakses layanan kesehatan di rumah sakit di Kota Bogor untuk memeriksakan kondisi anak secara menyeluruh.

Karena dari cerita orangtua yang didatangi Bima Arya, anaknya tersebut tidak mengalami luka luar, namun menurutnya ada yang perlu ditindak lanjuti dari kondisi fisik anaknya

“Iya saya lihat perlu ada yang dapat atensi khusus. Seperti tadi saya lihat ada anak tertimpa, ada keluhan secara fisik, kita ingin fokuskan kesitu. Dan kalau diperlukan akan kita bawa ke Bogor,” ujarnya.

Dalam kondisi seperti ini Pemkab Cianjur tidak bisa sendirian, karena kata Bima Arya ada banyak hal yang harus diurus dan dikerjakan sehingga tidak bisa dilakukan semua secara bersamaan.

Untuk itu kata Bima Arya, Kota Bogor siap membantu dan mengurus apa yang bisa dibantu dan diurus.

“Walaupun satu atau dua orang yang sangat perlu bantuan, atau satu keluarga, itu akan kita bantu, karena anak-anak masa depan mereka. Nanti saya minta ada ambulance khusus datang ke sini. Dan yang penting itu didata dibawa kemana dan persetujuan dari keluarganya (untuk mengakses layanan kesehatan di Kota Bogor),” katanya.

Melihat misi kemanusian yang dilakukan Kota Bogor, Sekda Kabupaten Cianjur, Cecep Alamsyah mewakili masyarakat Cianjur menyampaikan terima kasih kepada Pemkot dan masyarakat Kota Bogor.

“Terima kasih telah memberikan kepeduliannya, bantuanya, dukungannya dan doanya kepada kami yang sedang menghadapi masa masa ini. Insya Allah dengan adanya bantuan dan perhatian dari kawan-kawan, saudara kami semua, masyarakat di Kota Bogor, kami sangat terbantu, mudah mudahan yang disampaikan pak wali dari Kota Bogor ini menjadi ibadah amal baik yang mendapat ridho Allah,” katanya.

Editor : Edwin Suwandana