Jumat, 29 Agustus 2025
Beranda blog Halaman 160

Pemerintah Berikan Bonus Sebesar Rp309 Miliar untuk Kontingen Indonesia Juara ASEAN Paragames

0
Presiden Jokowi memberikan bonus kepada para atlet ASEAN Paragames XI Surakarta Tahun 2022, di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/11/2022) pagi. (Foto: Humas Setkab/Agung)

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima sekaligus memberikan bonus dan apresiasi kepada para atlet ASEAN Paragames XI Surakarta Tahun 2022, di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/11/2022) pagi.

Pada kesempatan itu, ia menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas prestasi yang diraih para kontingen Indonesia di ajang olahraga antarnegara ASEAN tersebut.

“Medali yang diraih adalah 425 medali, 175 medali emas, 144 medali perak, 106 medali perunggu. Ini adalah sebuah angka, sebuah jumlah yang sangat banyak, 425 medali: 175 emas, 144 perak, dan 106 perunggu,” ujar Jokowi.

Dirinya juga mengungkapkan, pemerintah memberikan apresiasi berupa bonus sebesar total Rp309 miliar kepada para kontingen yang telah berprestasi di ajang olahraga multicabang bagi atlet penyandang disabilitas itu.

“Atas motivasi, atas kerja keras Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, pemerintah memberikan apresiasi bonus sebesar Rp309 miliar. Nanti membaginya seperti apa, (diatur) Pak Menpora (Menteri Pemuda dan Olahraga). Seingat saya yang (memperoleh medali) emas Rp500 juta,” ujarnya.

Jokowi mengatakan, prestasi yang diraih atlet Indonesia di ASEAN Paragames XI ini merupakan kebanggaan dan memberikan inspirasi bagi bangsa. Ia pun berharap raihan juara umum yang berhasil diperoleh Indonesia di ASEAN Paragames XI dapat berlanjut di ajang berikutnya.

“Atas prestasi yang Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara berikan kepada negara, ini adalah sebuah kebanggaan kita semuanya, menginspirasi kita semuanya bahwa kita bisa menjadi juara umum di ASEAN Paragames XI di Kota Solo. Semoga nanti di ASEAN Paragames XII dan XIII raihan prestasi ini bisa kita pertahankan,” tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi menyerahkan bonus apresiasi secara simbolis kepada perwakilan atlet peraih medali, yaitu:

  1. Emas tunggal (Rp500 juta) kepada Wilma Margaretha Sinaga, cabang olahraga (cabor) catur tunanetra;
  2. Emas ganda (Rp400 juta) kepada Subhan, cabor para-bulu tangkis;
  3. Emas beregu (Rp350 juta) kepada Sudartatik, cabor bola voli duduk;
  4. Perak tunggal (Rp300 juta) kepada Ndaru Patma, cabor tenis kursi roda;
  5. Perak ganda (Rp240 juta) kepada Wening Purbawati, cabor boccia;
  6. Perak beregu (Rp210 juta) kepada Yahya Muhaimi, cabor CP sepak bola;
  7. Perunggu tunggal (Rp150 juta) kepada Kholidin, cabor para-panahan;
  8. Perunggu ganda (Rp120 juta) kepada Osrita Muslim, cabor para-tenis meja;
  9. Perunggu beregu (Rp105 juta) kepada Danu Kuswantoro, cabor basket kursi roda.

Sementara itu, Menpora Zainudin Amali dalam laporannya menyebut bahwa ASEAN Paragames menjadi momentum membangkitkan semangat kesetaraan, inklusivitas, dan produktivitas tanpa membedakan. Salah satu bentuk kesetaraan tersebut adalah pemberian bonus yang sama dengan yang diraih atlet pada ajang SEA Games.

“Komitmen kesetaraan yang telah dicanangkan oleh pemerintah sebagaimana arahan Bapak Presiden salah satunya ditunjukkan melalui tidak adanya perbedaan antara apresiasi terhadap prestasi yang ditorehkan pada saat SEA Games maupun pada saat ASEAN Paragames 2022 ini,” ujar Zainudin Amali.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua National Paralympic Committee (NPC) Indonesia Senny Marbun, dan Chef de Mission Kontingen Indonesia di ASEAN Paragames XI Andi Herman.

Editor : Edwin Suwandana

Kunjungi 4 Provinsi di Papua, Maruf Amin akan Bahas Pelaksanaan Otsus

0
Wapres dan Ibu Wury Ma’ruf Amin sebelum bertolak ke Papua, Senin (28/11/2022). (Foto: BPMI Setwapres)

JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin bertolak ke Jayapura, Papua, Senin (28/11/2022) pagi, guna memulai lawatannya ke empat provinsi di Pulau Cendrawasih diantaranya Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat.

Kunjungan kerja Wapres yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP) ini berfokus pada upaya pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua.

“Agenda utama Wapres di Jayapura yaitu Wapres akan melakukan pembahasan mengenai pelaksanaan Otsus Papua bersama dengan jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Majelis Rakyat Papua (MRP), Sekretaris Daerah Provinsi Papua beserta jajaran, dan akan meninjau ruang sekretariat Badan Pengarah Papua (BPP),” demikian disampaikan dalam rilis Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Wakil Presiden (BPMI Setwapres), Senin (28/11/2022).

Selain itu, Wapres juga akan meninjau Pameran Kemandirian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas serta melakukan penyerahan bantuan sosial berupa bantuan usaha atau modal kredit usaha rakyat (KUR) dari Bank Papua dan bank Himbara (himpunan bank milik negara) dan bantuan kepada Orang Asli Papua (OAP) oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Papua. Wapres juga akan secara simbolis menyerahkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat vokasi. Tidak ketinggalan, Wapres juga akan menemui masyarakat dan anak-anak Papua.

Selanjutnya, Wapres akan melanjutkan kunjungan kerjanya ke beberapa daerah, antara lain, Merauke, Timika, Kaimana, dan Biak.

Melalui kunjungan kerja kali, Wapres menginginkan adanya strategi menyeluruh dalam mendorong komoditas-komoditas unggulan Papua, baik sektor pertanian, pariwisata, perikanan, dan ekonomi kreatif.

“Wapres ingin memastikan tegaknya prinsip, “No One Left Behind”, yaitu agar masyarakat asli Papua tidak tertinggal, bahkan orang asli Papua harus memainkan peran strategis dalam percepatan pembangunan dan otonomi khusus Papua,” disebutkan dalam rilis.

Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo turut mendampingi Wapres pada kunjungan kerja kali ini.

Pesawat Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU yang membawa Wapres beserta Ibu Wury Ma’ruf Amin dan rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma sekitar pukul 08.00 WIB.

Editor : Edwin Suwandana

AS Larang Impor Teknologi Komunikasi China

0
(Foto Ilustrasi)

KABARINDO24JAM.COM – Washington melarang impor dan penjualan peralatan telekomunikasi baru dari sejumlah pabrikan terbesar China karena “risiko yang tidak dapat diterima” terhadap keamanan nasional Amerika Serikat (AS).

Menurut pernyataan pada Jumat dari Komisi Komunikasi Federal AS (FCC), larangan tersebut menargetkan produk teknologi yang dibuat raksasa telekomunikasi China Huawei dan ZTE, pembuat peralatan pengawasan Dahua Technology, perusahaan pengawasan video Teknologi Digital Hangzhou Hikvision, produsen peralatan telekomunikasi Hytera Communications, serta anak perusahaan dan afiliasinya.

“FCC berkomitmen melindungi keamanan nasional kami dengan memastikan bahwa peralatan komunikasi yang tidak dapat dipercaya tidak boleh digunakan di dalam perbatasan kami, dan kami melanjutkan pekerjaan itu di sini. Aturan baru ini merupakan bagian penting dari tindakan berkelanjutan kami untuk melindungi rakyat Amerika dari ancaman keamanan nasional yang melibatkan telekomunikasi,” ungkap pernyataan Ketua FCC Jessica Rosenworcel.

Badan mencatat peraturan baru berlaku untuk persetujuan impor dan penjualan peralatan di masa mendatang.

Meski demikian, badan itu juga menyatakan bisa mencabut persetujuan yang sebelumnya diberikan.

Lima perusahaan China itu ditambahkan ke apa yang disebut “daftar tertutup” FCC pada Maret tahun ini dengan tujuan membatasi akses mereka ke pasar AS.

FCC mengatakan pada saat itu perusahaan dapat digunakan oleh Beijing untuk memata-matai warga AS.

Huawei sejauh ini menolak mengomentari larangan tersebut, sementara ZTE, Dahua, Hytera, dan kedutaan besar China di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar dari media.

Namun, awal tahun ini, kedutaan besar China menuduh FCC “menyalahgunakan kekuasaan negara” dan “menyerang dengan jahat” perusahaan telekomunikasi China.

Editor : Edwin S | Sndnws

Helikopter Jatuh di Belitung Timur, Polda Babel Tunggu Informasi ATC

0
Heli Jatuh (ilustrasi)

BELITUNG – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepulauan Bangka Belitung Mikron Antariksa membenarkan informasi jatuhnya sebuah helikopter di perairan laut Bukulimau, Belitung Timur, Minggu (27/11/2022).

Kecelakaan pesawat jenis helikopter dengan nomor registrasi P1103 tipe NBO 105.

“Infonya Kapten AKP Arif dengan operator kepolisian (pilot),” kata Mikron saat dikonfirmasi Minggu

Tower radar Tanjungpandan melaporkan belum ada kontak dengan helikopter tersebut. Penerbangan helikopter diduga dalam misi patroli dan tidak terjadwal dalam laporan penerbangan.

Kepala Biro Operasional Polda Bangka Belitung Kombes Pontjo Soediantoko juga telah menerima informasi perihal jatuhnya helikopter Tipe NBO 105.

“Sementara masih menunggu info dari ATC dan AP II Tanjung Pandan dan seluruh petugas perangkat pendeteksian radar udara,” ujar Pontjo.

Kepala Desa Bukulimau Belitung Timur, Mukhlisin memperkirakan kejadian sekitar pukul 14.00 WIB.

“Yang kelihatan heli pak,” ujar Mukhlisin.

(Red)

Ridwan Kamil Sesalkan Pencabutan Label Bantuan pada Tenda di Cianjur

0

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyesalkan adanya pencabutan label identitas pemberi bantuan tenda oleh oknum warga setempat di tenda pengungsian di Cianjur. Ia pun meminta kejadian tersebut tidak terulang kembali dikemudian hari.

Ia menjelaskan, bencana ini datang tidak pilih-pilih dan mendampaki semua orang, semua pihak dan semua golongan di Cianjur tercinta ini. Yang membantu bencana pun datang tidak pilih-pilih, datang dari semua pihak, dari semua golongan, kelompok, apapun keyakinan atau agamanya.

Gubernur satu periode itu juga menerangkan berdirinya bendera, spanduk, baliho, stiker dari para pemberi bantuan adalah hal yang wajar, karena mungkin itu bagian dari pelaporan pertanggungjawaban kepada para donatur yang menitipkan bantuan kepada mereka.

“Karenanya Sila ke-2 Pancasila, “Kemanusiaan Yang adil dan Beradab” harus dijunjung dengan baik dan dipraktekkan dengan bijak. Bantuan kemanusiaan tidak boleh ternodai sedikitpun oleh unsur kebencian golongan,” kata Ridwan Kamil dalam cuitannya.

Ia juga mengaku, telah meminta kepolisian khususnya Kapolda Jawa Barat untuk menindaklanjuti hal ini agar tidak terulang lagi di kemudian hari.

“Walaupun kita tidak bersaudara dalam keimanan, kita tetaplah bersaudara dalam kebangsaan dan kemanusiaan,” tandasnya.

Cuitan Ridwa Kamil tentunya ditanggapi oleh masyarakat terutama netizen dalam dunia maya. Seperti ditanggapi @syarif76hilman. Kata dia tak usah membawa embel – embel bendera jika hendak memberikan bantuan.

“Makanya jangan bawa bawa bendera kalo mau nyumbang, tangan kanan memberi,tangan kiri ga tau…kitu kan nya?. Bila bendera apapun, foto siapapun terpajang di lokasi bencana akan menimbulkan multi persepsi di masing masing kepala. Hayu berdewasalah dalam segala hal,” kata dia. (Red)

 

 

 

 

Laksamana TNI Yudo Margono Calon Kuat gantikan Andika jadi Panglima TNI

0

JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono diyakini menjadi calon kuat menggantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.

Seperti diketahui, Andika Perkasa akan segera memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022. Presiden Joko Widodo disebut sudah memutuskan dengan menunjuk Yudo menjadi Panglima TNI setelah Andika.

Namun begitu, penunjukkan Yudo menjadi Panglima TNI oleh Jokowi hingga kini belum ada kepastian.

“Ya, nanti kita tunggu saja, kan masih diajukan, kemarin katanya diajukan dari Pak Mensesneg, kita tunggu saja, tentunya kan sesuai tahap berikutnya hingga nanti fit and proper test di Komisi I (DPR) kita siapkan semua,” kata Yudo.

Sebab, surat presiden (surpres) pencalonan Panglima TNI yang sedianya dikirim oleh pemerintah ke DPR pada Rabu, berubah menjadi Senin 28 November 2022.

Meskipun begitu, ada dua nama lainnya yang juga dapat diajukan yaitu Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Di antara ketiga jenderal itu, usia Fadjar Prasetyo paling muda yakni 56 tahun sedangkan Yudo dan Dudung berusia 57 tahun. Di antara ketiga kandidat tersebut, nama Yudo dan Dudung yang paling sering disebut-sebut belakangan ini.

Editor : Edwin Suwandana

Anwar Ibrahim jadi PM Malaysia, Tolak Terima Gaji

0

JAKARTA – Anwar Ibrahim resmi menjadi Perdana Menteri (PM) Malaysia setelah dilantik pada, Kamis 24 November 2022.

ia mengucapkan sumpah di depan Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al- Mustafa Billah Shah.

“Saya, Anwar Ibrahim, setelah ditunjuk untuk menjabat sebagai PM, bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan dengan jujur memenuhi tugas itu dengan segala upaya saya dan bahwa saya akan mengabdikan kesetiaan saya yang sebenarnya kepada Malaysia,” kata pria berusia 75 tahun itu dalam pakaian tradisional Malaysia.

Anwar berjanji bahwa dirinya tidak akan melakukan marjinalisasi golongan apapun selama ia menjabat dan akan memperhatikan setiap kaum di negeri Jiran tersebut.

Tidak hanya itu, seperti yang tertuang dalam delapan poin komitmennya, Anwar juga menegaskan menolak menerima gaji sebagai PM.

“Jadi saya memilih untuk tidak mengambil gaji PM saya,” tegasnya.

Politisi yang berseteru selama tiga dekade dengan politikus senior Mahathir Mohamad tersebut mengaku malu sebab rakyat Malaysia saat ini dalam kondisi susah. Sedangkan banyak harga naik tanpa diiringi kenaikan gaji.

Editor : Edwin Suwandana

Kota Bogor Tanpa Kantong Plastik Berkurang dari Ritel dan Pusat Perbelanjaan

0

BOGOR – PT Surveyor Indonesia dan APEKSI menggelar Program Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) for Cities. Pada program ini, Kota Bogor berhasil terpilih menjadi 15 besar dari 74 kota yang terdaftar. Di 15 besar ini panitia melakukan scoring dan rating dengan mengundang Wali Kota Bogor, Bima Arya untuk melakukan presentasi program kepada panelis secara virtual, Selasa (22/11/2022).

Bima Arya memaparkan program Bogor Tanpa Kantong Plastik (Botak) yang diimplementasikan sejak 1 Desember 2018 lalu. Sebelum diimplementasikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan 120 kali sosialisasi selama tiga bulan, di lima titik pusat perbelanjaan per minggu, 12 kali sosialisasi di ruang publik, tak ketinggalan sosialisasi di media cetak dan elektronik yang tak terhitung lagi jumlahnya.

“Program Botak ini tertuang dalam Perwali Nomor 60 Tahun 2018 tentang pengurangan sampah kantong plastik di ritel dan pusat perbelanjaan,” katanya.

Ia menegaskan, poin utamanya yakni membangun sistem terlebih dahulu. Sehingga ketika sistem sudah kuat, sanksi itu jadi lebih logis untuk diterapkan sembari memberi edukasi. Berbagai program kunci pun dilakukan Pemkot Bogor, sebut saja program SOP training kepada pedagang, menggelar FGD, rampok plastik yakni menukar kantong di tempat, riset konsumsi plastik dengan menghitung reduksi plastik dan publikasi program.

“Kami juga memiliki Satgas Ciliwung yang fokus untuk mengurangi sampah plastik di sungai Ciliwung. Satgas ini tidak hanya menelusuri sampah plastik juga melakukan edukasi dan mencari solusi pengurangan sampah plastik,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga masuk sampai di tingkat sekolah. Ada program Adiwiyata untuk sekolah-sekolah yang ramah lingkungan akan diberikan apresiasi. Juga membuat program Green Leadership dengan mengumpulkan anak-anak muda, pelajar, mahasiswa yang ditantang untuk memiliki gagasan pengurangan sampah.

“Kami juga ada beberapa kampung tematik, semuanya mengusung tema ramah lingkungan seperti Kampung batik dan Kampung Perca sembari memperbanyak bank sampah yang saat ini sudah berjumlah 300 bank sampah,” katanya.

 

Editor :  Edwin S.

Polemik Pengangkatan Hakim Konstitusi, Begini Posisi Jokowi

0
Mensesneg Pratikno memberikan keterangan pers usai Pengucapan Sumpah/Janji Hakim Konstitusi, Rabu (23/11/2022), siang, di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Jay)

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjelaskan polemik pengangkatan hakim konstitusi baru setelah adanya keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) untuk tidak memperpanjang masa jabatan Aswanto sebagai Hakim Konstitusi.

Menurut Pratikno, sesuai dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia yang terdiri dari lembaga eksekutif, lembaga legeslatif, dan lembaga yudikatif, maka Presiden RI Joko Widodo (Widodo) tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah keputusan yang sudah ditetapkan oleh lembaga negara yang lainnya.

“Jadi Presiden tidak bisa mengubah keputusan yang telah ditetapkan oleh DPR dalam hal ini adalah pengusulan penggantian,” ujarnya dalam keterangan pers usai Pengucapan Sumpah/Janji Hakim Konstitusi, Rabu (23/11/2022) siang, di Istana Negara, Jakarta.

Lebih lanjut, Mensesneg menegaskan mengacu pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Presiden mempunyai kewajiban administrarif untuk menindaklanjuti keputusan DPR ke dalam sebuah Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres).

“Jadi atas dasar itu, kemudian Presiden sudah menerbitkan Keppres Nomor 114/P/Tahun 2022 beberapa waktu yang lalu,” ucapnya.

Terkait dengan pelaksanaan pengucapan sumpah/janji hakim konstitusi yang baru dilaksanakan pada hari ini, Rabu (23/11/2022), Pratikno mengatakan hal ini lantaran agenda Presiden yang padat.

“Tapi karena ada kesibukan Pak Presiden yang luar biasa di ASEAN, di G20, dan juga di APEC, beliau tidak berada di Jakarta maka baru pada hari ini dilakukan pelantikan,” pungkasnya.

Editor : Edwin S.

Disaksikan Jokowi, Guntur Hamzah Dilantik jadi Hakim Konstitusi

0
Presiden Jokowi saat menyaksikan Pengucapan Sumpah/Janji Hakim Konstitusi oleh Guntur Hamzah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/11/2022) pagi. (Foto: Humas Setkab/Jay)

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan Pengucapan Sumpah atau Janji Hakim Konstitusi oleh Guntur Hamzah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/11/2022) pagi.

Pengucapan sumpah sekaligus pengangkatan hakim konstitusi ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 114/P/Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Usai pembacaan Keppres oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti, Guntur Hamzah kemudian mengucapkan sumpah/janji jabatan di hadapan Presiden Jokowi.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” ucap Guntur dihadapan Presiden.

Prosesi dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh Guntur disaksikan oleh Kepala Negara.

Turut hadir pada acara ini diantaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.

Editor : Edwin S.