Rabu, 16 Juli 2025
Beranda blog Halaman 77

Mundurnya Maruarar Sirait, Bak Buka Kisah Lama, Sabam Sirait dan Megawati

0

Kabarindo24jam | Jakarta – Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari juga menyoroti langkah politisi senior, Maruarar Sirait yang mundur dari PDI Perjuangan. Menurutnya, langkah Ara, sapaan Maruarar, persis dengan bapaknya, Sabam Sirait.

Dalam podcast di kanal YouTube Panangian Simanungkalit, Jumat (19/1/2024), Qodari menilai, sosok Ara dengan Sabam, begitu identik.

Sabam saat itu juga berpengaruh besar bagi karir politik seorang Megawati hingga berhasil menjadi wakil presiden ke-8 dan presiden ke-5 di Indonesia.

Hal yang sama yang dilakukan Ara, yang juga berpengaruh terhadap majunya Joko Widodo menjadi Presiden. “Pak Sabam itu adalah orang yang mengajak Bu Mega masuk ke PDI. Jadi PDI ini kan kalau dilihat dari ideologi adalah keberlanjutan dari PNI. Nah jadi Bu Mega itu awalnya berada di luar sistem, lalu diajak oleh Pak Sabam masuk ke dalam PDI sampai kemudian jadi anggota DPR dan jadi Ketua PDI,” ucapnya.

“Jadi kalau kemudian Bu Mega lalu jadi Ketua Umum PDIP setelah reformasi lalu PDIP meledak. Bu Mega jadi wakil presiden, jadi presiden, mungkin itu tidak akan terjadi kalau gak ada Pak Sabam,” tambahnya.

Qodari menegaskan, tanpa andil dari Sabam Sirait mungkin saat ini Megawati hanya akan jadi orang biasa. Bahkan tidak menemukan momentumnya menjadi tokoh besar yang disegani hingga kini.

“Jadi bisa dibayangkan kalau Pak Sabam itu tidak mengajak Bu Mega bisa jadi Bu Mega, mohon maaf jadi ibu rumah tangga seumur hidupnya, atau misalnya beliau tetap di partai tetapi partai politiknya dan karir politiknya tidak secemerlang apa yang terjadi,” ungkapnya.

Qodari membandingkan jika Megawati senasib dengan Rachmawati atau Sukmawati. Keduanya berpartai tetapi tidak punya momentum dan biasa saja.

Sabam Sirait meniti awal karier politiknya dengan menjabat sebagai menjadi pejabat Sekretaris Jenderal Partai Kristen Indonesia (Parkindo) periode 1963-1967. Kemudian, ia resmi menjadi sekjen pada 1967-1973.

Pada 10 Januari 1973, Sabam ikut mendirikan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan menjadi sekjen partai tersebut selama tiga periode dari 1973 hingga 1986.

Sabam Sirait disebut menjadi figur yang berhasil membujuk Megawati untuk terjun politik. Awalnya Megawati  terus menolak karena situasi politik pada zaman itu era dekade 1980-an

Saad itu pemerintah melarang keluarga besar Soekarno atau Bung Karno masuk ke dunia politik.

Dalam suatu kesempatan, Megawati, melalui Hasto Kristiyanto, mengakui bahwa Sabam adalah figur yang membujuk Megawati terjun ke dunia politik.

“Pak Sabam yang membujuk terus,” ujar Hasto meniru ucapan Megawati, pada saat merayakan ulang tahun Sabam Sirait yang ke-80 pada Sabtu (15/10/2016) lalu.

Hasto juga menyebutkan bahwa Megawati masih ingat momen ketika dia akhirnya setuju untuk ikut politik karena bujukan Sabam.

“Setelah beberapa kali dibujuk, bujukan terakhir di salah satu airport di Jakarta dan akhirnya mau,” kata Megawati menurut Hasto.

Hasto menambahkan, Sabam Sirait merupakan sosok penting dalam sejarah PDI-P.

“Bukan hanya sebagai sekjen terlama, tapi meyakinkan kami di tengah arus pragmatisme politik sekarang, bahwa politik itu suci,” tutur Hasto.

Megawati juga mengaku bersyukur pernah diajak Sabam ke dunia politik. Sebab, jika Sabam tidak terus membujuknya mungkin Megawati tidak akan menjadi tokoh politik yang disegani seperti sekarang.

Ara diketahui mundur dari PDI Perjuangan pada Senin (15/1) dengan mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDIP ke DPP PDIP dan diterima oleh Wasekjen PDIP Utut Adianto.

Penulis : Ara

Sarjana Indonesia Kalah Jauh Dibanding Malaysia dan Singapura

0

Kabarindo24jam | Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyebut bahwa perbedaan yang jauh terkait jumlah lulusan S2 dan S3 antara Indonesia dengan Malaysia maupun Singapura dan Vietnam, telah lama terjadi.


Sehingga, seharusnya Pemerintah dalam merespons hal itu tidak cukup dengan menaikkan skema anggaran pendidikan. Tapi, juga perlu desain besar pendidikan seperti apa yang ingin dibangun.


“Sejak lama Komisi X sesungguhnya ketika Menteri (Mendikbudristek) ini dilantik lantas kita minta desain besar dari pendidikan itu ke depan mau apa? Mau ke vokasi kah atau ke akademik atau ke profesi?” ujar Fikri dilansir dari Parlementaria, Selasa (16/1/2024)
“Tentu kalau bicaranya sarjana berarti kan akademik.

Nah kalau akademik, berarti nanti itu sarjana dan tidak (cukup hanya) sarjana tergantung orientasinya mau ke mana. Kalau ke vokasi kan bukan sarjana,” lanjutnya.
Maka dari itu, ia menilai peringatan dari Presiden RI Joko Widodo tersebut perlu ditanggapi secara serius dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, terutama pendidikan tinggi. Ia menjelaskan bahwa anggaran pendidikan pada tahun 2024 telah naik sebesar Rp17 triliun.


Meski demikian, menurutnya perlu diperhatikan apakah dialokasikan seluruhnya untuk pendidikan tinggi atau tidak. “Sekali lagi, sentilan ini yang menurut saya mungkin agak terlambat. Tetapi lebih baik terlambat daripada tidak disadari segera, karena 2024 dan selanjutnya akan ganti kepemimpinan dan kita harus membangun dari SDM,” pungkas Politisi Fraksi PKS ini,
Diketahui, Presiden Jokowi menyebutkan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif di angka 0,45 persen. Adapun negara tetangga, seperti Vietnam dan Malaysia, sudah di angka 2,43 persen, sedangkan pada negara maju 9,8 persen.


Presiden RI Joko Widodo menyebut upaya untuk menyusul rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 ini membutuhkan anggaran di tengah tekanan berat fiskal negara. Terlebih, SDM bisa menjadi sangat penting dalam 5-10 tahun ke depan dan akan menjadi kunci.


Oleh karena itu, dirinya meminta agar pembiayaan pendidikan dan riset harus terus diupayakan seoptimal mungkin.

Penulis : Ara

Caption :
Abdul Fikri Faqih (dprri.go.id)

Program Promosi Kesehatan di Tempat Kerja Harus Menjadi Prioritas

0

Kabarindo24jam | Kendal – Program promosi kesehatan (Promkes) di tempat kerja harus menjadi prioritas utama di setiap institusi yang menyelenggarakan kegiatan kerja.


Pemerhati Ketenagakerjaan, Dani Satria menilai bahwa pada momentum Bulan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Nasional 2024 ini, dapat menjadi upaya untuk membudayakan program promotif dan preventif terkait dengan kesehatan serta keselamatan di lingkungan kerja.
Hal ini dilakukan agar penyakit dan kecelakaan yang ditimbulkan akibat kegiatan kerja dapat diminimalisir.


“Risiko yang ditimbulkan akibat kerja yaitu penyakit dan kecelakaan. Dengan program promosi kesehatan di lingkungan kerja, maka budaya sehat dan aman dapat tercipta, sehingga dapat mengurangi kejadian buruk yang tidak diinginkan. Ancaman kecelakaan kerja, penyakit menular dan penyakit tidak menular adalah risiko yang harus diredam dengan program promosi kesehatan di setiap institusi yang menyelenggarakan kegiatan kerja,” kata Pemerhati Ketenagakerjaan, Dani Satria melalui siaran persnya di Kendal, Jawa Tengah, Selasa (16/1).


Menurut Dani, saat ini ancaman kesehatan tidak hanya terjadi pada institusi di ranah industrial saja, melainkan di sektor usaha atau kegiatan lain juga terdapat risiko. Institusi yang cenderung aman dari sisi keselamatan kerja juga terdapat risiko penyakit tidak menular.


“Saat ini penyumbang kematian terbesar di dunia adalah penyakit tidak menular yang disebabkan karena gaya hidup tidak sehat. Gaya hidup yang tidak sehat tersebut adalah konsumsi rokok, konsumsi alkohol, konsumsi makanan tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik. Maka dari itu, selain membudayakan keselamatan kerja untuk mengurangi kecelakaan, institusi juga perlu menyelenggarakan program promosi kesehatan untuk mencegah risiko penyakit tidak menular di tempat kerja tersebut,” imbuh Dani.


Seperti diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan mengambil tema “Budayakan K3, Sehat dan Selamat Dalam Bekerja, Terjaga Keberlangsungan Usaha” sebagai tema pokok Bulan K3 Nasional Tahun 2024.


Tema Bulan K3 Nasional tersebut diatur secara resmi melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 244 Tahun 2023, tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2024. Pelaksanaan Bulan K3 Tahun 2024 dimulai pada tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan 12 Februari 2024.

Penulis : Ara

Caption :
Dani Satria (Istimewa)

BSKDN: IPKD Hal Penting Bagi Pemda

0

Kabarindo24jam | Jakarta – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo, mengatakan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan hal penting bagi pemerintah daerah.


Melalui pengukuran IPKD, pemerintah daerah bisa mendapatkan gambaran pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, proses memasukkan data IPKD sesuai ketentuan yang berlaku perlu ditingkatkan oleh pemerintah daerah.


“Pengukuran IPKD menjadi penting bagi daerah untuk mengetahui keadaan pengelolaan keuangan di wilayahnya, laporkan data yang diminta sesuai ketentuan,” kata Yusharto, melalui keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (16/1/2024).


Untuk memudahkan pemerintah daerah mengakses aplikasi IPKD, Yusharto mengatakan pihaknya telah membagi proses input data tersebut ke dalam 11 regional. Setiap regional diberi waktu satu pekan untuk melakukan penginputan data.


Kendati telah membagi penginputan ke dalam 11 regional, kata Yusharto, masih ada daerah yang tidak menginput data IPKD.


“Kami memahami setiap daerah kondisinya beda-beda. Jadi, kami berpikir untuk terjadi simplifikasi dengan adanya aplikasi. Ini yang akan kami lakukan terus, bagaimana aplikasi mudah bekerja berdasarkan prinsip dasar, bagaimana membentuk database, jangan ada yang kelewat,” katanya.


Yusharto menyatakan, ke depannya konsolidasi dengan pemerintah provinsi harus terus dilakukan guna membangun pemahaman yang utuh terkait penginputan data IPKD di tingkat kabupaten dan kota. Dengan demikian, pengukuran IPKD di tingkat kabupaten dan kota akan semakin membaik, termasuk di Kota Tidore Kepulauan.


“Semoga Tidore Kepulauan dapat menjadi lebih baik lagi dan kami juga akan membuat surat edaran ke provinsi untuk memastikan langkah-langkah yang harus dilakukan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait batas waktu (penginputan) berikut tusi (tugas pokok dan fungsi) dari provinsi selaku pembina kabupaten kota itu apa saja, harus diperhatikan,” tuturnya.


Dia juga mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melakukan audiensi untuk mendalami IPKD. “Kami sangat mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melakukan audiensi untuk mendalami IPKD yang coba meningkatkan pengelolaan keuangannya menjadi lebih baik. Sehingga, bisa menghasilkan indeks yang menggambarkan kondisi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan,” ujarnya.

Penulis : Ara

Caption :
Yusharto Huntoyungo. (Kemendagri)

Lima Perkara Diputus Via Restorative Justice

0

Kabarindo24jam | Jakarta – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum), Fadil Zumhana, kembali menyetujui lima permohonan penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif atau restorative justice.


Dalam keterangan yang diterima, Selasa (16/1/2024), Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana menjelaskan, alasan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain, para tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana/belum pernah dihukum.


Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari lima tahun. Kemudian telah dilaksanakan proses perdamaian dimana tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf.


Tersangka juga telah berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Proses perdamaian pun dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi.


Selanjutnya, tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar. Termasuk pertimbangan sosiologis, dan masyarakat merespon positif.


Adapun lima berkas perkara yang dihentikan yakni Tersangka Kristoforus Bali Ate, S.IP alias Kristo anak dari Lorens Lalo Bora (Alm) dari Kejaksaan Negeri Sleman, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.


Lalu, Tersangka Munawir Kahar alias Nawir dari Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. Kemudian, Tersangka Slamet Riyadi bin (Alm.) H. Sain dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.


Dan Tersangka Sri Maryahi alias Ecin dari Kejaksaan Negeri Pohuwato, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. Serta Tersangka I Agung Pranata bin Amrullah dan Tersangka II Fajar Kurniadi bin Alm Rasuludin dari Kejaksaan Negeri Simeulue, yang disangka melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.


Selanjutnya, JAM Pidum memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan keadilan restoratif.


Hal ini berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.

Penulis : Ara

Caption :
Fadil Zumhana. (dok. Puspenkum)

Menlu: Indonesia Terus Mendukung Palestina

0

Kabarindo24jam |Jakarta – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan, Indonesia terus mendukung Palestina, termasuk melalui penegakan hukum di Mahkamah Internasional (ICJ). Indonesia memutuskan untuk berpartisipasi memberikan masukan pandangan hukum kepada ICJ sesuai permintaan Majelis Umum PBB yang meminta nasihat hukum (advisory opinion) dari ICJ mengenai konsekuensi hukum dari kebijakan dan tindakan Israel di wilayah pendudukan Palestina termasuk Yerusalem Timur.


Hal tersebut disampaikan Retno, melalui keterangan tertulisnya, usai diskusi pakar “Advisory Opinion di Mahkamah Internasional: Upaya Mendukung Kemerdekaan Palestina melalui Penegakan Hukum Internasional” di Jakarta, Selasa (16/1/2024).


Retno mengatakan, bahwa masukan tertulis (written statement) telah disampaikan Indonesia kepada ICJ pada Juli 2023 sementara pernyataan lisan (oral statement) akan disampaikan oleh dirinya, pada Senin (19/2/2024) di ICJ, Den Haag, Belanda. “Indonesia mendukung upaya Majelis Umum mendapatkan advisory opinion dari Mahkamah karena hukum internasional harus ditegakkan,” kata Retno.


Retno menegaskan, bahwa hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri harus dihormati, dan bahwa pendudukan Palestina oleh Israel yang sudah berlangsung lebih dari 70 tahun tidak akan menghapuskan hak rakyat Palestina untuk merdeka. “Berbagai kebijakan Israel seperti aneksasi wilayah Palestina, permukiman di Tepi Barat, serta mengubah status Kota Yerusalem tidak sah menurut hukum internasional,” tutur dia.


Untuk itu, Retno menekankan bahwa tindakan yang tidak sah oleh Israel harus dihentikan dan perlu akuntabilitas untuk pelanggaran hukum yang telah terjadi. Ia menyeru negara-negara untuk memberikan dukungan kepada Palestina dan masyarakat internasional, termasuk PBB, harus tidak mengakui legalitas tindakan Israel tersebut.


Retno menilai, diskusi dengan para pakar hukum internasional sangat diperlukan untuk membangun legal opinion yang komprehensif dan sesuai hukum internasional, untuk menunjukkan kepada dunia “blatant violation of international law” yang dilakukan Israel terhadap Palestina”.


Para pakar yang berbicara dalam diskusi tersebut yaitu Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A., Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M., dan Dr. Enny Narwati, S.H., M.H. “Tampilnya Indonesia di depan Mahkamah Internasional akan melengkapi berbagai langkah diplomasi Indonesia dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina,” kata Retno.
Sebelumnya, jumlah korban genosida atau pembantaian etnis warga Palestina oleh Israel mencapai 24.100 orang, dan 60.834 terluka sampai Senin (15/1/2024).


Hamas-gerakan Islam dan nasionalisme Palestina yang menentang pendudukan Israel- telah meluncurkan ribuan roket dari Jalur Gaza ke Israel, dan melakukan serangan langsung sejak Sabtu (7/10/2023).

Penulis : Ara

Caption :
Retno Marsudi (Istimewa)

Mundurnya Maruarar Sirait Sangat Mungkin Bagian dari Skenario Satu Putaran?

0

kabarindo24jam | Bogor – Mundurnya Maruarar Sirait dari PDI Perjuangan dinilai pengamat kebijakan publik, Yusfitriadi sangat mungkin merupakan bagian dari skenario satu putaran. Sebab, menurutnya, Ara, sapaan Maruarar, merupakan loyalis Jokowi.

“Mundurnya Ara tersebut tidak bisa dilihat hal yang biasa-biasa saja. Namun bagi saya amat sangat kental orientasi politik. Jadi sejatinya, buat saya tidak tidak kagetnya ketika melihat Ara pamit dari PDI Perjuangan, baik sebagai pengurus maupun kader,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/1).

Tidak biasa-biasa saja, kata Yusfitriadi, bisa dilihat dari waktunya yang terjadi di detik-detik akhir menjelang hari pemungutan suara. “Bisa jadi merupakan salah satu skenario faksi pasangan calon 02 untuk memenangkan satu putaran,” papar founder Visi Nusantara Maju yang akrab disapa Yus itu.

Pandangan Yus ini bukan tanpa alasan. Ada beberapa indikator yang mengarah kepada hal tersebut. Pertama, Ara merupakan loyalis Jokowi. Ara adalah salah satu figur yang mendorong Jokowi sejak awal menjadi calon presiden periode pertama.

Sehingga, lanjut Yus, tidak aneh ketika Ara mengikuti “bandul” politik jokowi. Dimana saat ini bandul politik Jokowi tidak di PDIP dan Ganjar. “Sejak itu pula sampai saat ini Ara tidak terlalu diberikan tempat oleh PDI Perjuangan. Jokowilah yang memberikan tempat baik di komisaris maupun pengurus pada salah satu cabang olah raga nasional, termasuk ketua sargas mafia bola,” paparnya.

Kedua, Ara tidak masuk ke dalam DCT. Sama halnya dengan Budiman Sudjatmiko. Ara pada pemilu 2024 ini tidak dicalonkan anggota legislatif oleh PDIP. Tidak juga masuk ke dalam tim pemenangan Ganjar-Mahfud.
Sehingga namanya di PDIP relatif tenggelam dan nyaris hilang dari percaturan politik. Ketiga, Mundur pada detik-detik terkahir. Kurang dari satu bulan menuju hari pemungutan suara pada pemilu 2024, Ara berpamitan dari PDIP.

“Tentu saja bukan tidak dikalkulasi. Kalkulasi politiknya adalah memberikan gambaran rapuhnya soliditas PDIP bahkan di tataran Pengurus Pusat. Padahal dengan kondisi tenggelamnya peran Ara selama ini di PDIP, bisa saja sejak awal mundur dan bergabung dengan pasangan calon Prabowo-Gibran. Seperti halnya dilakukan oleh Budiman Sudjatmiko,” ungkapnya.

Ketiga,kata Yus, mundurnya Ara berpotensi terjadinya eksodus kader PDIP di lapisan bawah. Seperti sudah terjadi di Majalengka Jawa Barat. Karena sedikit atau banyak, Ara pasti mempunyai pasukan kader PDIP di semua lapisan masyarakat.

“Sehingga ketika terjadi eksodus yang diakibatkan oleh mundurnya Ara, akan mebgancam turun secara drastis elektabilitas PDIP dan pasangan Ganjar-Mahfud. Ketika itu terjadi, eksodusnya kemungkinan besar ke pasangan Prabowo-Gibran, bukan ke Pasangan Anies-Cak Imin,” bebernya.

Dengan demikian sangat berpotensi Pasangan Prabowo-Gibran semakin naik elektabikitasnya, sementara PDIP dan Pasangan Ganjar-Mahfud berpotensi semakin turun. Dengan demikian, potensi Prabowo-Gibran menang satu putaran sangat berpeluang

Penulis : Ara

Caption :
Yusfitriadi

TKRPP dan Relawan Ganjar Gelar Aksi CDGM, Tebus Sembako Murah Hingga Door To Door se Kota Bogor

0

BOGOR – Ratusan relawan Calon Presiden – Calon Wakil Presiden 2024, Ganjar Pranowo-Mahfud MD Kota Bogor menggelar aksi serentak blusukan mengetuk pintu rumah warga melalui program Canvassing Day Ganjar Mahfud (CDGM) se-Jawa Barat, baru-baru ini.

Kegiatan ini difasilitasi Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) dan dihelat se Jawa Barat. Sebagai informasi, TKRPP merupakan wadah organ relawan Ganjar-Mahfud. Di Kota Bogor, ada puluhan relawan yang sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual. TKRPP Kota Bogor yang bersekretariat di Jalan Ahmad Yani dan dinahkodai Laniasari juga menggelar kegiatan serupa, bersama para relawan.

“Semua relawan Ganjar-Mahfud, sebanyak ratusan personel di Kota Bogor ikut terlibat dalam aksi CDGM di enam kecamatan, tempat tersebar. Selain blusukan para relawan, TKRPP pusat, juga memfasilitasi gelaran bazar murah dengan menjual sembako seharga Rp5000 di tiap lokasi, enam kecamatan yang kegiatannya dilakukan oleh para relawan,” kata Laniasari.

Politisi PDI Perjuangan ini menyampaikan, enam lokasi gelaran bazar murah yakni di Kedungjaya Tanahsareal, Cilenduk Timur Bogor Barat, Bondongan Bogor Selatan, Babakanpasar Bogor Tengah, Cibuluh Bogor Utara, dan Sukamulya Bogor Timur.

“Alhamdulilah, apresiasi warga sangat antusias. Begitu juga kegiatan canvassing yang dilakukan relawan, hal itu diketahui dari report para relawan Ganjar-Mahfud Kota Bogor kunjungi rumah warga,” imbuhnya.

Masih menurut Ketua TKRPP Kota Bogor, kegiatan CDGM ini yang dilakukan tim relawan untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan visi misi pasangan calon no 3 Ganjar Mahfud.

“Selain Kegiatan door to door, CDGM di isi dengan kegiatan bazar murah di enam titik, dengan penjualan sembako tebus murah untuk membantu warga yang membutuhkan,” ucapnya.

Ia juga menambahkan, saat blusukan di lapangan, relawan mengemban tugas mensosialiasikan 21 program unggulan Ganjar Mahfud.

“Diantaranya yaitu 17 juta lapangan kerja, satu desa, satu faskes, satu nakes. Lalu, uang saku kader posyandu, 10 juta hunian, punya rumah semudah punya motor, sekolah dapat gaji, lulus pasti kerja. Seterusnya, satu keluarga miskin, satu sarjana hingga guru ngaji dan guru agama lain digaji serta KTP Sakti,” tuntasnya.

Sebagai informasi, CDGM dilakukan secara serentak di 6 titik tiap kab/kota di Jawa Barat dengan jumlah total 162 titik se Jawa Barat. Relawan yang turut aktif dalam kegiatan ini berjumlah 23.580 relawan dari 1.179 organ relawan. Kegiatan ini diharapkan bisa mengkonsolidasikan 1.256.112 pemilih di Jawa Barat. (*)

 

Editor : Edwin Suwandana

AHY Bertekad Birukan Jateng

0

Kabarindo24jam | Semarang – Ketua umum partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertekad membirukan Jawa Tengah.Karena itu, ia mengajak para kadernya untuk gaspol dan all out menggaet suara dalam 30 hari massa kampanye.

“Saya sampaikan 30 hari terakhir menjelang tanggal pencoblosan lakukan semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan. Gaspol total, all out, kita ingin bisa mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya hingga hari terakhir. In sya Allah (membirukan Jateng-red), tadi saya lihat dari pesawat sudah semakin biru paling tidak,” seru AHY di Hotel UTC Jalan Keluar Semarang, kemarin.

AHY pun berjanji, bila partai Demokrat menjadi pemenang pemilu, dirinya akan berjuang menyelesaikan masalah ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Sebab, diakui AHY, kendati saat ini, sejumlah program pemerintah saat ini sudah berjalan cukup bagus. Namun, masih ada beberapa program yang perlu dievaluasi dan diperbaiki.

“Kita ingin daya beli masyarakat meningkat, itu perlu upaya yang serius dari pemerintah agar masyarakat punya kemampuan beli, harga-harga yang terlalu tinggi harus dikontrol. Subsidi harus diberikan kepada para petani kita. Subsidi pupuk misalnya dan solar untuk nelayan dan masih banyak lagi. Bantuan, dana atau modal usaha untuk pelaku UMKM. Kita lanjutkan tapi yg belum maksimal kita perbaiki,” tandas AHY.

Penulis : Ara

Nasibnya Diujung Tanduk, Pedagang Pasar Bogor Tolak Relokasi

0

Kabarindo24jam | Bogor – Wacana relokasi membuat nasib sejumlah pedagang Pasar Bogor kini diujung tanduk. Mereka pun menolak tegas rencana tersebut dengan mendatangi Kantor DPRD Kota Bogor guna melakukan audiensi, Senin (15/1/2024).

Audiensi para pedagang diterima oleh Komisi I DPRD Kota Bogor yang menyatakan, bahwa adanya isu yang meresahkan para pedagang di lokasi Pasar Bogor itu.

Dalam pemaparannya dihadapan pedagang, Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor juga menyebut ikon yang berada di kawasan perniagaan Kota Bogor akan hilang.

“Hari ini kami menerima audiensi dari forum pedagang Pasar Bogor, dan dari apa yang mereka sampaikan adalah adanya isu masalah pembongkaran kios di Pasar Bogor. Kenapa saya sampaikan itu adalah isu, sebab kami tidak ada tembusan dari PD Pasar Pakuan Jaya,” kata Heri.

“Dan juga bila memang benar adanya pengusiran dari pihak pemerintah, hal itu jelas dzolim. Karena dianggap sudah melanggar hak para pedagang yang mana ada juga para pedagang belum lunas masa cicilan, sudah mau dipindah,” imbuhnya.

“Para pedagang juga akan koperatif dan mendukung pembangunan Pasar Bogor itu, karena yang mereka butuhkan rasa nyaman saat berjualan. Saya rasa itu yang menjadi tuntutan mereka,” tambahnya.

Sementara, pihak pedagang Pasar Bogor merasa bersyukur telah diterima dengan baik oleh Komisi I DPRD Kota Bogor.

Ketua Forum Silaturahmi Pedagang Pasar Bogor, H Abas pun mengapresiasi Komisi I DPRD Kota Bogor yang mendukung penuh para pedagang yang berada di Pasar Bogor.

“Alhamdulillah kita diterima oleh Komisi I DPRD Kota Bogor dengan baik, dan mereka mendukung juga kepada para pedagang di Pasar Bogor. Dan kami sebagai pedagang juga akan mendukung penuh pembangunan untuk Pasar Bogor, tapi bukan untuk menggusur kita yang telah lama berjualan disana,” ucapnya.

“Selama ini kan isunya bahwa kami sebagai pedagang akan dihilangkan, dan itu yang kami tolak. Ternyata dari Komisi I DPRD Kota Bogor juga sama dengan kita, sebab kan ini menyangkut kebutuhan masyarakat juga,” sambungnya.

Senada dengan pedagang lainnya yang merasa berat untuk membeli kios baru dengan harga mahal, dan juga berjualan di Pasar Bogor ini sebagai tulang punggung bagi keluarga.

“Saya berjualan di Pasar Bogor juga untuk menafkahi anak dan cucu, apalagi saya sudah berstatus janda yang harus menjadi tulang punggung keluarga,” terang Hj Sumidah, salah satu pedagang di Pasar Bogor.

“Memang kita akan dipindahkan ke Pasar Warung Jambu atau Pasar Sukasari, tapi jujur saja kita gak sanggup dengan harga kios dengan harga yang relatif lebih mahal. Apalagi kita sudah berjualan disana sudah dari tahun 1980, belum begitu pindah kita belum tentu berjualan seperti di Pasar Bogor,” terangnya.

“Yah kami juga takut bila pindah apalagi dengan harga kios yang mahal itu, kita akan kehilangan uang atas pembelian kios yang ternyata tidak seperti harapan kami sebagai pedagang. Harapan kami, kita dapat tetap berjualan di Pasar Bogor, sebab buat saya itu adalah tumpuan keluarga,” tandasnya.

Penulis : Ara