Rabu, 26 Januari 2022

Kasus Bansos Penanganan Covid Terus Dikembangkan oleh KPK

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya mengembangkan perkara suap pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) penanganan Covid-19 di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Penyidik KPK berfokus pada dugaan adanya korupsi dalam penyaluran bansos Covid-19.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata membenarkan informasi tersebut. Namun, KPK masih mengumpulkan keterangan serta kecukupan alat bukti. “Ada kegiatan penyelidikan untuk menindaklanjuti penyaluran bansos tersebut. Tapi belum sampai ke tahap penyidikan,” kata Alexander di Jakarta, Selasa (26/10/2021).

Alex mengakui bahwa hingga saat ini KPK masih terus melakukan penyelidikan untuk mengembangkan sejumlah fakta-fakta yang pernah terungkap di persidangan perkara suap pengadaan bansos Covid-19. Salah satunya, soal proses penyaluran bansos tersebut.

Dia mengungkapkan, KPK telah menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit serta menginvestigasi penyaluran bansos Covid-19. Jika ditemukan cukup bukti, KPK tak ragu untuk menetapkan tersangka terkait pengembangan perkara bansos tersebut

“Sejauh ini masih dalam proses penyelidikan. Karena informasi dari masyarakat paketnya nilainya tidak segitu, nah tentu itu tentu didalami. Termasuk kami juga menggandeng BPKP untuk mengaudit investagasi terhadap penyaluran bansos tersebut,” imbuhnya.

Baca Juga :  Jaksa Agung Ingatkan Anak Buahnya Hati-Hati Gunakan Kewenangan Penyadapan

Diketahui sebelumnya, KPK saat ini memang sedang membuka penyelidikan baru terkait pengembangan perkara suap pengadaan bansos Covid-19. KPK sudah memintai keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan Mensos, Juliari Peter Batubara.

Pada perkara suap terkait pengadaan bansos berupa paket sembako untuk penanganan Covid-19 sebelumnya, KPK sudah menjerat lima orang. Mereka yakni, mantan Mensos Juliari Peter Batubara.

Kemudian, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono serta dua pihak swasta pemberi suap yakni Ardian Iskandar Maddanatja dan Harry Van Sidabuke.

Kelimanya sudah divonis bersalah oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pengadilan juga sudah menjatuhi hukuman penjara, denda, serta uang pengganti yang berbeda terhadap kelimanya., (***/CP)

Latest news

KPK Cari Tahu Peran eks Wakil Menteri terkait Kasus Formula E

JAKARTA -- Diam-diam, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata telah melakukan pemeriksaan terhadap eks Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal sebagai saksi dalam...

Kasus Satelit Kemenhan, Jaksa Agung Tak Mau Sentuh Militer

JAKARTA -- Guna memperjelas sekaligus meredam beragam spekulasi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan bahwa dalam kasus...
Baca Juga :  Praperadilan Ditolak Hakim, Kasus Habib Rizieq Berlanjut

Terkait Kasus Satelit, Ryamizard Tegaskan Dirinya Selamatkan Kepentingan Negara

JAKARTA -- Dugaan korupsi kasus satelit Slot Orbit 123 yang merugikan negara ratusan miliar rupiah dibawa ke ranah pidana sesuai instruksi Presiden Jolie Widodo...

Dugaan Aliran Uang Bupati PPU ke Pemilihan Ketua Demokrat Kaltim Ditelusuri KPK

JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) Alexander Marwata menegaskan, bahwa penyidik akan mengusut dugaan aliran suap yang diterima Bupati Penajam Paser Utara (PPU),...

Transaksi di Mall Jakarta, Bupati Penajam Paser Utara Disergap KPK

JAKARTA -- Satuan Tugas Penindakan KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan korupsi. Kali ini, Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gofur, dan 10...
- Advertisement -

Related news

Mayjend Maruli Tegaskan Tak Pernah Minta Jadi Panglima Kostrad ke Presiden

DENPASAR -- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX / Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak akhirnya merespons sangkaan serta cibiran sejumlah pihak terkait dengan...

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

Enam Jendral Yunior Mendapat Promosi Jabatan Strategis

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menandatangani Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here