Rabu, 26 Januari 2022

Kementerian PUPR Bentuk Organisasi Jabfung untuk Penggerak Pembangunan

JAKARTA — Berharap ada motor penggerak untuk pembangunan infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmi membentuk Organisasi Profesi Jabatan Fungsional (Jabfung) Pembina Jasa Konstruksi. Dengan demikian, setiap pekerjaan yang terkait jasa konstruksi harus mendapat rekomendasi teknis dari para pejabat fungsional itu.

Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Nomor 22/KPTS/Kd/2020 tentang Tim Penyiapan Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.

“Peran jabatan fungsional atau jabfung di Kementerian PUPR sangatlah penting, karena jabfung diharapkan menjadi motor penggerak dalam membangun infrastruktur ke-PUPR-an,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR M Zainal Fatah di Jakarta,, Selasa (28/12/2021).

Zainal mengungkapkan, peran aktif dan kontribusi positif Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dapat memberikan dukungan terhadap pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya konstruksi seperti ketersediaan tenaga konstruksi yang kompeten dan peningkatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.

“Dengan sumber daya konstruksi yang andal, kualitas pembangunan infrastruktur lebih optimal dan menjadikan industri jasa konstruksi mandiri, profesional dan bertanggung jawab,” jelas Zainal.

Dalam rangka mempersiapkan pembentukan organisasi tersebut telah dibentuk tim pelaksana yang bertugas untuk melakukan perencanaan dan persiapan pembentukan organisasi profesi. Begitu juga dengan finalisasi organisasi profesi jabatan fungsional pembina jasa konstruksi.

Selanjutnya dilanjutkan dengan musyawarah nasional pemilihan pengurusan organisasi, sehingga pada Oktober 2021 terbentuk tim formatur yang bertugas mempersiapkan pelaksanaan kongres pembentukan organisasi profesi.

Persiapan tersebut dilakukan dengan agenda penetapan nama organisasi, penetapan ketua umum, pembahasan dan penetapan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga (AD/ART), pembahasan dan penetapan struktur organisasi, pembahasan dan penetapan kode etik dan kode perilaku organisasi, serta pemilihan dan penetapan pengurus organisasi oleh ketua umum.

Baca Juga :  Empat Tahun Berdiri, Serikat Media Siber Indonesia Rangkul Ribuan Perusahaan Pers

Berdasarkan hasil kongres yang dilaksanakan pada 23 November 2021, terpilih Asosiasi Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi (APPJAKI) sebagai nama organisasi. Dengan susunan pengurus Trisasongko Widianto sebagai ketua umum APPJAKI, Yaya Supriyatna Sumadinata sebagai sekretaris dan Netti Malemma sebagai bendahara.

Kemudian, Poltak Sibuea sebagai ketua bidang etika profesi, Mochammad Natsir sebagai ketua bidang pengembangan kompetensi, dan Affuanie Harahap sebagai ketua bidang kemitraan dan advokasi, dan Meylina D Hasbullah sebagai ketua bidang humas dan publikasi.

“Beberapa kelengkapan organisasi telah menyepakati beberapa hal seperti AD/ART, kode etik dan kode perilaku profesi, tujuan dan sasaran pembentukan, visi dan misi, sumber pendanaan, dan domisili organisasi di Gedung Menteri PUPR lantai 11,” kata Ketua Umum APPJAKI Trisasongko Widianto.

Sejauh ini terdapat lima jabatan fungsional di Kementerian PUPR yaitu Jabatan Fungsional Teknik Perairan, Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan, Jabatan Fungsional Teknik Penataan Lingkungan, Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangun dan Perumahan, dan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.

Jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi merupakan jabatan fungsional dengan rumpun manajerial dan empat bidang jabatan fungsional lainnya merupakan jabatan fungsional dengan rumpun teknis yang pengetahuan, dan kompetensinya harus terus dikembangkan agar mampu membina dan meningkatkan kualitas sumber daya konstruksi. (***/Dwi)

Latest news

Baca Juga :  PPKM Dua Pekan Diberlakukan untuk Menekan Penyebaran Covid 19

TNI AD Sebut Poster Haikal Hassan Ceramah di Yonif Raider Malang Adalah Hoaks

JAKARTA- Markas Besar TNI Angkatan Darat (AD) merasa gerah dan langsung mengklarifikasi poster yang beredar luas di media sosial terkait kedatangan pendakwah...

Pengurus Besar Nadhlatul Ulama Tinggal Disahkan Kemenkumham

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mendatangi kantor Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk...

Instansi Pemerintahan Sebentar Lagi Bebas Pegawai Honorer, Tinggal PNS dan PPPK

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan, kedepan cuma ada dua status pegawai di instansi pemerintahan, yakni pegawai...

Mantan Bupati Naik Level Jadi Kepala LKPP

BANYUWANGI - Bupati Banyuwangi periode 2010-2020, Abdullah Azwar Anas, resmi menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) setelah dilantik oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala...

Kritik Rencana Formula E, Giring PSI Kuatir Indonesia Dipermalukan

YOGYAKARTA -- Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha terus memberikan sorotan kritis terhadap rencana penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E 2022 yang...
- Advertisement -

Related news

Mayjend Maruli Tegaskan Tak Pernah Minta Jadi Panglima Kostrad ke Presiden

DENPASAR -- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX / Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak akhirnya merespons sangkaan serta cibiran sejumlah pihak terkait dengan...

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

Enam Jendral Yunior Mendapat Promosi Jabatan Strategis

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menandatangani Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here