TUNISIA – Perdana Menteri Tunisia Hichem Mechichi mengumumkan, bahwa dia akan menyerahkan tugasnya kepada perdana menteri baru yang ditunjuk oleh Presiden Kais Saied. Hal itu dikemukakan Hichem setelah dirinya dipecat oleh Presiden pada Minggu 25 Juli 2021.
Mechichi merilis pernyataan tersebut melalui akun media sosialnya pada Senin (26/7/2021), mengatakan dia tidak akan memainkan peran obstruktif dalam memperumit situasi di Tunisia. Dia juga menegaskan tiidak akan mengambil posisi karena dia melindungi keamanan dan hak semua warga Tunisia.
Pada Minggu lalu, Presiden Kais Saied mengumumkan bahwa dia telah menangguhkan kekuasaan parlemen Tunisia serta kekebalan para deputinya, memecat Perdana Menteri Mechichi dan mengatakan mengambil alih kekuasaan eksekutif dengan seorang perdana menteri baru yang akan dia tunjuk.
Saied juga mendeklarasikan dirinya menjabat sebagai jaksa agung. Tak lama setelah pernyataan Presiden diumumkan, tentara kemudian melarang Ketua Parlemen Rached Ghannouchi dan para wakilnya memasuki gedung parlemen.
Sebagai informasi, sejak Januari lalu Tunisia memang berada dalam pusaran konflik politik antara Saied dan Mechichi atas perombakan pemerintah yang ditolak oleh Saied. Negara itu juga menghadapi krisis ekonomi dan kasus kasus Covid-19 di tengah kemungkinan kolapsnya sistem kesehatan negara.
Sementara itu, dilaporkan terjadi bentrokan antar-pengunjuk rasa di depan gedung parlemen Tunisia pada Senin sore (26/7). Aksi demo muncul setelah militer Tunisia memblokade gedung parlemen di Ibu Kota Tunis sejak Senin pagi dan melarang pegawai pemerintah memasuki gedung parlemen.
Ratusan pendukung Saied dan pendukung partai terbesar dalam koalisi pemerintahan, Ennahdha, sama-sama menggelar unjuk rasa di depan gedung parlemen. Aksi saling hina, saling dorong dan lempar botol pun terjadi antara kedua kubu.
Kantor berita Reuters melaporkan para pendukung Sied melempar tembakan dan batu ke arah pendukung Ennahdha yang melakukan aksi demo dengan duduk di depan gerbang parlemen.
Dikabarkan, tindakan Presiden Sied memecat perdana menteri, memicu luapan kegembiraan dan rasa lega para pendukungnya. Kerumunan besar turun ke jalanan-jalan ibu kota dan kota besar lainnya pada Minggu (25/7) untuk merayakan sambil mengibarkan bendera nasional.
Langkah dramatis Presiden Saied ini dilakukan meski konstitusi Tunisia menerapkan sistem demokrasi parlementer yang sebagian besar membatasi kekuasaan presiden soal isu keamanan dan diplomasi.
Dalam konstitusi Tunisia, presiden merupakan kepala negara sementara perdana menteri duduk sebagai kepala pemerintahan. Ennahdha mengecam langkah Saied dan menyebut langkah presiden sebagai “kudeta terhadap revolusi dan melawan konstitusi.”
Sebelum pemecatan Mechichi dan pembubaran parlemen, ribuan warga telah berdemo di beberapa kota memprotes kinerja Ennahdha karena kegagalan mereka menangani pandemi Covid-19.
