Rabu, 17 Agustus 2022

KPK Terima Dokumen Formula E dari Pemprov DKI, Penyelidikan Kian Kencang

JAKARTA – Seakan ingin bersikap kooperatif terkait penyelidikan dugaan korupsi proyek balapan Formula E, Kepala Inspektorat DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat dan Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Widi Amanasto mendadak datang gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/22/2021).

Anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini mengaku menyerahkan dokumen setebal 600 halaman terkait recana penyelenggaraan Formula E yang memunculkan kegaduhan publik. Hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan atas upaya monitoring corruption prevention (MCP) kepada Pimpinan KPK.

Dokumen tersebut berisi proses persetujuan hingga persiapan yang diperlukan KPK untuk mendapatkan informasi secara detail dan utuh dalam mengusut dugaan korupsi dalam rencana perhelatan balap mobil listrik Formula E.

“Kami siap untuk bekerja sama dalam memberikan informasi-informasi serta melaksanakan Penugasan Penyelenggaraan Formula E sesuai dengan koridor good corporate governance, risk, and compliance, sebagaimana yang diamanahkan oleh Pemprov DKI Jakarta” jelas Widi dalam keterangan tertulisnya.

Secara terpisah, Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang telah menyerahkan dokumen terkait pelaksanaan Formula E. Setelah dokumen diterima, ucap Ali, pihaknya akan menelaah dan melakukan kajian.

Baca Juga :  Kepala Lapas Gunung Sindur Bangun Sinergitas Dengan Polres Bogor 

“Tim Penyelidik akan menelaah dan mengkaji dokumen tersebut secara detail dan mendalam untuk memperoleh Informasi dan data yang tentu diperlukan dalam proses penyelidikan perkara ini,” kata Ali kepada wartawan.

Meski akan melakukan kajian dan telaah, Ali belum memaparkan lebih lanjut perihal dugaan korupsi terkait ajang balap mobil listrik itu. Sebab saat ini, proses pengusutan masih dalam pendalaman keterangan dan bukti.

“Saat ini KPK belum bisa menyampaikannya kepada publik mengingat perkara ini masih dalam proses tahap penyelidikan, jadi masih sangat rentan dan benar-benar kerja senyap,” ungkap Ali.

Selanjutnya, Ali berharap Pemprov DKI terus kooperatif bila dipanggil untuk dimintai keterangan dan konfirmasi lanjutan. “Hal ini semata untuk memperlancar proses hukum demi keadilan dan terangnya suatu perkara,” tegas dia.

“Kami mengajak publik terus memantau dan mengawasi kerja-kerja KPK agar ikhtiar pemberantasan korupsi memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” imbuh Ali.

Menariknya, dalam penyerahan dokumen ke KPK ini, Widi dan Syaefuloh didampingi dua Pimpinan KPK periode 2011-2015, yakni Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja. (CP)

Latest news

Merasa Dikriminalisasi, Bendum PBNU Janji Libas Mafia Hukum

JAKARTA - Setelah satu hari namanya terkonfirmasi petugas Imigrasi sebagai orang yang dicekal berdasarkan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar...

Purnawirawan Bintang Dua Jadi Tersangka Kasus Satelit

JAKARTA -- Kejaksaan Agung Republik Indoensia (Kejagung) akhirnya menetapkan mantan Dirjen Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) 2013-2016, Laksamana Muda (Purn) berinisial AP sebagai tersangka...

Pendalaman Kasus Bupati Bogor, KPK Garap Wakil Bupati dan Anen

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin mendalami kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun 2021 kepada pejabat dan...

Kakorlantas Tekankan Edukasi dan Preventif dalam Operasi Patuh

JAKARTA -- Satuan Lalulintas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di seluruh Indonesia mulai hari ini menggelar Operasi Patuh selama 14 hari ke depan. Yang menarik,...
- Advertisement -

Related news

Ulama di Jawa Barat Dukung Ganjar Jadi Presiden 2024-2029

CIANJUR -- Mantan anggota DPR RI dua periode yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memang sosok fenomenal dan kharismatik. Tak heran, ketika...

Setelah Irjen Sambo, Satu Brigadir Jendral dan Kombes Dinonaktifkan dari Jabatannya

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya mendengar aspirasi publik dengan menonaktifkan sementara dua anggotanya buntut dari kematian Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir...

Sekretaris Kompolnas Dituding Jadi Pembela Irjen Sambo

JAKARTA -- Komentar dan pernyataan Sekretaris Lembaga Kompolnas Benny Mamoto dalam wawancara di beberapa televisi nasional menuai kritik dari masyarakat luas lantaran dianggap lebih...

Merasa Dikriminalisasi, Bendum PBNU Janji Libas Mafia Hukum

JAKARTA - Setelah satu hari namanya terkonfirmasi petugas Imigrasi sebagai orang yang dicekal berdasarkan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here