JAKARTA — Setelah hampir satu bulan terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Jendral TNI Purn Moeldoko, mulai awal bulan April 2021 mulai bergerak membenahi dan menertibkan internal partai. Kubu Moeldoko merasa perlu melakukan hal itu lantaran merasa optimis Kementerian Hukum dan HAM akan mengesahkan kepengurusan Moeldoko.
“Kami akan segera disahkan oleh Kemenkumham, karena itu Pak Moeldoko dalam waktu secepatnya akan mengambil langkah-langkah penertiban di internal partai,” kata juru bicara Demokrat hasil KLB, Muhammad Rahmad, dalam keterangan tertulis, Selasa (30/3/2021).
Para kader, kata Rahmad, diminta tetap kompak di bawah komando Moeldoko. Dan terkait pernyataan Ketua Umum Demokrat hasil Kongres Ke-V, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), diminta tidak dihiraukan. “Karena kepengurusan AHY sudah dinyatakan demisioner oleh peserta kongres di Deli Serdang,” ujarnya.
Rahmad juga menjamin Moeldoko tak akan meniru gaya kepemimpinan AHY. Salah satunya, sewenang-wenang memecat kader. “AHY dan keluarganya seolah menempatkan dirinya sebagai pemilik Demokrat, padahal bukan,” ujar Rahmad.
Dia menekankan Moeldoko bakal menonjolkan demokrasi dalam memimpin partai. Moeldoko tidak bakal menerapkan prinsip autokrasi keluargaisme. “Demokrat adalah milik kita semua masyarakat Indonesia, bukan milik satu dua orang,” katanya.
Tak cuma itu, Rahmad pun merespons pernyataan AHY yang menyebut kubu Moeldoko banyak berbohong. Semestinya, katanya, AHY tidak perlu panik atas tudingan terkait radikalisme.
“Kami mencatat dengan sangat teliti pernyataan pertanyaan AHY, ketua umum demisioner, terkait radikalisme dan lain lain. AHY atau SBY tidak perlu panik, kebakaran jenggot atau mengulang-ulang kata berbohong,” kata Rahmad.
Menurut Rahmad, AHY tidak perlu berulangkali menyebutkan tudingan itu adalah kebohongan. Semestinya AHY cukup menjelaskan saja mengapa pada masa kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono organisasi radikal itu tumbuh subur.
“Jelaskan saja oleh AHY atau SBY ke masyarakat luas, kenapa organisasi radikal bisa tumbuh subur di Indonesia di era kepemimpinan SBY sebagai presiden sekaligus sebagai ketua umum dan ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat,” ujarnya. (***/CP)
