JAKARTA — KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, diharapkan bisa.menjadi lembaga yang kokoh dengan kewenangan dan kemampuannya menindak sekaligus membongkar kasus-kasus korupsi di tanah air. Namun demikian, seluruh aparatur KPK diminta mewaspadai upaya menjadikan KPK sebagai alat politik.
Hal itu dikemukakan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Jendral Purn TNI Luhut Binsar Panjaitan di acara peluncuran aksi pencegahan korupsi, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022, Selasa (13/4). Dalam kesempatan itu, Luhut bicara soal upaya membuat Indonesia bebas korupsi.
Luhut pun berharap, dengan kepemimpinan Komjen Polisi Firli Bahuri, KPK bisa bekerja lebih maksimal dan optimal dalam menjalankan tugasnya saat ini dan kedepan. “Tidak malah menjadi alat politik atau pun alat kekuasaan,” ujar jendral jebolan Komando Pasukan Khusus itu.
Terkait dengan upaya pencegahan korupsi, Luhut juga menyatakan bahwa pemerintah akan melibatkan KPK untuk mengawasi setiap program besar agar tak terjadi praktik rasuah di dalamnya.
“Saya juga berharap untuk kita semua tingkatkan ikhtiar kita, untuk membuat Indonesia yang lebih bagus, dan dengan leadership Pak Firli saya minta KPK harus lebih kokoh, KPK itu tidak boleh jadi alat politik, tidak boleh juga menjadi alat kekuasaan,” kata Luhut
Luhut meminta KPK bisa fokus menjalankan tugas utamanya, yakni pendidikan masyarakat, pencegahan korupsi, dan juga penindakan. Namun, ia menilai yang paling utama yang harus dilakukan KPK adalah pengawasan dan pencegahan.
“KPK itu hanya menjalankan tugas yang paling utama ada 3, pengawasan itu kunci dia, kemudian pencegahan dan penindakan,” kata mantan Duta Besar Singapura ini.
“Pencegahan ini menurut saya faktor yang sangat penting, jadi jangan penindakan saja yang menonjol, pencegahan kurang, jadi pencegahan ini yang menurut hemat saya harus kita dorong dan pemerintah sangat ingin KPK kuat,” tambahnya.
Dikatakannya lagi, apabila pencegahan sudah dilakukan dan tetap saja ada yang nekat berbuat korupsi, maka penindakan bisa dilakukan. Namun sekali lagi, ia tetap menilai pencegahan adalah upaya yang utama.
Sebab, di awal sambutannya, Luhut juga menyinggung soal penidakan KPK yang tak bikin orang jera. Sehingga, perlu adanya upaya lain semacam pencegahan. “KPK harus bisa mencegah pengeluaran dan penyelewengan yang tak perlu, dan kalau itu diperlukan sampai ke penindakan,” pungkasnya. (CP)
