Kamis, 2 Desember 2021

Luhut Ingatkan KPK Jangan Jadi Alat Politik, Fokus Pengawasan dan Pencegahan Korupsi

JAKARTA — KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, diharapkan bisa.menjadi lembaga yang kokoh dengan kewenangan dan kemampuannya menindak sekaligus membongkar kasus-kasus korupsi di tanah air. Namun demikian, seluruh aparatur KPK diminta mewaspadai upaya menjadikan KPK sebagai alat politik.

Hal itu dikemukakan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Jendral Purn TNI Luhut Binsar Panjaitan di acara peluncuran aksi pencegahan korupsi, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022, Selasa (13/4). Dalam kesempatan itu, Luhut bicara soal upaya membuat Indonesia bebas korupsi.

Luhut pun berharap, dengan kepemimpinan Komjen Polisi Firli Bahuri, KPK bisa bekerja lebih maksimal dan optimal dalam menjalankan tugasnya saat ini dan kedepan. “Tidak malah menjadi alat politik atau pun alat kekuasaan,” ujar jendral jebolan Komando Pasukan Khusus itu.

Terkait dengan upaya pencegahan korupsi, Luhut juga menyatakan bahwa pemerintah akan melibatkan KPK untuk mengawasi setiap program besar agar tak terjadi praktik rasuah di dalamnya.

“Saya juga berharap untuk kita semua tingkatkan ikhtiar kita, untuk membuat Indonesia yang lebih bagus, dan dengan leadership Pak Firli saya minta KPK harus lebih kokoh, KPK itu tidak boleh jadi alat politik, tidak boleh juga menjadi alat kekuasaan,” kata Luhut

Baca Juga :  Calon Panglima TNI Hanya Jendral Andika dan Laksamana Yudo, DPR Tunggu Surat Presiden

Luhut meminta KPK bisa fokus menjalankan tugas utamanya, yakni pendidikan masyarakat, pencegahan korupsi, dan juga penindakan. Namun, ia menilai yang paling utama yang harus dilakukan KPK adalah pengawasan dan pencegahan.

“KPK itu hanya menjalankan tugas yang paling utama ada 3, pengawasan itu kunci dia, kemudian pencegahan dan penindakan,” kata mantan Duta Besar Singapura ini.

“Pencegahan ini menurut saya faktor yang sangat penting, jadi jangan penindakan saja yang menonjol, pencegahan kurang, jadi pencegahan ini yang menurut hemat saya harus kita dorong dan pemerintah sangat ingin KPK kuat,” tambahnya.

Dikatakannya lagi, apabila pencegahan sudah dilakukan dan tetap saja ada yang nekat berbuat korupsi, maka penindakan bisa dilakukan. Namun sekali lagi, ia tetap menilai pencegahan adalah upaya yang utama.

Sebab, di awal sambutannya, Luhut juga menyinggung soal penidakan KPK yang tak bikin orang jera. Sehingga, perlu adanya upaya lain semacam pencegahan. “KPK harus bisa mencegah pengeluaran dan penyelewengan yang tak perlu, dan kalau itu diperlukan sampai ke penindakan,” pungkasnya. (CP)

Latest news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...
Baca Juga :  Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berlanjut, Mall dan Rumah Makan Boleh Beroperasi Lagi

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

Bentrok Anggota Kopassus dengan Personil Brimob Bikin Geram Panglima TNI

JAKARTA -- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jendral Andika Perkasa seketika merasa gusar dan kecewa mendengar kabar Satgas Nanggala Kopassus TNI AD terlibat bentrokan dengan...

Percepatan Muktamar NU Terus Disuarakan, PBNU Harus Patuhi Rais Am

SURABAYA -- Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur secara resmi mendukung percepatan penyelenggaraan Muktamar NU ke-34 di Lampung pada 17 Desember 2021 yang sesuai...

KPK Minta Pengusaha dan Pejabat Jangan Lagi Lakukan Praktik Suap Menyuap

JAKARTA -- Kalangan atau para pengusaha di seluruh tanah air, khususnya yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah, diminta agar jangan lagi memberi suap kepada penyelenggara negara. Praktik...
- Advertisement -

Related news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

DPR Setujui Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut diambil...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here