Minggu, 17 Oktober 2021

Kapolri Perintah Divisi Propam Proses Hukum Polisi yang Bermasalah Dengan Personil TNI

JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berperkara dengan personil  Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus diproses sesuai dengan aturan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Hal itu sebagai salah satu wujud implementasi dari sinergitas dan soliditas dengan TNI. “Saya selalu tekankan kalau ada bentrok antara TNI dan Polri maka wajib hukumnya Polri itu harus diproses,” ucap Kapolri di Rapat Kerja Teknis Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Selasa, (13/4/202).

Menurut Listyo Sigit, jika tak diproses, maka sumber konflik tidak dapat diketahui, di mana kemudian akan terus muncul konflik lainnya di kemudian hari. Sebab sebelumnya, Kapolri telah bersepakat dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto terkait penanganan proses hukumnya.

“Anggota TNI diproses oleh Pusat Polisi Militer, yang polisi diproses oleh Divisi Propam. Karena apa? Kami, saya dengan panglima selalu berdua ke mana-mana untuk menunjukkan bahwa TNI-Polri solid, sehingga dari atas ke bawah saya harapkan juga bisa solid,” kata Listyo Sigit.

Mantan Kapolda Banten dan Kepala Bareskrim Polri ini pun mengungkapkan, bahwa saat ini  Polri membuka diri terhadap pengaduan masyarakat. Salah satunya dengan adanya launching aplikasi Propam Presisi dan Dumas Presisi.

Kapolri mengatakan, Polri saat ini membuka diri terhadap pengawasan internal dan eksternal. Tidak lagi menjadi Polri yang menutup diri atas permasalahan di internalnya. “Saat ini bukan saatnya kita menutup-nutupi terhadap masalah-permasalahan yang ada di internal Polri. Kita buka ruang dari sisi masyarakat, oh ini,” katanya

Baca Juga :  Pimpin Apkasi, Bupati Dharmasraya Inginkan Sinergi Dengan Semangat Keberagaman Budaya

Dengan adanya Propam Presisi, maka akan cepat diketahui permasalahan dan pelanggaran anggotanya di lapangan. Laporan itu diyakini akan terus meningkat. Bahkan Kapolri sendiri ingin tahu kinerja anggotanya di lapangan. Bagaimana anggotanya dalam pelayanan, hingga sosok polisi di mata masyarakat.

“Saya menghitung pasti angkanya naik sangat tinggi terkait masalah pengaduan yang dilakukan anggota masalah ketidakpuasan masyarakat terhadap Polri. Dan itu adalah risiko yang kita siap kita tanggung. Dengan banyaknya itu, kita mengetahui kinerja kita di masyarakat seperti apa. Layanan di masyarakat seperti apa. Sosok Polri di mata masyarakat seperti apa,” ujarnya.

Kapolri meminta jajarannya tidak khawatir dengan pengaduan yang masuk. Justru hal itu diyakini akan menjadi tolak ukur Polri ke depannya lebih baik. “Sebab itu adalah tolok ukur kita sehingga institusi baik, personel yang mengawalinya institusi Polri jadi semakin baik,” pungkasnya. (CP/***)

- Advertisement -

Latest news

BNNP Bengkulu Gagalkan Penyelundupan 6 Karung Ganja

BENGKULU -- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu sukses gagalkan upaya  penyelundupan ganja sebanyak 6 karung yang terdiri dari 5 karung berisi 25...
Baca Juga :  Gerakan Wakaf untuk Mengembangkan Perekonomian dan Mengurangi Kemiskinan

KPK Kembali Operasi Tangkap Tangan, Kali Ini Bupati di Wilayah Sumatera Selatan

JAKARTA – Satuan Tugas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Musi Banyuasin-Sumatera Selatan, pada Jumat (15/10/2021) malam....

Bos Akun Youtube ‘Aktual TV’ Raup Miliaran Rupiah dari Konten Hoaks, Dibekuk Polisi

JAKARTA -- Polda Metro Jaya melalui Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan Direktur BSTV Bondowoso, Arief Zainurrohman  (AZ), sebagai tersangka postingan diduga hoaks dan berbau Suku, Agama dan...

Bukan Jabatan Ketua, Serunya Berebut Sekretaris DPC di Muscab PPP Kabupaten Bogor

BOGOR -- Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Bogor menetapkan sejumlah keputusan strategis dalam Musyawarah Cabang (Muscab) ke IX di Puncak,...

Pemimpin NU Harus Berani Lawan Intoleransi dan Radikalisme di Tanah Air

KEDIRI -- Para ulama atau kiai sepuh ternyata menginginkan agar figur yang nanti menjadi ketua umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) adalah pemimpin yang berani...
- Advertisement -

Related news

Tuntaskan Masalah Pertanahan, Kabupaten Bogor Bentuk Gugus Tugas Reforma Agraria

BOGOR -- Guna menyelesaikan permasalahan pertanahan di Bumi Tegar Beriman yang kerap terjadi dan menimbulkan konflik di tengah masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor...

BNNP Bengkulu Gagalkan Penyelundupan 6 Karung Ganja

BENGKULU -- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu sukses gagalkan upaya  penyelundupan ganja sebanyak 6 karung yang terdiri dari 5 karung berisi 25...

KPK Kembali Operasi Tangkap Tangan, Kali Ini Bupati di Wilayah Sumatera Selatan

JAKARTA – Satuan Tugas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Musi Banyuasin-Sumatera Selatan, pada Jumat (15/10/2021) malam....

Arus Bawah Ingin Usep Supratman Jabat Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bogor

BOGOR -- Meski pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor berjalan kondusif dan sukses menelurkan sejumlah keputusan penting,...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here