Sabtu, 24 Juli 2021

Militer Myanmar Seret Pemimpin Demokrasi ke Pengadilan, PBB Desak Pembebasan

YANGOON — Pemimpin Liga Nasional Demokrasi (LND), partai pemenang pemilihan umum Myanmar pada 2020 sekaligus pemimpin utama negara yang digulingkan militer, Aung San Suu Kyi, akan menjalani proses peradilan dirinya mulai minggu depan atau pekan ketiga Juni 2021.

Peraih Nobel itu telah dikenai serangkaian tuduhan kriminal termasuk melanggar pembatasan virus corona selama kampanye pemilihan tahun lalu. Yang menarik dan menggelikan, Suu Kyi dituduh memiliki walkie-talkie tanpa izin.

“Kami akan mendapatkan kesaksian dari penggugat dan saksi mulai dari sidang berikutnya. Dan dijadwalkan pada Senin, 14 Juni sidang itu,” ujar pengacara Min Min Soe setelah bertemu dengan Aung San Suu Kyi yang ditahan di ibu kota Naypyidaw, Senin 7 Juni 2021.

Sementara itu, utusan khusus PBB kembali mendesak junta Myanmar untuk membebaskan seluruh tahanan politik dan segera bergabung dalam pembahasan konsensus regional untuk menghentikan kekacauan akibat kudeta.

Pada bulan April lalu, 10 negara ASEAN termasuk Myanmar telah melahirkan lima poin kesepakatan yang menyerukan diakhirinya kekerasan, pembicaraan politik dan penunjukan utusan khusus regional.

Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi dan Erywan Pehin Yusof, menteri luar negeri kedua Brunei yang menjadi pemimpin ASEAN periode ini, mengunjungi Myanmar pada Jumat (4/6/2021) dan menyerahkan nama-nama calon yang diusulkan oleh negara-negara anggota ASEAN kepada junta.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Tegas, Militer Myanmar Harus Hentikan Kekerasan Terhadap Rakyatnya

Pernyataan ASEAN tertanggal 5 Juni, menyebutkan tujuan kunjungan itu adalah untuk membahas bagaimana Myanmar akan mencapai solusi damai untuk kepentingan rakyatnya dengan menerapkan lima poin yang telah disepakati sebelumnya.

Utusan ASEAN yang datang ke Myanmar juga menyerukan pembebasan semua tahanan politik, termasuk perempuan dan anak-anak dan orang asing. Permintaan tersebut tidak berdasarkan konsensus tetapi didukung oleh banyak anggota ASEAN.

Sebagai informasi, militer mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari 2021. Namun junta militer telah gagal untuk memaksakan kontrol atas negara secara utuh. Keadaan justru kian memburuk dengan serangkaian unjuk rasa diwarnai aksi kekerasan yang terjadi di berbagai daerah.

Pemimpin terpilih, Aung San Suu Kyi, termasuk di antara lebih dari 4.500 orang yang ditahan sejak kudeta. Setidaknya, hampir seribuan orang telah tewas dalam serangkaian bentrokan antara pengunjuk rasa dan pihak keamanan. (AFP/Rtr)

- Advertisement -

Latest news

WNA Masuk Indonesia Harus Sudah Divaksin dan Hasil Tes PCR Bebas Covid

JAKARTA - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan Pemerintah akan lebih tegas terhadap Warga Negara Asing (WNA) terkait dengan pelaksanaan PPKM darurat...

Menuai Pro-Kontra, Zuhairi Misrawai Diganti Abdul Aziz Sebagai Dubes untuk Arab Saudi

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) telah mengirimkan 33 nama calon duta besar (dubes) RI untuk negara-negara sahabat pada 4 Juni 2021 lalu...
Baca Juga :  Presiden Jokowi Tegas, Militer Myanmar Harus Hentikan Kekerasan Terhadap Rakyatnya

Konsisten Perangi Korupsi, Tokoh Garis Keras Terpilih Jadi Presiden Iran

TEHERAN -- Ketua Mahkamah Agung yang dikenal sebagai tokoh garis keras di Iran, Ebrahim Raisi terpilih menjadi presiden Iran yang baru. Ebrahim Raisi menang telak...

Usulkan ke Raja Malaysia Bentuk Dewan Nasional, Mahathir Tak Ambisi Lagi Jadi Perdana Menteri

KUALA LUMPUR -- Mantan Perdana Menteri Malaysia Dr Mahathir Mohamad buka suara menolak klaim yang menyebutnya mencoba kembali ke Putrajaya (kantor Perdana Menteri, Red) dengan...

Benjamin Netanyahu Lengser, Tapi PM Israel yang Baru Tetap Keras Terhadap Palestina

TEL AVIV -- Parlemen Israel akhirnya menyetujui pemerintahan koalisi baru Israel yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Naftali Bennett, Minggu (13/6) waktu setempat. Ini menandai berakhirnya...
- Advertisement -

Related news

Soal Maldministrasi Tes Pegawai KPK, Ombudsman Diminta Tak Intervensi

JAKARTA -- Temuan Ombudsman RI soal dugaan maladministrasi pada Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) alih status pegawai KPK menjadi ASN, dipertanyakan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda...

Pendidikan Berbasis Digital Jadi Solusi Atas Kebutuhan Sumber Daya Manusia

JAKARTA -- Universitas Insan Cita Indonesia (UICI), kampus unggulan yang fokus pada pendidikan berbasis digital kini hadir di Indonesia. UICI menawarkan program studi yang relevan...

Panglima TNI Kembali Mutasi Ratusan Jendral dan Kolonel

JAKARTA -- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kembali melakukan mutasi para jendral dan kolonel di lingkungan Markas Besar TNI dan tiga matra. Kali ini, sebanyak...

Kapolri Minta Jajarannya Kawal Kepala Daerah untuk Segera Realisasikan Belanja APBD

JAKARTA -- Realisasi atau capaian belanja daerah pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) di masa pandemi Covid dinilai sangat rendah. Pemerintah pun kini mendorong...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here