Sabtu, 20 April 2024

Militer Myanmar Seret Pemimpin Demokrasi ke Pengadilan, PBB Desak Pembebasan

YANGOON — Pemimpin Liga Nasional Demokrasi (LND), partai pemenang pemilihan umum Myanmar pada 2020 sekaligus pemimpin utama negara yang digulingkan militer, Aung San Suu Kyi, akan menjalani proses peradilan dirinya mulai minggu depan atau pekan ketiga Juni 2021.

Peraih Nobel itu telah dikenai serangkaian tuduhan kriminal termasuk melanggar pembatasan virus corona selama kampanye pemilihan tahun lalu. Yang menarik dan menggelikan, Suu Kyi dituduh memiliki walkie-talkie tanpa izin.

“Kami akan mendapatkan kesaksian dari penggugat dan saksi mulai dari sidang berikutnya. Dan dijadwalkan pada Senin, 14 Juni sidang itu,” ujar pengacara Min Min Soe setelah bertemu dengan Aung San Suu Kyi yang ditahan di ibu kota Naypyidaw, Senin 7 Juni 2021.

Sementara itu, utusan khusus PBB kembali mendesak junta Myanmar untuk membebaskan seluruh tahanan politik dan segera bergabung dalam pembahasan konsensus regional untuk menghentikan kekacauan akibat kudeta.

Pada bulan April lalu, 10 negara ASEAN termasuk Myanmar telah melahirkan lima poin kesepakatan yang menyerukan diakhirinya kekerasan, pembicaraan politik dan penunjukan utusan khusus regional.

Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi dan Erywan Pehin Yusof, menteri luar negeri kedua Brunei yang menjadi pemimpin ASEAN periode ini, mengunjungi Myanmar pada Jumat (4/6/2021) dan menyerahkan nama-nama calon yang diusulkan oleh negara-negara anggota ASEAN kepada junta.

Baca Juga :  Ulah Militer Bikin Chaos Politik, Presiden dan Perdana Menteri Mali Mengundurkan Diri

Pernyataan ASEAN tertanggal 5 Juni, menyebutkan tujuan kunjungan itu adalah untuk membahas bagaimana Myanmar akan mencapai solusi damai untuk kepentingan rakyatnya dengan menerapkan lima poin yang telah disepakati sebelumnya.

Utusan ASEAN yang datang ke Myanmar juga menyerukan pembebasan semua tahanan politik, termasuk perempuan dan anak-anak dan orang asing. Permintaan tersebut tidak berdasarkan konsensus tetapi didukung oleh banyak anggota ASEAN.

Sebagai informasi, militer mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari 2021. Namun junta militer telah gagal untuk memaksakan kontrol atas negara secara utuh. Keadaan justru kian memburuk dengan serangkaian unjuk rasa diwarnai aksi kekerasan yang terjadi di berbagai daerah.

Pemimpin terpilih, Aung San Suu Kyi, termasuk di antara lebih dari 4.500 orang yang ditahan sejak kudeta. Setidaknya, hampir seribuan orang telah tewas dalam serangkaian bentrokan antara pengunjuk rasa dan pihak keamanan. (AFP/Rtr)

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini