Kabarindo24jam.com | KATHMANDU – Situasi di Nepal perlahan mereda setelah pemerintah mencabut aturan pembatasan mobilitas di sejumlah wilayah yang sempat diguncang kerusuhan hebat. Kebijakan tersebut diumumkan oleh Kedutaan Besar Rusia di Kathmandu pada Sabtu (13/9).
“Kami informasikan bahwa pembatasan pergerakan sementara di Kathmandu, Lalitpur, dan Bhaktapur telah dicabut. Namun demikian, akses ke beberapa area di Kathmandu kemungkinan masih dilarang. Mohon ikuti arahan otoritas terkait hal ini,” tulis Kedubes Rusia melalui Telegram.
Keputusan pencabutan jam malam itu dilakukan usai pelantikan mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki sebagai perdana menteri sementara Nepal, seperti dilaporkan Himalayan Times. Sehari sebelumnya, portal berita Khabarhub mengabarkan bahwa Karki telah resmi diambil sumpah jabatan sebagai kepala pemerintahan transisi.
Langkah pembatasan sebelumnya diberlakukan menyusul kerusuhan besar di Kathmandu pada awal pekan ini. Tragedi tersebut menewaskan sedikitnya 34 orang dan melukai lebih dari 1.300 lainnya, serta menimbulkan kerugian infrastruktur publik maupun aset pribadi yang ditaksir lebih dari 1,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp22,9 triliun.
Gelombang protes makin meluas setelah pemerintah sempat memblokir akses media sosial pada 4 September lalu karena permasalahan administrasi registrasi di Kementerian Komunikasi. Pemblokiran tersebut akhirnya dicabut setelah memicu kemarahan publik.
Krisis politik kian memanas ketika Perdana Menteri Nepal Sharma Oli mengundurkan diri pada Selasa (9/9). Aksi massa saat itu menembus gedung parlemen dan membakar rumah sejumlah pejabat tinggi di ibu kota. Aparat keamanan menanggapi dengan meriam air, gas air mata, hingga peluru tajam. Insiden tersebut menambah daftar korban tewas dan luka dari kalangan pengunjuk rasa.
Pencabutan pembatasan mobilitas kini menjadi sinyal awal stabilisasi, meski kondisi politik Nepal masih jauh dari kata tenang. (Man*/)
