JAKARTA – Menjawab anggapan atau tudingan miring dari sejumlah kalangan, PDI Perjuangan menegaskan bahwa pihaknya menginginkan agar penjabat (Pj) kepala daerah tidak boleh berasal dari partisan partai politik. Untuk itu, rekam jejak calon Pj Kepala Daerah harus dicermati.
Atas hal itu, Ketua Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk melakukan pemeriksaan terhadap rekam jejak sosok yang bakal ditunjuk menjadi Pj kepala daerah.
“Yang dibatasi itu orang yang berpotensi partisan. Partisan kepada parpol tertentu. PDI-P tidak ingin itu kepada kita, karena kita diajari untuk adil,” kata Utut kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/1/2022).
Utut menyebut bahwa pihaknya juga enggan jika Pj kepala daerah seorang partisan PDI-P. Ia pun menyebut bahwa aturan penunjukan Pj sudah jelas dan mengatur hal itu sehingga perlu dilaksanakan.
“Kalau kalimat siapa yang pantas, itu sudah ada kriterianya. Kalau gubernur itu eselon satu. Kalau kabupaten kota, eselon dua atau setara,” terang mantan pecatur kelas dunia asal Indonesia yang bergelar Grand Master itu.
Kembali ke rekam jejak, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P itu juga menilai Tito bisa memeriksa bakal calon penjabat kepala daerah dari aktivitas keseharian. Mendagri, kata dia, dapat memeriksa mulai dari kegiatan bersosialisasi bakal calon penjabat hingga hobi yang dijalaninya.
“Di situlah titik adilnya. Nanti yang menjalani itu Mendagri. Dia alat punya, kompetensi beliau punya,” ujar Utut seraya menambahkan publik tetap perlu mengawasi Tito agar menjaga prinsip keadilan dalam memeriksa rekam jejak bakal calon penjabat. (***/CP)
